URAIAN

HALAMAN

DAFTAR ISI

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

2

B.

Tujuan Evaluasi AKIP

3

C.

Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

3

D.

Ruang Lingkup Evaluasi

3

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL SECARA UMUM

A.

Strategi Evaluasi

5

B.

Metodologi Evaluasi

5

C.

Dokumen yang Dibutuhkan

6

D.

Kertas Kerja Evaluasi

6

BAB III LANGKAH KERJA EVALUASI

A.

Evaluasi Atas Komponen Akuntabilitas Kinerja

7

B.

Penilaian dan Penarikan Simpulan

12

C.

Pelaporan Hasil Evaluasi

13

BAB IV PENUTUP

14

FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

15

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP PADA DIREKTORAT JENDERAL/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

24

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya maka dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja antara lain adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga.

SAKIP adalah sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi.

Dalam SAKIP ini, perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh penilaian dan saran yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, untuk itu Inspektorat Jenderal ditugaskan melakukan evaluasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP-135/M.PAN/9/2004.

Untuk mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan perlu disusun sebuah Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Petunjuk ini akan berisi langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam evaluasi yang dituangkan dalam Program Kerja Evaluasi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja diarahkan kepada komponen-komponen manajemen kinerja yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

Mengingat pada Kementerian Keuangan telah digunakan tools untuk melakukan manajemen kinerja yang dikenal dengan Balance Score Card (BSC), maka langkah evaluasi disesuaikan. Target kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dapat berupa output maupun outcome, sehingga evaluasinya tidak dilakukan secara terpisah. Evaluasi terhadap output dan evaluasi terhadap outcome dilakukan dalam satu langkah, yaitu evaluasi terhadap kinerja. Demikian juga dengan perbedaan istilah. Untuk perjanjian kinerja atasan dengan bawahan ditetapkan dalam dokumen PK, namun ada juga yang menuangkannya dalam Kontrak Kinerja. Maka Dokumen Penetapan Kinerja dapat digantikan oleh Dokumen Kontrak Kinerja. Dengan demikian dokumen yang dievaluasi tidak terbatas pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), namun termasuk dokumen yang dipersamakan.

B.

Tujuan Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

1)

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

2)

Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3)

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

C.

Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1)

Memberi pemahaman kepada auditor berkaitan dengan tujuan evaluasi, penetapan ruang lingkup, pemilihan strategi evaluasi dan teknik dalam melakukan evaluasi;

2)

Menetapkan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan evaluasi;

3)

Memberi pedoman tentang penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta proses pengolahan datanya.

D.

Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP unit eselon I ini dibatasi hanya atas 4 komponen manajemen kinerja yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja. Komponen evaluasi kinerja tidak dimasukkan dalam ruang lingkup evaluasi AKIP eselon I tetapi masuk dalam ruang lingkup evaluasi Kementerian/Lembaga karena pada komponen ini yang akan dinilai adalah adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi internal yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan dilaksanakannya evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL SECARA UMUM

A.

Strategi Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP dikenal 3 (tiga) jenis evaluasi, yaitu:

1.

Evaluasi Sederhana

Evaluasi Sederhana (desk evaluation) adalah evaluasi yang dilakukan di dalam kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, hanya dengan membandingkan dokumen-dokumen yang ada, misalnya memeriksa keselarasan antarkomponen dalam Renstra dengan AKIP.

2.

Evaluasi Terbatas

Evaluasi Terbatas adalah pelaksanaan evaluasi sederhana ditambah dengan konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu.

3.

Evaluasi Mendalam

Evaluasi Mendalam adalah evaluasi yang mengadakan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam, serta pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam AKIP.

Dalam evaluasi mendalam, evaluasi terhadap program atau kegiatan tetap dilakukan secara uji petik (sampling) dan bukan evaluasi atas seluruh program atau kegiatan.

Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP dapat dipilih salah satu strategi diatas sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

B. 

Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit eselon I dilakukan dengan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Dimulai dengan menilai setiap sub komponen yang ada dalam manajemen kinerja sampai menilai secara keseluruhan dengan cara membandingkannya dengan kriteria yang didasarkan kepada:

1.

Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan AKIP.

2.

Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;

3.

Kebenaran normatif yang bersumber pada praktik terbaik di Indonesia maupun di luar negeri;

4.

Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan pertimbangan professional para auditor.

C.

Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen yang diminta dari unit eselon I untuk keperluan evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I.

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan.

4.

Rencana Strategis (Renstra) Eselon I.

5.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

6.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Eselon I.

7.

Penetapan Kinerja (PK) atau Kontrak Kinerja Eselon I dan II.

8.

Progress Report Pencapaian Kinerja Bulanan/Triwulan.

9.

SOP/Pedoman/Aturan-aturan Lainnya tentang Pengumpulan Data Kinerja.

10.

Dokumen Hasil Reviu IKU.

11.

Dokumen Hasil Reviu Renstra.

12.

Surat Keputusan Eselon I Tentang Penunjukkan Pengelola Kinerja.

13.

Surat/Nota Dinas/Memo dari Eselon II tentang Penyampaian Pencapaian Kinerja.

14.

Dokumen lainnya yang dibutuhkan.

D.

Kertas Kerja Evaluasi

Pendokumentasian pelaksanaan langkah evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) harus dilakukan agar pengumpulan data dan analisis data dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

BAB III

LANGKAH KERJA EVALUASI

Langkah kerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu: evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan langkah kerja penilaian dan penarikan simpulan.

A.

Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1)

Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil.

2)

Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

3)

Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.

4)

Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya layanan unggulan unit eselon I

5)

Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.

6)

Capaian kinerja utama dari masing-masing unit eselon I.

7)

Tingkat akuntabilitas kinerja unit eselon I.

Sebagaimana telah disebut dalam bab I, evaluasi dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu:

1)

perencanaan kinerja, meliputi perencanaan strategis, perencanaan tahunan dan penetapan kinerja;

2)

pengukuran kinerja, meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan target kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;

3)

pelaporan kinerja, meliputi keberadaan, kelengkapan, dan pemanfaatan laporan kinerja.; dan

4)

pencapaian kinerja, meliputi pencapaian output atau outcome sebagaimana ditetapkan dalam target RKT.

Evaluasi atas 4 komponen manajemen kinerja tersebut dituangkan dalam Program Kerja Evaluasi sebagai berikut:

A.

Perencanaan Kinerja (35%)

1.

Renstra (15%)

1

Dapatkan Renstra eselon I. Jika ada, beri nilai 100. Jika tidak ada, beri nilai 0.

2

Teliti apakah Renstra eselon I telah memuat visi, misi, saaran strategis, program dan kegiatan. Jika telah memuat semua unsur dengan lengkap beri nilai 100. Jika ada unsur yang tidak dipenuhi, lakukan judgement berapa persen yang terpenuhi.

3

Bandingkan target kinerja Renstra eselon I dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu. Jika semuanya sama atau tidak ada yang kurang dari target Renstra Kemenkeu, beri nilai 100. Bila ada yang kurang dari target Kemenkeu, lakukan penilaian sesuai dengan prosentasenya.

4

Lakukan penilaian atas kesesuaian kegiatan dengan sasaran strategis dari program eselon I. Jika semua sesuai beri nilai 100, bila tidak lakukan penilaian dengan judgement atas tiap kegiatan.

5

Lakukan penilaian terhadap indikator kinerja atas pemenuhan 5 kriteria yaitu smart (spesific, measurable, achievable, relevan, time bounding). Jika semua kriteria terpenuhi beri nilai 100, bila tidak lakukan penilaian dengan judgement.

6

Dapatkan hasil reviu atas renstra yang dilakukan minimal setahun sekali. Bila dilakukan dan didokumentasikan beri nilai 100, bila tidak nilai 0.

2.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (10%)

1

Dapatkan RKT eselon I. Bila ada, beri nilai 100. bila tidak ada, beri nilai 0.

2

Lakukan penilaian memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target. Jika telah lengkap unsurnya beri nilai 100, jika tidak 0.

3

Lakukan penilaian terhadap Program dalam RKT eselon I. Teliti, apakah kegiatan yang ada dalam program tersebut telah sesuai dengan program dan kegiatan yang dinyatakan dalam Renstra eselon I. Jika semua dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra, beri nilai 100. Jika ada yang tidak selaras lakukan penilaian dengan judgement untuk menentukan prosentase keselarasannya.

4

Lakukan uji petik terhadap minimal 5 sasaran strategis. Teliti, apakah sasaran tersebut telah berorientasi hasil. Jika semuanya telah berorientasi hasil, beri nilai 100, bila tidak lakukan judgement untuk penilaian prosentase kesesuaiannya.

5

Lakukan penilaian terhadap indikator kinerja atas pemenuhan 5 kriteria yaitu smart (spesific, measurable, achievable, relevan, time bounding). Jika semua kriteria terpenuhi beri nilai 100, bila tidak lakukan penilaian dengan judgement.

6

Bandingkan RKT dan PK, lakukan penilaian kesesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target PK dengan RKT. Jika semua sesuai beri nilai 100, bila tidak hitung prosentase kesesuaiannya.

3.

Dokumen Penetapan Kinerja (10%)

1

Dapatkan PK eselon I atau Kontrak Kinerjanya. Jika ada dan telah ditandatangani oleh 2 pihak, beri nilai 100. Jika tidak ada, beri nilai 0. PK juga dapat digantikan oleh Kontrak Kinerja.

2

Lakukan penilaian terhadap waktu penandatanganannya/pembuatannya. Bila dibuat selambat-lambatnya bulan Maret tahun berjalan, beri nilai 100, bila tidak lakukan judgement untuk penilaian keterlambatannya.

3

Dapatkan PK eselon I. Lakukan penelitian, apakah PK telah memuat sasaran, seluruh indikator kinerja utama dan target kinerja. Jika sesuai beri nilai 100, bila ada yang tidak sesuai lakukan penilaian dengan judgement untuk prosentase kesesuaiannya.

4

Bandingkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja pada PK eselon I dengan RKT eselon I. Apakah semua sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja pada PK eselon I telah dicantumkan dalam RKT eselon I? Jika sesuai beri nilai 100, bila ada yang tidak sesuai lakukan penilaian dengan judgement untuk prosentase kesesuaiannya.

5

Dapatkan hasil monitoring secara berkala atas PK. Bila ada beri nilai 100, bila tidak dilakukan beri nilai 0.

B.

Pengukuran Kinerja (20%)

1

Lakukan penilaian bahwa yang masuk dalam PK adalah Indikator Kinerja Utama. Jika telah sesuai, beri nilai 100. Jika tidak, beri nilai 0.

2

Dapatkan prosedur pengumpulan data kinerja. Jika telah ada prosedur dan dijalankan, beri nilai 100. Jika ada prosedur namun tidak dijalankan dengan benar beri nilai 50, bila tidak ada beri nilai 0.

3

Lakukan penilaian terhadap indikator kinerja atas pemenuhan 5 kriteria yaitu smart (spesific, measurable, achievable, relevan, time bounding). Jika semua kriteria terpenuhi beri nilai 100, bila tidak lakukan penilaian dengan judgement.

4

Dapatkan Kontrak Kinerja atau Penetapan Kinerja untuk tingkat eselon II. Lakukan penilaian apakah dalam Kontrak kinerja telah mencakup IKUnya. Jika telah ditetapkan beri nilai 100, bila tidak 0.

5

Bandingkan IKU yang ditetapkan dengan sasaran strategis. Lakukan penilaian kesesuain IKU dengan hasil yang diharapkan dari sasaran strategis. Jika semua IKU sesuai beri nilai 100, bila tidak beri nilai sesuai prosentase kesesuaian.

6

Bandingkan target IKU yang ditetapkan dengan sasaran strategis. Lakukan penilaian kesesuain target IKU dengan hasil yang diharapkan dari sasaran strategis. Jika semua target IKU sesuai beri nilai 100, bila tidak beri nilai sesuai prosentase kesesuaian.

7

Dapatkan informasi atau bukti bahwa telah dilakukan reviu terhadap IKU dan targetnya. Reviu terhadap IKU dilakukan secara triwulanan yaitu 4 kali dalam setahun. Jika 4 kali, beri nilai 100. Jika 3 kali, beri nilai 75. Jika 2 kali, beri nilai, 50. Jika 1 kali, beri nilai 25. Jika tidak pernah, beri nilai 0.

8

Lakukan uji petik minimal 6 sampel IKU. Telusuri apakah IKU tersebut telah disampaikan pencapaiannya dalam LAKIP? Jika semua IKU telah disampaikan dalam LAKIP, beri nilai 100. Bila tidak, lakukan penilaian sesuai presentase yang disampaikan.

C.

Pelaporan Kinerja (20%)

a

Pemenuhan Pelaporan (16%)

1

Dapatkan tanggal penyampaian LAKIP kepada Menteri Keuangan. Hitung selisih hari tanggal penyampaian tersebut dengan tanggal 1 Februari. Batas penyampaian tepat waktu adalah 1 Februari. Jika tepat waktu, beri nilai 100, Jika terlambat 1-14 hari maka diberi nilai 75, jika terlambat 15-29 hari maka diberi nilai 50, jika terlambat 30-60 hari maka diberi nilai 25, jika terlambat lebih dari 60 hari maka nilainya 0.

2

Teliti apakah seluruh IKU telah disajikan pencapaiannya dalam LAKIP. Bila lengkap beri nilai 100, bila tidak lakukan penilaian dengan judgement untuk penilaian prosentase yang dilaporkan.

3

Teliti apakah ada IKU yang tidak tercapai beserta penjelasannya. Bila ada IKU yang tidak tercapai dan diberi penjelasan, beri nilai 100, bila tidak ada penjelasan nilai 0. Bila tidak ada IKU yang tidak tercapai tidak usah diberi nilai.

4

Teliti apakah LAKIP telah disajikan secara komparatif, yaitu realisasi kinerja tahun sebelumnya juga disajikan dan disandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini. Bila lengkap beri nilai 100, bila tidak hitung persentase jumlah pencapaian kinerja yang disajikan data pencapaian tahun lalunya untuk memberi nilainya.

5

Lakukan pengujian secara uji petik atas minimal 6 sampel IKU untuk mengetahui keakuratan kinerja yang disajikan, apakah kinerja yang disajikan dalam LAKIP telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari sampel yang diuji, hitung persentase jumlah IKU yang penyajiannya telah akurat, lalu beri nilai sesuai prosentase kesesuainnya.

b.

Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%)

1

Untuk kinerja yang tidak mencapai target, teliti apakah tindakan perbaikan telah dimasukkan dalam perencanaan tahun ini. Lakukan wawancara terhadap pejabat yang berwenang untuk mengetahui apa saja perbaikan yang direncanakan. Jika ya, beri nilai 100. Jika tidak, berikan nilai sesuai persentase-nya.

2

Dapatkan dokumen terkait, untuk menilai apakah informasi dalam LAKIP telah digunakan pejabat eselon I untuk memperbaiki atau sebagai ukuran keberhasilan organisasinya. Bila ya beri nilai 100, bila tidak 0.

D.

Pencapaian Kinerja (25%)

1.

Kinerja yang Dilaporkan (15%)

1

Dapatkan formulir pengukuran kinerja eselon I. Hitung jumlah kinerja yang targetnya dapat dicapai. Kemudian hitung persentasenya terhadap jumlah kinerja yang ada. Jika tercapai seluruhnya beri nilai 100, bila tidak hitung prosentase pencapaiannya.

2

Lakukan penilaian bahwa pengumpulan data kinerja telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Bila sesuai prosedur beri nilai 100, bila tidak 0.

3

Lakukan pengujian secara sampling terhadap kesesuaian kinerja yang dilaporkan dengan bukti pendukungnya. Jika cocok beri nilai 100, bila tidak hitung prosentase yang sesuai.

2.

Kinerja Lainnya (10%)

1

Lakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang untuk mengetahui apakah terhadap eselon I pernah dilakukan penilaian kinerja selain evaluasi akuntabilitas kinerja, misalnya penilaian terhadap kualitas pelayanan.

2

Jika ada, dapatkan hasil penilaian dimaksud dan analisis apakah hasil tersebut relevan dengan penilaian akuntabilitas kinerja.

3

Beri nilai berdasarkan hasil penilaian tersebut. Lakukan konversi hasil penilaian tersebut untuk memberi nilai, misalnya jika hasil penilaian lain menyatakan "sangat memuaskan", maka beri nilai 100.

B.

Penilaian dan Penarikan Kesimpulan

Evaluasi AKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif unit eselon I dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja.

Setiap komponen diberikan bobot nilai sebagai berikut:

No.

Komponen

Bobot

(1)

  Perencanaan Kinerja

35%

(2)

  Pengukuran Kinerja

20%

(3)

  Pelaporan Kinerja

20%

(4)

  Pencapaian Kinerja

25%

  Total

100%

Pelaksanaan program kerja tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagaimana dalam lampiran I.

Setelah setiap langkah dalam komponen dikerjakan dan dilakukan penilaian dengan angka 0 sampai 100, kemudian dihitung nilai tertimbang untuk setiap komponen. Lalu lakukan penjumlahan nilai tertimbang komponen yang ada, sehingga dihasilkan suatu angka tertentu dalam range antara 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut:

No.

Angka

Kategori

Interpretasi

(1)

  > 85 s.d ≤ 100

AA

  Memuaskan

(2)

  > 75 s.d ≤ 85

A

  Sangat Baik

(3)

  > 65 s.d ≤ 75

B

  Baik
  (perlu sedikit perbaikan)

(4)

  > 50 s.d ≤ 65

CC

  Cukup baik/Memadai
  (perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

(5)

  > 30 s.d ≤ 50

C

  Agak kurang
  (perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)

(6)

  ≥ 0 s.d ≤ 30

D

  Kurang
  (perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar)

C.

Pelaporan Hasil Evaluasi

Bagi unit eselon I yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Inspektorat Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan unit eselon I yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, diharapkan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja pada masing-masing eselon I dapat lebih terarah dan dilaksanakan dengan cara yang sama.