LAMPIRAN I

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK   INDONESIA

NOMOR 45/PMK.02/2012

TENTANG

TATA  CARA  PEMBERIAN  PENGHARGAAN DAN PENGENAAN

SANKSI     ATAS     PELAKSANAAN    ANGGARAN     BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

No
Urut

Kode dan
Nama
Program

Pagu
Anggaran

Realisasi
Anggaran
 

Sisa Anggaran

Penjelasan *)

Hasil
Optimalisasi

Bukan Hasil
Optimalisasi

1

2

3

4

5

6

 7

XX (3)

XXXXX (4)

999,99 (5)

999,99 (6)

999,99 (7)

999,999 (8)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)

Jumlah 

999,999

999,999

999,999

 999,999

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA..... (10)

          XXXXXXXXXXXXXXXX (11)

             NIP YYYYYYYYYYYYY (12)

*) penjelasan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila halaman ini tidak mencukupi

NO

URAIAN

  (1)

Diisi dengan nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga.

  (2)

Diisi dengan nama dan kode unit eselon I.

  (3)

Diisi dengan nomor urut. 

  (4)

Diisi dengan kode dan nama program.

  (5)

Diisi dengan pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

  (6)

Diisi dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011.

  (7)

Diisi dengan sisa anggaran yang bersumber dari Hasil Optimalisasi pada Tahun Anggaran 2011 dan belum digunakan pada Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  

Hasil Optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 yang dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2012 yaitu:

1)

Hasil Optimalisasi yang berasal dari paket-paket pekerjaan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual yang target sasarannya telah dicapai;

2)

dananya bersumber dari rupiah murni; dan

3)

belum digunakan di Tahun Anggaran 2011.

b.

Besarnya Hasil Optimalisasi yang dapat digunakan untuk penghitungan penghargaan wajib dilengkapi dokumen pendukung dan surat pernyataan dari Eselon I atau pejabat lain setingkat eselon I terkait.

  (8)

Diisi dengan sisa anggaran yang diperoleh bukan dari Hasil Optimalisasi pada Tahun Anggaran 2011.

Sisa anggaran Tahun Anggaran 2011 yang bukan merupakan Hasil Optimalisasi meliputi antara lain:

a.

Sisa anggaran yang berasal dari Kegiatan Operasional yang dialokasikan dalam komponen 001 (gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, lembur, vakasi, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai) dan komponen 002 (kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan operasional kantor);

b.

Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rupiah Murni BLU, dan Rupiah Murni Pendamping;

c.

Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berlanjut (on going);

d.

Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola;

e.

Alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan DPR RI dan/atau di blokir oleh DPR RI;

f.

Alokasi anggaran yang diblokir oleh DJA selain karena alasan yang tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; atau

g.

Sisa anggaran akibat keadaan kahar (force majeure) al. meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial dan cuaca.

  (9)

Diisi dengan penjelasan atas anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 yang tidak terserap, khususnya sisa anggaran yang bukan merupakan Hasil Optimalisasi.

  (10)

Diisi dengan nama jabatan eselon I atau jabatan setingkat eselon I.

  (11)

Diisi dengan nama pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I.

  (12)

Diisi dengan nomor induk pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK,

                      ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO