Dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimun dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan  keberlangsungan usaha  dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

:

1.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

2.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3.

Menteri Dalam Negeri:

4.

Menteri Perindustrian;

5.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.

Para Gubernur:

7.

Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

KEDUA

:

Khusus kepada:

1.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk:

a.

merumuskan dan menetapkan  kebijakan  pengupahan  dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan:

1)

Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi;

2)

Upah Minimum provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepacla pencapaian KHL;

3)

untuk daerah yang Upah Minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan Upah Minimum dibedakan antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya;

4)

besaran kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah minimurnnva telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing;

b.

melakukan koordinasi dengan menteri terkait dalam rangka mengklasifikasikan kenaikan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

2.

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum oleh  pemerintah daerah:

3.

Menteri Perindustrian, untuk:

a.

menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karva tertentu; dan

b.

melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan Upah Minimum.

4.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk:

a.

memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum; dan

b.

menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masvarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Gubernur, untuk:

a.

menetapkan Upah Minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerahriya masing-masing;

b.

menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi setiap tanggal 1 November;

c.

menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan, dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan menetapkan Upah Minimum;

d.

menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi kernampuan dunia usaha;

e.

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi: dan

f.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum.

6.

Bupati/Walikota. untuk:

a.

menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan: dan

b.

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

KETIGA

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                           ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO