Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang akurat, efisien, tepat waktu, dan terkini serta mampu menyajikan informasi kepegawaian yang dibutuhkan dalam manajemen pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan, perlu adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang mampu memenuhi tuntutan organisasi;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen _ Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan.

Mengingat

:

1.  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;

3.  

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang  Kebijakan  dan   Strategi  Nasional  Pengembangan  E ­ Government;

4.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang  Organisasi dan Tata  Kerja  Departemen  Keuangan;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 765/KM.1/1982 tentang Petunjuk Perencanaan Tentang Komputerisasi Data Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan;

6.  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

BABI

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

a.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, selanjutnya disebut SIMPEG, adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi kepegawaian guna mendukung manajemen pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen' Keuangan;

 b.  

Pengembangan jangka pendek SIMPEG adalah kegiatan pengintegrasian SIMPEG melalui penyeragaman struktur, susunan, urutan, dan kodifikasi elemen data kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan;

c.  

Database Kepegawaian adalah kumpulan data kepegawaian dalam bentuk data elektronik yang terorganisasi secara sistematis yang ada di Biro Kepegawaian;

d.  

Pemutakhiran data kepegawaian adalah proses perubahan data kepegawaian mencapai kondisi data yang akurat dan terkini;

e.  

Pertukaran data kepegawaian adalah kegiatan pertukaran data kepegawaian antara Biro Kepegawaian dengan seluruh atau sebagian Unit Eselon I secara berkala;

f.  

Sinkronisasi data adalah proses penyamaan status data yang ada di Biro Kepegawaian dengan yang ada di Unit-unit Eselon I atau sebaliknya termasuk proses konversi kode-kode yang saat ini belum standar;

g.  

Pengembangan jangka menengah SIMPEG adalah kegiatan penyempurnaan maupun penambahan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan yang mendukung pembangunan SIMPEG yang terpadu di lingkungan Departemen Keuangan;

h.  

Pembakuan Sistem dan Prosedur adalah kegiatan yang meliputi penyusunan sistem dan prosedur, metoda atau tata cara dan ruang lingkup sistem informasi kepegawaian.

BAB II

PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK

Pasal 2

(1)  

Pengembangan jangka pendek SIMPEG diarahkan pada pengintegrasian SIMPEG di lingkungan Departemen Keuangan melalui penyeragaman struktur, susunan, urutan, dan kodifikasi elemen data kepegawaian (termasuk tabel-tabel referensi yang terkait), antara lain elemen data status kepegawaian, unit organisasi, jabatan, pangkat, pendidikan, diklat, hukuman disiplin, dan penghargaan; serta pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian;

(2)

Pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian yang meliputi antara lain sistem dan prosedur, metoda atau tata cara, ruang lingkup, batasan­batasan dan periode pelaksanaan dilakukan dengan menetapkan :  

a.  

Sistem dan prosedur perekaman data;

b.  

Sistem dan prosedur perekaman data;

c.  

Pembagian kewenangan pemutakhiran data;

d.  

Pembuatan modul sinkronisasi data kepegawaian.

(3)  

Tatalaksana pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

(1)  

Sekretariat Jenderal diberikan kewenangan untuk meminta bahan atau informasi dari masing-masing Unit Organisasi Eselon I yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian SIMPEG.

(2)  

Seluruh Unit Organisasi Eselon I wajib melaksanakan pemutakhiran database kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berdasarkan kewenangan yang ditetapkan;

(3)  

Seluruh Unit Organisasi Eselon I mempunyai hak akses database kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.

BAB III

PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH

Pasal 4

(1)  

Pengembangan jangka menengah SIMPEG diarahkan pada pengembangan SIMPEG terpadu (on line system) yang mendukung Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan (Decision Support System), dan Pusat Penilaian (Assessment Center);

(2)

Pengembangan jangka menengah SIMPEG dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan mempertimbangkan kebutuhan aplikasi kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Sekretaris Jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan SIMPEG dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1)  

Pengembangan jangka pendek SIMPEG diselesaikan paling lambat bulan Desember 2007;

(2)  

Pengembangan jangka menengah SIMPEG dilaksanakan secara bertahap sampai dengan bulan Agustus 2009.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2007

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI