Menimbang

:

bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Transfer ke Daerah;

Memperhatikan

:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1944 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 merupakan Penerimaaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008.

(2)

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp65.524.373.380,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 2

Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1)

Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.

(2)

Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 13

LAMPIRAN

No.

PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

TOTAL

2

3

 JAWA BARAT

 65,524,373,380.00

 Provinsi

 13,104,874,681.00

1

Kab. Bandung

14,216,478,541.00

2

Kab. Bekasi

1,092,072,889.00

3

Kab. Bogor

5,984,391,141.00

4

Kab. Ciamis

1,092,072,889.00

5

Kab. Cianjur

1,092,072,889.00

6

Kab. Cirebon

1,092,072,889.00

7

Kab. Garut

3,361,731,986.00

8

Kab. Indramayu

1,092,072,889.00

9

Kab. Karawang

1,092,072,889.00

10

Kab. Kuningan

1,092,072,889.00

11

Kab. Majalengka

1,092,072,889.00

12

Kab. Purwakarta

1,092,072,889.00

13

Kab. Subang

1,092,072,889.00

14

Kab. Sukabumi

5,923,366,362.00

15

Kab. Sumedang

1,092,072,889.00

16

Kab. Tasikmalaya

1,092,072,889.00

17

Kota Bandung

1,092,072,889.00

18

Kota Bekasi

1,092,072,889.00

19

Kota Bogor

1,092,072,889.00

20

Kota Cirebon

1,092,072,889.00

21

Kota Depok

1,092,072,889.00

22

Kota Sukabumi

1,092,072,889.00

23

Kota Cimahi

1,092,072,889.00

24

Kota Tasikmalaya

1,092,072,889.00

25

Kota Banjar

1,092,072,889.00

26

Kab. Bandung Barat

-

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO