DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 519/KMK.01/1994

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PPN DAN PPh PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT
ATAS IMPOR 20.000 TON SERAT GONI MENTAH YANG TERMASUK POS
TARIP 5303.10.000 OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

 :

Surat Menteri Negara Urusan Pangan/ Kepala Badan Urusan logistik (BULOG) No. B-170/Menpangan/IX/94 tanggal 30 September 1994;

Menimbang



:



bahwa guna memenuhi kebutuhan pabrik karung goni di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk serta PPN dan PPh pasal 22 tidak dipungut atas impor 20.000 (dua puluh ribu) ton serat goni mentah yang termasuk Pos Tarip 5303.10.000 oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);

Mengingat :
1.
Indische Tariefwet, Stbl. 1873 No. 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2.

Rechten Ordonantie (Stbl. 1931 No. 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3.






Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);
4.



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 538/KMK.04/1990 tentang Pemungutan dan atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:




KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PPN DAN PPh PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 20.000 TON SERAT GONI MENTAH YANG TERMASUK POS TARIP 5303.10.000 OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG).

Pasal 1

Atas impor 20.000 (duapuluh ribu) serat goni mentah yang termasuk Pos Tarip 5303.10.000 oleh BULOG diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarip akhir bea masuk menjadi 0% (nol persen) serta PPN dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.

Pasal 2

BULOG diwajibkan melaksanakan impor sendiri, serta menyampaikan laporan realisasi impor serat goni sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pelabuhan tempat pemasukan barang tersebut pada Pasal 1 ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan pemberitahuan dari BULOG.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.
Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.
Sdr. Menko Bidang EKKU dan WASBANG;
3.
Sdr. Menko Bidang INDAG;
4.
Sdr. Menteri Perdagangan;
5.
Sdr. Menteri Perindustrian;
6.
Sdr. Menteri Negara Sekretaris Kabinet;
7.
Sdr. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog;
8.

Sdr. SEKJEN, IRJEN/Para DIRJEN dan Kepala Badan dalam lingkungan Departemen keuangan;
9.
Sdr. Direktur PT. Surveyor Indonesia;
10.
Sdr. Ketua Tim Teknis Tarip Bea Masuk.



Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 13 Oktober 1994

MENTERI KEUANGAN,


ttd.

MAR'IE MUHAMMAD