MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERl KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009

 
TENTANG


PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadann Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

 

 

6.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

2.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

 

3.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

5.

Kapasitas Fiskal adatah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

 

 

6.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

 

 

7.

Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

Pasal 2

 

 

(1)

Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.

 

 

(2)

Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.

 

BAB III 
PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FlSKAL


Pasal 3

 

 

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

 

 

a.

Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota; dan

 

 

b.

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/Kota.

 

BAB IV

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL

DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL


Pasal 4

 

 

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:

 

 

 

KF =

  (PAD + DBB + DAU + LP) - BP

 

 

 

 

     Jumlah Penduduk Miskin

 

 

 

KF

=

Kapasitas Fiskal

 

 

 

PAD

=

Pendapatan Asli Daerah

 

 

 

DBH

=

Dana Bagi Hasil

 

 

 

DAU

=

Dana Alokasi Umum

 

 

 

LP

=

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 

 

 

BP

=

Belanja Pegawai

 

 

(2)

Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

 

 

(3)

Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.

 

 

(4)

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh provinsi.

 

 

(5)

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh kabupaten/kota.

 

 

(6)

Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

 

 

 

a.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks≥~2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;

 

 

 

b.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1≤indeks<2) merupakan Daerah yang termasuk Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;

 

 

 

c.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5<indeks<1) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan

 

 

 

d.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks≤0,5) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

 

Pasal 5

 

 

(1)

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.

 

 

(2)

Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

 

1.

Kabupaten Padang Lawas Utara;

 

 

 

2.

Kabupaten Padang Lawas;

 

 

 

3.

Kabupaten Manggarai Timur;

 

 

 

4.

Kabupaten Kubu Raya;

 

 

 

5.

Kabupaten Tana Tidung;

 

 

 

6.

Kabupaten Pesawaran;

 

 

 

7.

Kota Serang; dan

 

 

 

8.

Kota Tual.

 

 

(3)

Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

 

1.

Kabupaten Mamberamo Tengah;

 

 

 

2.

Kabupaten Yalimo;

 

 

 

3.

Kabupaten Lanny Jaya;

 

 

 

4.

Kabupaten Nduga;

 

 

 

5.

Kabupaten Puncak;

 

 

 

6.

Kabupaten Dogiyai;

 

 

 

7.

Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

 

 

 

8.

Kabupaten Labuhan Batu Utara;

 

 

 

9.

Kabupaten Bengkulu Tengah;

 

 

 

10.

Kota Sungai Penuh;

 

 

 

11.

Kabupaten Lombok Utara;

 

 

 

12.

Kabupaten Sigi;

 

 

 

13.

Kabupaten Toraja Utara;

 

 

 

14.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

 

 

 

15.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

 

 

 

16.

Kabupaten Maluku Barat Daya;

 

 

 

17.

Kabupaten Buru Selatan;

 

 

 

18.

Kabupaten Kepulauan Anambas;

 

 

 

19.

Kabupaten Nias Utara;

 

 

 

20.

Kabupaten Nias Barat;

 

 

 

21.

Kota Gunung Sitoli;

 

 

 

22.

Kabupaten Pringsewu;

 

 

 

23.

Kabupaten Mesuji;

 

 

 

24.

Kabupaten Tu]ang Bawang Barat;

 

 

 

25.

Kota Tangerang Selatan;

 

 

 

26.

Kabupaten Sabu Raijua;

 

 

 

27.

Kabupaten Pulau Morotai;

 

 

 

28.

Kabupaten Intan Jaya;

 

 

 

29.

Kabupaten Deiyai;

 

 

 

30.

Kabupaten Tambrauw;

 

 

 

31.

Kabupaten Kepulauan Meranti; dan

 

 

 

32.

Kabupaten Maybrat.

 

BAB V

PETA KAPASITAS FISKAL

MASING-MASING DAERAH

 

Pasal 6

 

 

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

 

 

b.

Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan

 

 

c.

Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 8

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 11 November 2009

 

 

 

 

 

 

 

MENTER! KEUANGAN,

               
              ttd.
               
              SRI MULYANI INDRAWATI
               

 

 

Diundangkan di Jakarta

 

 

 

pada tanggal 11 November 2009

 

 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

 

       
    ttd.  
       
    PATRIALIS AKBAR  
       
    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 426

 

 

LAMPIRAN I

 

PERATURAN       MENTERI     KEUANGAN

 

NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG

    PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

 

 

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

 

  No Daerah Indeks Kpasitas Fiskal Kategori  
  1 2 3 4  
  1

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1,0053

Tinggi  
  2

Provinsi Sumatera Utara

0,5654 Sedang  
  3

Provinsi Sumatera Barat

0,9763 Sedang  
  4

Provinsi Riau

2,0529 Sangat Tinggi  
  5

Provinsi Jambi

1,3824 Tinggi  
  6

Provinsi Sumatera Selatan

0,5820 Sedang  
  7

Provinsi Bengkulu

0,5963 Sedang  
  8

Provinsi Lampung

0,2871 Rendah  
  9

Provinsi DKI Jakarta

7,9325 Sangat Tinggi  
  10

Provinsi Jawa Barat

0,4167 Rendah  
  11

Provinsi Jawa Tengah

0,2412 Rendah  
  12

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

0,5009 Sedang  
  13

Provinsi Jawa Timur

0,3093 Rendah  
  14

Provinsi Kalimantan Barat

0,7881 Sedang  
  15

Provinsi Kalimantan Tengah

1,7362 Tinggi  
  16

Provinsi Kalimantan Selatan

2,4487 Sangat Tinggi  
  17

Provinsi Kalimantan Timur

4,9662 Sangat Tinggi  
  18

Provinsi Sulawesi Utara

0,8967 Sedang  
  19

Provinsi Sulawesi Tengah

0,5015 Sedang  
  20

Provinsi Sulawesi Selatan

0,5504 Sedang  
  21

Provinsi Sulawesi Tenggara

0,5223 Sedang  
  22

Provinsi Bali

2,1158 Sangat Tinggi  
  23

Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,2237 Rendah  
  24

Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,2974 Rendah  
  25

Provinsi Maluku

0,4493 Rendah  
  26

Provinsi Papua

0,5062 Sedang  
  27

Provinsi Maluku Utara

1,5052 Tinggi  
  28

Provinsi Banten

0,8514 Sedang  
  29

Provinsi Bangka Belitung

2,9668 Sangat Tinggi  
  30

Provinsi Gorontalo

0,6692 Sedang  
  31

Provinsi Kepulauan Riau

3,1331 Sangat Tinggi  
  32

Provinsi Papua Barat

1,1359 Tinggi  
  33

Provinsi Sulawesi Barat

0,7863 Sedang  
           

 

  MENTERI KEUANGAN
  ttd.
  SRI MULYANI INDRAWATI


 

 

LAMPIRAN II

 

PERATURAN       MENTERI     KEUANGAN

 

NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG

    PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

 

 

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

 

  No Daerah Indeks Kpasitas Fiskal Kategori  
  1 2 3 4  
  I

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

     
  1

Kabupaten Aceh Barat

0,4513

Rendah  
  2

Kabupaten Aceh Besar

0,3639 Rendah  
  3

Kabupaten Aceh Selatan

0,4508 Rendah  
  4

Kabupaten Aceh Singkil

0,5566 Sedang  
  5

Kabupaten Aceh Tengah

0,4056 Rendah  
  6

Kabupaten Aceh Tenggara

0,6329 Sedang  
  7

Kabupaten Aceh Timur

0,2881 Rendah  
  8

Kabupaten Aceh Utara

0,2025 Rendah  
  9

Kabupaten Bireuen

0,2431 Rendah  
  10

Kabupaten Pidie

0,1080 Rendah  
  11

Kabupaten simeuleu

0,8524 Sedang  
  12

Kota Banda Aceh

0,8626 Sedang  
  13

Kota Sabang

1,4702 Tinggi  
  14

Kota Langsa

0,5103 Sedang  
  15

Kota Lhokseumawe

0,7694 Sedang  
  16

Kabupaten Gayo Lues

1,3082 Tinggi  
  17

Kabupaten Aceh Barat Daya

0,5898 Sedang  
  18

Kabupaten Aceh Jaya

1,0068 Tinggi  
  19

Kabupaten Nagan Raya

0,5717 Sedang  
  20

Kabupaten Aceh Tamiang

0,9260 Sedang  
  21

Kabupaten Bener Meriah

0,4941 Rendah  
  22

Kota Subulussalam

0,5153 Sedang  
  23

Kabupaten Pidie Jaya

0,2557 Rendah  
  II

Provinsi Sumatera Utara

     
  24

Kabupaten Asahan

0,2723 Rendah  
  25

Kabupaten Dairi

0,6260 Sedang  
  26

Kabupaten Deli Serdang

0,5379 Sedang  
  27

Kabupaten Tanah Karo

0,4448 Rendah  
  28

Kabupaten Labuhan Batu

0,3499 Rendah  
  29

Kabupaten Langkat

0,2114 Rendah  
  30

Kabupaten Mandailing Natal

0,3974 Rendah  
  31

Kabupaten Nias

0,2357 Rendah  
  32

Kabupaten Simalungun

0,2185 Rendah  
  33

Kabupaten Tapanuli Selatan

0,3550 Rendah  
34

Kabupaten Tapanuli Tengah

0,2801 Rendah
35

Kabupaten Tapanuli Utara

0,4897 Rendah
36

Kabupaten Toba Samosir

0,7095 Sedang
37

Kota Binjai

0,7573 Sedang
38

Kota Medan

0,3548 Rendah
39

Kota Pematang Siantar

0,4320 Rendah
40

Kota Sibolga

1,0508 Tinggi
41

Kota Tanjung Balai

0,6915 Sedang
42

Kota Tebing Tinggi

0,6972 Sedang
43

Kota Padang Sidempuan

0,5693 Sedang
44

Kabupaten Pakpak Barat

2,4801 Sangat Tinggi
45

Kabupaten Nias Selatan

0,3484 Rendah
46

Kabupaten Humbang Hasundutan

0,9688 Sedang
47

Kabupaten Serdang Bedagai

0,3396 Rendah
48

Kabupaten Samosir

0,6485 Sedang
49

Kabupaten Batu Bara

0,2200 Rendah
III

Provinsi Sumatera Barat

50

Kabupaten Lima Puluh Kota

0,4526 Rendah
51

Kabupaten Agam

0,3433 Rendah
52

Kabupaten Kepulauan Mentawai

2,0206 Sangat Tinggi
53

Kabupaten Padang Pariamam

0,3701 Rendah
54

Kabupaten Pasaman

0,4889 Rendah
55

Kabupaten Pesisir Selatan

0,4298 Rendah
56

Kabupaten Sawahlunti Sijunjung

0,9251 Sedang
57

Kabupaten Solok

0,4378 Rendah
58

Kabupaten Tanah Datar

0,6874 Sedang
59

Kota Bukit Tinggi

2,1451 Sangat Tinggi
60

Kota Padang Panjang

3,5598 Sangat Tinggi
61

Kota Padang

0,6100 Sedang
62

Kota Payakumbuh

1,2096 Tinggi
63

Kota Sawahlunto

11,3599 Sangat Tinggi
64

Kota Solok

3,9188 Sangat Tinggi
65

Kota Pariaman

5,2519 Sangat Tinggi
66

Kabupaten Pasaman Barat

0,6434 Sedang
67

Kabupaten Dharmasraya

0,8872 Sedang
68

Kabupaten Solok Selatan

1,1013 Tinggi
IV

Provinsi Riau

   
69

Kabupaten Bengkalis

3,6035 Sangat Tinggi
70

Kabupaten Indragiri Hilir

0,7705 Sedang
71

Kabupaten Indragiri Hulu

1,4900 Tinggi
72

Kabupaten Kampar

1,2886 Tinggi
73

Kabupaten Kuantan Singingi

1,1925 Tinggi
74

Kabupaten Pelalawan

1,3787 Tinggi
75

Kabupaten Rokan Hilir

2,3081 Sangat Tinggi
76

Kabupaten Rokan Hulu

0,7375 Sedang
77

Kabupaten Siak

8,1446 Sangat Tinggi
78

Kota Dumai

2,4205 Sangat Tinggi
79

Kota Pekanbaru

1,7749 Tinggi
V

Provinsi Jambi

   
80

Kabupaten Batanghari

1,1133 Tinggi
81

Kabupaten Bungo

1,9396 Tinggi
82

Kabupaten Kerinci

0,7412 Sedang
83

Kabupaten Merangin

0,9638 Sedang
84

Kabupaten Muaro Jambi

1,9282 Tinggi
85

Kabupaten Sarolangun

1,0072 Tinggi
86

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1,2642 Tinggi
87

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1,1988 Tinggi
88

Kabupaten Tebo

1,8286 Tinggi
89

Kota Jambi

0,4506 Rendah
VI

Provinsi Sumatera Selatan

   
90

Kabupaten Lahat

0,3452 Rendah
91

Kabupaten Musi Banyuasin

0,8940 Sedang
92

Kabupaten Musi Rawas

0,6315 Sedang
93

Kabupaten Muara Enim

0,5266 Sedang
94

Kabupaten Ogan Komering Ilir

0,3975 Rendah
95

Kabupaten Ogan Komering Ulu

0,9444 Sedang
96

Kota Palembang

0,2135 Rendah
97

Kota Prabumulih

1,3540 Tinggi
98

Kota Pagar Alam

2,3052 Sangat Tinggi
99

Kota Lubuk Linggau

0,7847 Sedang
100

Kabupaten Banyuasin

0,4288 Rendah
101

Kabupaten Ogan Ilir

0,4358 Rendah
102

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

0,4420 Rendah
103

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

0,6618 Sedang
104

Kabupaten Empat Lawang

0,5180 Sedang
VII

Provinsi Bengkulu

   
105

Kabupaten Bengkulu Selatan

0,3928 Rendah
106

Kabupaten Bengkulu Utara

0,4147 Rendah
107

Kabupaten Rejang Lebong

0,4138 Rendah
108

Kota Bengkulu

0,3785 Rendah
109

Kabupaten Kaur

0,5343 Sedang
110

Kabupaten Seluma

0,4109 Rendah
111

Kabupaten Mukomuko

0,8919 Sedang
112

Kabupaten Lebong

1,3575 Tinggi
113

Kabupaten Kepahiang

0,8856 Sedang
VIII

Provinsi Lampung

   
114

Kabupaten Lampung Barat

0,3128 Rendah
115

Kabupaten Lampung Selatan

0,0989 Rendah
116

Kabupaten Lampung Tengah

0,1583 Rendah
117

Kabupaten Lampung Utara

0,1257 Rendah
118

Kabupaten Lampung Timur

0,1807 Rendah
119

Kabupaten Tanggamus

0,1367 Rendah
120

Kabupaten Tulang Bawang

0,4547 Rendah
121

Kabupaten Way Kanan

0,2871 Rendah
122

Kota Bandar Lampung

0,2213 Rendah
123

Kota Metro

0,6164 Sedang
IX

Provinsi DKI Jakarta

   
X

Provinsi Jawa Barat

   
124

Kabupaten Bandung

0,1835 Rendah
125

Kabupaten Bekasi

0,6827 Sedang
126

Kabupaten Bogor

0,2234 Rendah
127

Kabupaten Ciamis

0,1812 Rendah
128

Kabupaten Cianjur

0,1861 Rendah
129

Kabupaten Cirebon

0,0917 Rendah
130

Kabupaten Garut

0,1185 Rendah
131

Kabupaten Indramayu

0,1269 Rendah
132

Kabupaten Karawang

0,2436 Rendah
133

Kabupaten Kuningan

0,1097 Rendah
134

Kabupaten Majalengka

0,1038 Rendah
135

Kabupaten Purwakarta

0,1793 Rendah
136

Kabupaten Subang

0,1956 Rendah
137

Kabupaten Sukabumi

0,1628 Rendah
138

Kabupaten Sumedang

0,2086 Rendah
139

Kabupaten Tasikmalaya

0,1735 Rendah
140

Kota Bandung

0,8255 Sedang
141

Kota Bekasi

0,4199 Rendah
142

Kota Bogor

0,3753 Rendah
143

Kota Cirebon

0,5896 Sedang
144

Kota Depok

1,2092 Tinggi
145

Kota Sukabumi

0,5419 Sedang
146

Kota Tasikmalaya

0,1833 Rendah
147

Kota Cimahi

0,4174 Rendah
148

Kota Banjar

0,9227 Sedang
149

Kabupaten Bandung Barat

0,1499 Rendah
XI

Provinsi Jawa Tengah

   
150

Kabupaten Banjarnegara

0,1129 Rendah
151

Kabupaten Banyumas

0,1084 Rendah
152

Kabupaten Batang

0,1578 Rendah
153

Kabupaten Blora

0,1683 Rendah
154

Kabupaten Boyolali

0,1799 Rendah
155

Kabupaten Brebes

0,0954 Rendah
156

Kabupaten Cilacap

0,1268 Rendah
157

Kabupaten Demak

0,1229 Rendah
158

Kabupaten Grobogan

0,1214 Rendah
159

Kabupaten Jepara

0,2893 Rendah
160

Kabupaten Karanganyar

0,1645 Rendah
161

Kabupaten Kebumen

0,0910 Rendah
162

Kabupaten Kendal

0,2018 Rendah
163

Kabupaten Klaten

0,1083 Rendah
164

Kabupaten Kudus

0,3655 Rendah
165

Kabupaten Magelang

0,1635 Rendah
166

Kabupaten Pati

0,1525 Rendah
167

Kabupaten Pekalongan

0,1744 Rendah
168

Kabupaten Pemalang

0,0904 Rendah
169

Kabupaten Purbalingga

0,1205 Rendah
170

Kabupaten Puworejo

0,1633 Rendah
171

Kabupaten Rembang

0,1387 Rendah
172

Kabupaten Semarang

0,2293 Rendah
173

Kabupaten Sragen

0,1265 Rendah
174

Kabupaten Sukoharjo

0,2083 Rendah
175

Kabupaten Tegal

0,1353 Rendah
176

Kabupaten Temanggung

0,1806 Rendah
177

Kabupaten Wonogiri

0,1411 Rendah
178

Kabupaten wonosobo

0,1087 Rendah
179

Kota Magelang

1,0151 Tinggi
180

Kota Pekalongan

0,7461 Sedang
181

Kota Salatiga

1,0128 Tinggi
182

Kota Semarang

0,8440 Sedang
183

Kota Surakarta

0,3526 Rendah
184

Kota Tegal

0,6513 Sedang
XII

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

   
185

Kabupaten Bantul

0,3169 Rendah
186

Kabupaten Gunung Kidul

0,1256 Rendah
187

Kabupaten Kulon Progo

0,1644 Rendah
188

Kabupaten Sleman

0,2780 Rendah
189

Kota Yogyakarta

0,5430 Sedang
XIII

Provinsi Jawa Timur

   
190

Kabupaten Bangkalan

0,1107 Rendah
191

Kabupaten Banyuwangi

0,3233 Rendah
192

Kabupaten Blitar

0,2172 Rendah
193

Kabupaten Bojonegoro

0,1741 Rendah
194

Kabupaten Bondowoso

0,1271 Rendah
195

Kabupaten Gresik

0,1901 Rendah
196

Kabupaten Jember

0,1451 Rendah
197

Kabupaten Jombang

0,1826 Rendah
198

Kabupaten Kediri

0,1511 Rendah
199

Kabupaten Lamongan

0,1566 Rendah
200

Kabupaten Lumajang

0,1884 Rendah
201

Kabupaten Madiun

0,1801 Rendah
202

Kabupaten Magetan

0,2243 Rendah
203

Kabupaten Malang

0,1769 Rendah
204

Kabupaten Mojokerto

0,1830 Rendah
205

Kabupaten Nganjuk

0,1366 Rendah
206

Kabupaten Ngawi

0,1550 Rendah
207

Kabupaten Pacitan

0,1724 Rendah
208

Kabupaten Pamekasan

0,1263 Rendah
209

Kabupaten Pasuruan

0,1672 Rendah
210

Kabupaten Ponorogo

0,1859 Rendah
211

Kabupaten Probolinggo

0,0638 Rendah
212

Kabupaten Sampang

0,1061 Rendah
213

Kabupaten Sidoarjo

0,4555 Rendah
214

Kabupaten Situbondo

0,2245 Rendah
215

Kabupaten Sumenep

0,1235 Rendah
216

Kabupaten Trenggalek

0,1621 Rendah
217

Kabupaten Tuban

0,1620 Rendah
218

Kabupaten Tulungagung

0,2642 Rendah
219

Kota Blitar

1,2087 Tinggi
220

Kota Kediri

1,2067 Tinggi
221

Kota Madiun

1,1874 Tinggi
222

Kota malang

0,6144 Sedang
223

Kota Mojokerto

2,0242 Sangat Tinggi
224

Kota Pasuruan

0,8823 Sedang
225

Kota Probolinggo

0,3796 Rendah
226

Kota Surabaya

0,7265 Sedang
227

Kota Batu

1,5382 Tinggi
XIV

Provinsi Kalimantan Barat

   
228

Kabupaten Bengkayak

1,2168 Tinggi
229

Kabupaten Landak

0,4017 Rendah
230

Kabupaten Kapuas Hulu

1,8402 Tinggi
231

Kabupaten Ketapang

0,7217 Sedang
232

Kabupaten Pontianak

0,4593 Rendah
233

Kabupaten Sambas

0,4235 Rendah
234

Kabupaten Sanggau

1,1341 Tinggi
235

Kabupaten Sintang

0,9280 Sedang
236

Kota Pontianak

0,5380 Sedang
237

Kota Singkawang

1,2440 Tinggi
238

Kabupaten Sekadau

1,5530 Tinggi
239

Kabupaten Melawi

0,9571 Sedang
240

Kabupaten Kayong Utara

0,7068 Sedang
XV

Provinsi Kalimantan Tengah

   
241

Kabupaten Barito Selatan

2,1352 Sangat Tinggi
242

Kabupaten Barito Utara

2,8844 Sangat Tinggi
243

Kabupaten Kapuas

1,0152 Tinggi
244

Kabupaten Kotawaringin Barat

1,8674 Tinggi
245

Kabupaten Kotawaringin Timur

1,1204 Tinggi
246

Kota Palangkaraya

1,8213 Tinggi
247

Kabupaten Katingan

2,9443 Sangat Tinggi
248

Kabupaten Seruyan

3,5028 Sangat Tinggi
249

Kabupaten Sukamara

8,1104 Sangat Tinggi
250

Kabupaten lamandau

5,6664 Sangat Tinggi
251

Kabupaten Gunung Mas

3,2530 Sangat Tinggi
252

Kabupaten Pulang Pisau

2,5043 Sangat Tinggi
253

Kabupaten Murung Raya

5,9069 Sangat Tinggi
254

Kabupaten Barito Timur

2,5076 Sangat Tinggi
XVI

Provinsi Kalimantan Selatan

   
255

Kabupaten Banjar

1,8370 Tinggi
256

Kabupaten Barito Kuala

1,2052 Tinggi
257

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1,1030 Tinggi
258

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1,1072 Tinggi
259

Kabupaten Hulu Sungai Utara

1,1763 Tinggi
260

Kabupaten Kotabaru

2,5648 Sangat Tinggi
261

Kabupaten Tabalong

1,5262 Tinggi
262

Kabupaten Tanah Laut

1,7679 Tinggi
263

Kabupaten Tapin

2,8285 Sangat Tinggi
264

Kota Banjarbaru

1,6689 Tinggi
265

Kota Banjarmasin

0,9078 Sedang
266

Kabupaten Balangan

3,1892 Sangat Tinggi
267

Kabupaten Tanah Bumbu

2,4449 Sangat Tinggi
XVII

Provinsi Kalimantan Timur

   
268

Kabupaten Berau

10,4416 Sangat Tinggi
269

Kabupaten Bulungan

5,1753 Sangat Tinggi
270

Kabupaten Kutai

7,4267 Sangat Tinggi
271

Kabupaten Kutai Barat

6,9771 Sangat Tinggi
272

Kabupaten Kutai Timur

6,5177 Sangat Tinggi
273

Kabupaten Malinau

9,8111 Sangat Tinggi
274

Kabupaten Nunukan

4,5025 Sangat Tinggi
275

Kabupaten Pasir

4,4100 Sangat Tinggi
276

Kota Balikpapan

5,4032 Sangat Tinggi
277

Kota Bontang

8,2609 Sangat Tinggi
278

Kota Samarinda

2,4400 Sangat Tinggi
279

Kota Tarakan

4,7217 Sangat Tinggi
280

Kabupaten Penajam Paser Utara

5,1504 Sangat Tinggi
XVIII

Provinsi Sulawesi Utara

   
281

Kabupaten Bolaang Mongondow

0,3683 Rendah
282

Kabupaten Minahasa

0,6012 Sedang
283

Kabupaten Kepulauan Sangihe

0,5222 Sedang
284

Kota Bitung

0,8869 Sedang
285

Kota Manado

0,9654 Sedang
286

Kabupaten Kepulauan Talaud

1,6982 Tinggi
287

Kabupaten Minahasa Selatan

0,5147 Sedang
288

Kota Tomohon

2,1576 Sangat Tinggi
289

Kabupaten Minahasa Utara

1,0985 Tinggi
290

Kota Kotamobagu

0,3861 Rendah
291

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

0,8095 Sedang
292

Kabupaten Kepaulauan Siau Tagulandang B

0,8596 Sedang
293

Kabupaten Minahasa Tenggara

0,4368 Rendah
XIX

Provinsi Sulawesi Tengah

   
294

Kabupaten Banggai

0,4830 Rendah
295

Kabupaten Banggai Kepulauan

0,5557 Sedang
296

Kabupaten Buol

0,7566 Sedang
297

Kabupaten Toli-Toli

0,5365 Sedang
298

Kabupaten Donggala

0,3126 Rendah
299

Kabupaten Morowali

0,6826 Sedang
300

Kabupaten Poso

0,5126 Sedang
301

Kota Palu

0,5374 Sedang
302

Kabupaten Parigi Moutong

0,3257 Rendah
303

Kabupaten Tojo Una Una

0,4271 Rendah
XX

Provinsi Sulawesi Selatan

   
304

Kabupaten Bantaeng

0,9688 Sedang
305

Kabupaten Barru

0,8249 Sedang
306

Kabupaten Bone

0,2585 Rendah
307

Kabupaten Bulukumba

0,4235 Rendah
308

Kabupaten Enrekang

0,4534 Rendah
309

Kabupaten Gowa

0,3107 Rendah
310

Kabupaten Jeneponto

0,2387 Rendah
311

Kabupaten Luwu

0,3262 Rendah
312

Kabupaten Luwu Utara

0,4162 Rendah
313

Kabupaten Maros

0,3265 Rendah
314

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

0,3212 Rendah
315

Kabupaten Pinrang

0,7219 Sedang
316

Kabupaten Kepulauan Selayar

0,9095 Sedang
317

Kabupaten Sidenreng Rappang

1,1209 Tinggi
318

Kabupaten Sinjai

0,6697 Sedang
319

Kabupaten Soppeng

0,6825 Sedang
320

Kabupaten Takalar

0,4778 Rendah
321

Kabupaten Tana Toraja

0,2412 Rendah
322

Kabupaten Wajo

0,6068 Sedang
323

Kota Pare-Pare

2,0527 Sangat Tinggi
324

Kota Makassar

0,6070 Sedang
325

Kota Palopo

0,7076 Sedang
326

Kabupaten Luwu Timur

1,333 Tinggi
XXI

Provinsi Sulawesi Tenggara

   
327

Kabupaten Buton

0,2915 Rendah
328

Kabupaten Konawe

0,2072 Rendah
329

Kabupaten Kolaka

0,4087 Rendah
330

Kabupaten Muna

0,1897 Rendah
331

Kota Kendari

0,7616 Sedang
332

Kota Bau-Bau

0,8002 Sedang
333

Kabupaten Konawe Selatan

0,4737 Rendah
334

Kabupaten Bombana

0,8032 Sedang
335

Kabupaten Wakatobi

0,7840 Sedang
336

Kabupaten Kolaka Utara

0,9033 Sedang
337

Kabupaten Konawe Utara

1,3813 Tinggi
338

Kabupaten Buton Utara

0,6105 Sedang
XXII

Provinsi Bali

   
339

Kabupaten Badung

6,6340 Sangat Tinggi
340

Kabupaten Bangli

0,9527 Sedang
341

Kabupaten Buleleng

0,4687 Rendah
342

Kabupaten Gianyar

0,6411 Sedang
343

Kabupaten Jembarana

0,9132 Sedang
344

Kabupaten Karangasem

0,4309 Rendah
345

Kabupaten Klungkung

1,2205 Tinggi
346

Kabupaten Tabanan

0,8054 Sedang
347

Kota Denpasar

2,5492 Sangat Tinggi
XXIII

Provinsi Nusa Tenggara Barat

   
348

Kabupaten Bima

0,2080 Rendah
349

Kabupaten Dompu

0,2441 Rendah
350

Kabupaten Lombok Barat

0,0986 Rendah
351

Kabupaten Lombok Tengah

0,0937 Rendah
352

Kabupaten Lombok Timur

0,0943 Rendah
353

Kabupaten Sumbawa

0,2165 Rendah
354

Kota Mataram

0,2549 Rendah
355

Kota Bima

0,5758 Sedang
356

Kabupaten Sumbawa Barat

0,8068 Sedang
XXIV

Provinsi Nusa Tenggara Timur

   
357

Kabupaten Alor

0,4199 Rendah
358

Kabupaten Belu

0,2327 Rendah
359

Kabupaten Ende

0,3055 Rendah
360

Kabupaten Flores Timur

0,6641 Sedang
361

Kabupaten Kupang

0,2552 Rendah
362

Kabupaten Lembata

0,5679 Sedang
363

Kabupaten Manggarai

0,1525 Rendah
364

Kabupaten Ngada

0,4573 Rendah
365

Kabupaten Sikka

0,4142 Rendah
366

Kabupaten Sumba Barat

0,0297 Rendah
367

Kabupaten Sumba Timur

0,2899 Rendah
368

Kabupaten Timor Tengah Selatan

0,1314 Rendah
369

Kabupaten Timor Tengah Utara

0,3386 Rendah
370

Kota Kupang

0,3131 Rendah
371

Kabupaten Rote Ndao

0,4467 Rendah
372

Kabupaten Manggarai Barat

0,4312 Rendah
373

Kabupaten Nagakeo

0,6749 Sedang
374

Kabupaten Sumba Barat Daya

0,1523 Rendah
375

Kabupaten Sumba Tengah

0,4490 Rendah
XXV

Provinsi Maluku

   
376

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

0,5445 Sedang
377

Kabupaten Maluku Tengah

0,3132 Rendah
378

Kabupaten Maluku Tenggara

0,4889 Rendah
379

Kabupaten Buru

0,6685 Sedang
380

Kota Ambon

0,8015 Sedang
381

Kabupaten Seram Bagian Barat

0,3549 Rendah
382

Kabupaten Seram Bagian Timur

0,9194 Sedang
383

Kabupaten Kepulauan Aru

0,7850 Sedang
XXVI

Provinsi Papua

   
384

Kabupaten Biak Numfor

0,6122 Sedang
385

Kabupaten Jayapura

1,5792 Tinggi
386

Kabupaten Jayawijaya

0,2895 Rendah
387

Kabupaten Merauke

2,6886 Sangat Tinggi
388

Kabupaten Mimika

2,0112 Sangat Tinggi
389

Kabupaten Nabire

0,5965 Sedang
390

Kabupaten Paniai

0,8189 Sedang
391

Kabupaten Puncak Jaya

0,9190 Sedang
392

Kabupaten Yahukimo

0,6497 Sedang
393

Kota Jayapura

0,6713 Sedang
394

Kabupaten Mamberamo Raya

2,6597 Sangat Tinggi
395

Kabupaten Tolikara

1,2220 Tinggi
396

Kabupaten Keerom

2,8725 Sangat Tinggi
397

Kabupaten Pegunungan Bintang

0,8950 Sedang
398

Kabupaten Boven Digoel

5,4794 Sangat Tinggi
399

Kabupaten Mappi

2,1348 Sangat Tinggi
400

Kabupaten Asmat

1,7724 Tinggi
401

Kabupaten Waropen

2,4261 Sangat Tinggi
402

Kabupaten Sarmi

4,7068 Sangat Tinggi
403

Kabupaten Supiori

4,2176 Sangat Tinggi
404

Kabupaten Kepulauan Yapen

0,5943 Sedang
XXVII

Provinsi  Maluku Utara

   
405

Kabupaten Halmahera Tengah

2,2025 Sangat Tinggi
406

Kabupaten Halmahera Barat

1,1603 Tinggi
407

Kota Ternate

2,5453 Sangat Tinggi
408

Kabupaten Halmahera Timur

2,3032 Sangat Tinggi
409

Kabupaten Halmahera Selatan

1,3852 Tinggi
410

Kabupaten Halmahera Utara

1,7389 Tinggi
411

Kabupaten Kepulauan Sula

2,2387 Sangat Tinggi
412

Kota Tidore Kepulauan

3,3564 Sangat Tinggi
XXVIII

Provinsi Banten

   
413

Kabupaten Lebak

0,2078 Rendah
414

Kabupaten Pandeglang

0,2029 Rendah
415

Kabupaten Serang

0,3414 Rendah
416

Kabupaten Tangerang

0,3609 Rendah
417

Kota Cilegon

2,2567 Sangat Tinggi
418

Kota Tangerang

0,4591 Rendah
XXIX

Provinsi Bangka Belitung

   
419

Kabupaten Bangka

1,4096 Tinggi
420

Kabupaten Blitung

2,1230 Sangat Tinggi
421

Kota Pangkal Pinang

3,0803 Sangat Tinggi
422

Kabupaten Bangka Selatan

3,8269 Sangat Tinggi
423

Kabupaten Bangka Tengah

2,4090 Sangat Tinggi
424

Kabupaten Bangka Barat

4,3432 Sangat Tinggi
425

Kabupaten Belitung Timur

2,7872 Sangat Tinggi
XXX

Provinsi Gorontalo

   
426

Kabupaten Boalemo

0,4787 Rendah
427

Kabupaten Gorontalo

0,1177 Rendah
428

Kota Gorontalo

1,7499 Tinggi
429

Kabupaten Pohuwato

0,6983 Sedang
430

Kabupaten Bone Bolango

0,7645 Sedang
431

Kabupaten Gorontalo Utara

0,5826 Sedang
XXXI

Provinsi Kepulauan Riau

   
432

Kabupaten Natuna

10,2702 Sangat Tinggi
433

Kabupaten Karimun

2,8816 Sangat Tinggi
434

Kota Batam

1,2737 Tinggi
435

Kota Tanjung Pinang

1,,8665 Tinggi
436

Kabupaten Lingga

1,4277 Tinggi
437

Kabupaten Bintan

2,8829 Sangat Tinggi
XXXII

Provinsi Papua Barat

   
438

Kabupaten Sorong

1,3084 Tinggi
439

Kabupaten Manokwari

0,4245 Rendah
440

Kabupaten Fak-Fak

1,7187 Tinggi
441

Kota Sorong

1,5329 Tinggi
442

Kabupaten Raja Ampat

3,9290 Sangat Tinggi
443

Kabupaten Sorong Selatan

2,8744 Sangat Tinggi
444

Kabupaten Teluk Bintuni

2,2456 Sangat Tinggi
445

Kabupaten Teluk Wondama

2,3857 Sangat Tinggi
446

Kabupaten Kaimana

4,7101 Sangat Tinggi
XXXXIII

Provinsi Sulawesi Barat

   
447

Kabupaten Majene

0,5807 Sedang
448

Kabupaten mamuju

0,9842 Sedang
449

Kabupaten Polewali Mandar

0,2026 Rendah
450

Kabupaten mamasa

0,7290 Sedang
451

Kabupaten Mamuju Utara

3,0314 Sangat Tinggi
 

 

   

 

  MENTERI KEUANGAN  
     
                     ttd.  
     
  SRI MULYANI INDRAWATI  

 

 

LAMPIRAN III

 

PERATURAN       MENTERI     KEUANGAN

 

NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG

    PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

 

 

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN

 

No

Daerah

Daerah Induk

 

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk

Kategori

1 2 3 4 5

DAERAH PEMEKARAN 2007

1

Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Tapanuli Selatan

0,3550 Rendah
2

Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Tapanuli Selatan

0,3550 Rendah
3

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Lampung Selatan

0,0989 Rendah
4

Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Pontianak

0,4593 Rendah
5

Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Bulungan

5,1753 Sangat Tinggi
6

Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai

0,1525 Rendah
7

Kota Tual

Kabupaten Maluku Tenggara

0,4889 Rendah
8

kota Serang

Kabupaten Serang

0,3414 Rendah

DAERAH PEMEKARAN 2008

1

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Labuhan Batu

0,3499 Rendah
2

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Kabupaten Labuhan Batu

0,3499 Rendah
3

Kabupaten Nias Utara

Kabupaten Nias

0,2357 Rendah
4

Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias

0,2357 Rendah
5

Kota Gunung Sitoli

Kabupaten Nias

0,2357 Rendah
6

Kabupaten Kepaulauan Meranti

Kabupaten Bengkalis

3,6035 Sangat Tinggi
7

Kota Sungai Penuh

Kabupaten Kerinci

0,7412 Sedang
8

Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Utara

0,4147 Rendah
9

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tanggamus

0,1367 Rendah
10

Kabupaten Mesuji

Kabupaten Tulang Bawang

0,4547 Rendah
11

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang

0,4547 Rendah
12

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow

0,3683 Rendah
13

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow

0,3683 Rendah
14

Kabupaten Sigi

Kabupaten Donggala

0,3126 Rendah
15

Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Tana Toraja

0,2412 Rendah
16

Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Barat

0,0986 Rendah
17

Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Kupang

0,2552 Rendah
18

Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

0,5445 Sedang
19

Kabupaten Buru Selatan

Kabupaten Buru

0,6685 Sedang
20

Kabupaten Mamberamo Tengah

Kabupaten Jayawijaya

0,2895 Rendah
21

Kabupaten Yalimo

Kabupaten Jayawijaya

0,2895 Rendah
22

Kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten Jayawijaya

0,2895 Rendah
23

Kabupaten Nduga

Kabupaten Jayawijaya

02895 Rendah
24

Kabupaten Puncak

Kabupaten Puncak Jaya

0,9190 Sedang
25

Kabupaten Dogiyai

Kabupaten Nabire

0,5965 Sedang
26

Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Paniai

0,8189 Sedang
27

Kabupaten Deiyai

Kabupaten Paniai

0,8189 Sedang
28

Kabupaten Pulau Morotai

Kabupaten Halmahera Utara

1,7389 Tinggi
29

Kota Tangerang Selatan

Kabupaten Tangerang

0,3609 Rendah
30

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Natuna

10,2702 Sangat Tinggi
31

Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Sorong

1,3084 Tinggi
32

Kabupaten Maybrat

Kabupaten Sorong

1,3084 Tinggi
 

 

 

   

 

  MENTERI KEUANGAN  
     
                     ttd.  
     
  SRI MULYANI INDRAWATI