Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara antara lain mengenai ruang lingkup transaksi khusus, pembentukan unit akuntansi transaksi khusus dan pelaporan keuangan transaksi khusus, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

Mengingat

:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.05/2012 TENTANG SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.

3.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

4.

Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

5.

Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

6.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.

7.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.

8.

Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN TK yang berada langsung di bawahnya.

9.

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.

10.

Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.

11.

Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN adalah satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus/menatausahakan/mengelola Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.

12.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPBN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai UAP BUN TK dan UAKP BUN TK.

13.

Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan.

14.

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola PNBP di bawah BA BUN.

15.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola Kekayaan Negara.

16.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.

18.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

19.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

20.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.

21.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

22.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

23.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

24.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

25.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

26.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

27.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

28.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

29.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kuasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

30.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

31.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.

32.

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

33.

Aset bekas Milik Asing/China adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:

a.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c.

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;

d.

Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

34.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disebut PT PPA adalah Perusahaan Perseroan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset.

35.

Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan Negara yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan.

36.

Aset yang Diserah kelolakan kepada PT PPA adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak terkait dengan perkara, berupa Aset Properti, Aset Saham, Aset Reksa Dana, dan/atau Aset Kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

37.

Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, serta telah ditetapkan sebagai sebagai Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.

38.

Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha.

39.

Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.

2.

Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi untuk transaksi khusus, yang terdiri atas:

a.

Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;

b.

Pembayaran Dukungan Kelayakan;

c.

PNBP yang dikelola oleh DJA;

d.

Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;

e.

Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan

f.

Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

3.

Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)

Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.

Pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN; dan

b.

Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN.

(2)

Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

(3)

PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.

Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan

b.

Pendapatan Panas Bumi.

(4)

Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

a.

Aset Bekas Milik Asing/Cina;

b.

BMN yang berasal dari Pertambangan yang terdiri atas:

1.

BMN yang berasal dari KKKS; dan

2.

BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.

c.

Aset Eks Pertamina;

d.

BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN;

e.

Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, yang terdiri atas:

1.

Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);

2.

Aset Eks BPPN;

3.

Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan

4.

Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA

f.

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN, yang terdiri atas:

1.

Barang Gratifikasi;

2.

Aset dari Pembubaran Entitas Non Kementerian Negara/Lembaga; dan

3.

Aset Lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang.

(5)

Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f antara lain terdiri atas:

a.

Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat;

b.

Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;

c.

Pendapatan dari transaksi Treasury Dealing Room (TDR);

d.

Belanja dari transaksi Treasury Dealing Room (TDR); dan

e.

Belanja Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN.

4.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan ayat (5) huruf m diubah, dan ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)

Dalam rangka pelaksanaan SA-TK, dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas:

a.

UAKP BUN TK;

b.

UAP BUN TK;

c.

UAKKPA BUN TK;

d.

UAKPA BUN TK.

(2)

UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh DJPBN.

(3)

UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional dan Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh UAP BUN TK BKF;

b.

UAP BUN TK Pengelola PNBP yang dikelola DJA dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJA;

c.

UAP BUN TK Pengelola Aset yang berada dalam Pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJKN; dan

d.

UAP BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJPBN.

(4)

UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAKKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang melaksanakan fungsi Kesekretariatan pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;

b.

UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B; dan

c.

UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina, UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.

(5)

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional;

b.

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional;

c.

UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;

d.

UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP;

e.

UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP;

f.

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

g.

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;

h.

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;

i.

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan;

j.

UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN selaku Pengelola Barang, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menatausahakan BMN;

k.

UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

l.

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

m.

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPBN yang melakukan Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras; dan

n.

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPBN yang melakukan Pengelolaan Kas Negara.

5.

Ketentuan Pasal 7 ayat (9) dan ayat (10) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pengeluaran Untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi;

c.

SPM;

d.

SP2D;

e.

Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;

f.

Naskah Kerja Sama Internasional;

g.

Naskah Perjanjian Internasional; dan

h.

Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.

(2)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri atas:

a.

Memo Penyesuaian;

b.

Bukti Penerimaan Negara;

c.

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

d.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

e.

Dokumen-dokumen lain terkait.

(3)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi;

c.

SPM; dan

d.

SP2D.

(4)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a.

Memo Penyesuaian;

b.

Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);

c.

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

d.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

e.

Dokumen-dokumen lain terkait.

(5)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.

Memo Penyesuaian;

b.

Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan

c.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

(6)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi; dan/atau

c.

Dokumen-dokumen lain terkait.

(7)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sesuai dengan ketentuan pengelolaan masing-masing aset, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

a.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Surat Penetapan nilai/harga aset;

b.

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;

c.

Dokumen Perjanjian Serah Kelola;

d.

Laporan Hasil Pengelolaan Aset;

e.

Berita Acara Serah Terima Aset;

f.

Memo Penyesuaian;

g.

Perjanjian Pengalihan Hak Tagih (cessie);

h.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penghapusan BMN Idle pada Pengelola Barang;

i.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina; dan

j.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Bentuk Pengelolaan Atas Aset Lainnya.

(8)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sesuai dengan ketentuan pengelolaan masing-masing aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi;

c.

SPM;

d.

SP2D;

e.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;

f.

Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau

g.

Dokumen-dokumen lain terkait.

(9)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi;

c.

SPM;

d.

SP2D;

e.

Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;

f.

Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun; dan

g.

Kartu Pengawasan Utang;

(10)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang terdiri atas:

a.

Memo Penyesuaian;

b.

Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);

c.

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

d.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

e.

Dokumen-dokumen lain terkait.

(11)

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:

a.

DIPA;

b.

DIPA Revisi;

c.

SPM;

d.

SP2D; dan

e.

Laporan Realisasi

(12)

Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (11), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yang terdiri atas:

a.

Memo Penyesuaian;

b.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

c.

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

d.

Rekening Koran atas Rekening Milik BUN dalam Valuta Asing; dan

e.

Dokumen-dokuman lain terkait.

6.

Di antara Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus memproses Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran untuk selanjutnya disusun menjadi Laporan Keuangan.

(2)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara semesteran dan tahunan, yang terdiri atas:

a.

LRA;

b.

Neraca; dan

c.

CaLK.

(3)

UAKPA BUN TK melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara semesteran dan tahunan.

(3a)

Dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), UAKPA BUN TK melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara semesteran dan tahunan.

(4)

UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a.

UAKKPA BUN TK; atau

b.

UAP BUN TK,

dilampiri dengan ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab.

(5)

Dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran pada bulan berjalan, UAKPA BUN TK menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bulanan, yang terdiri atas:

a.

LRA; dan

b.

Neraca.

(6)

UAKPA BUN TK melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara bulanan.

(7)

UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta ADK kepada:

a.

UAKKPA BUN TK; atau

b.

UAP BUN TK.

(8)

Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

7.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAKPA ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran Kerja Sama Internasional;

b.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Perjanjian Hukum Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran Kerja Sama Internasional;

c.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangi oleh KPA yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;

d.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBP selaku KPA;

e.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBP selaku KPA;

f.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;

g.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset KKKS ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS selaku KPA;

h.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Kontraktor PKP2B ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B selaku KPA;

i.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola Kekayaan Negara Dipisahkan selaku KPA;

j.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle Yang Sudah Diserahkan Ke DJKN selaku Pengelola Barang, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menatausahakan BMN selaku KPA;

k.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, ditandatangi Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;

l.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;

m.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran pembayaran Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan

n.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang melakukan Pengelolaan Kas Negara.

(2)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAKKPA ditandatangai dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang melaksanakan fungsi Kesekretariatan pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan;

b.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKKPA BUN TK Pengelolaan Kekayaan Negara ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.

(3)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAP BUN ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAP BUN TK BKF ditandatangani oleh Kepala BKF;

b.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAP BUN TK DJA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran;

c.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAP BUN TK DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan

d.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAP BUN TK DJPBN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

8.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)

Sebelum laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi dan unit pelaporan di atasnya, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan Keuangan UAKPA dan UAKKPA di lingkungan Kementerian Keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

b.

Laporan Keuangan UAKPA dan UAKKPA di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

(2)

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas laporan keuangan.

9.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

(1a)

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri mengenai standar reviu atas laporan keuangan.

(2)

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.

(3)

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

(4)

Bentuk dan isi Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

10.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)

Dihapus.

(2)

Dihapus.

(3)

Dihapus.

(3a)

Transaksi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sepanjang perencanaan dan pelaksanaan anggarannya dilaksanakan dengan Bagian Anggaran selain Bagian Anggaran Transaksi Khusus, dilaporkan dalam Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(4)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), dapat dilakukan tanpa mengubah Dokumen Sumber baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaksanaan anggaran.

11.

BAB I mengenai Pendahuluan dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB I.................................