Menimbang

:

bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.

(2)

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp31.296.227.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp21.650.738.038,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah);

b.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp3.933.663.853,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah); dan

c.

Dana Reboisasi sebesar (DR) Rp5.711.825.109,00 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan rupiah).

(3)

Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

(1)

Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan tahun anggaran sebelumnya.

(2)

Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 12

No.

Daerah

DBH SDA Kehutanan

Jumlah

IIUPH

PSDH

DR

1

2

3

4

5

6=3+4+5

 3,284,640

 23,586,065

3,284,640

4,060,284

-

-

 456,482,561

 456,482,561

 456,482,561

 456,482,561

1,428,623,999

31,778,729

 33,321,318

 1,493,724,046

 -

 1,065,182,054

 77,717,145

 33,321,318

 285,724,800

 76,118,907

-

 76,118,907

39

 3,001,166,040

 1,668,171,037

 1,109,783,227

 5,779,120,304

15

9,611,087,999

   50,397,492

  318,566,464

 9,980,051,955

-

-

25,265,736

27,481,347

  52,747,083

 -

 7,162,000

 20,319,347

7,609,860,000

1,309,337,447

 3,513,158,801

12,432,356,248

1,845,360,000

-

  10,840,808

-

10,840,808

  -

  120,009,236

-

120,009,236

 48,003,696

48,003,696

 -

24,001,848

-

 14,635,728

 66,912,719

 81,548,447

-

7,317,864

 16,522,356

 4,687,778

 1,891,796

-

19,300,535

 -

488,351,045

 182,834,032

671,185,077

-

 182,834,032

TOTAL NASIONAL

 21,650,738,038

3,933,663,853

 5,711,825,109

31,296,227,000

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO