Menimbang

:

a.

bahwa untuk menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak.

3.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Pasal 2

(1)

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP.

(2)

NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

Bentuk formulir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai penetapan besarnya NJOPTKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, penetapan besarnya PBB terutang untuk Tahun Pajak 2011 dan untuk tahun sebelumnya, tetap menggunakan NJOPTKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2011

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

LAMPIRAN

Peraturan           Menteri          Keuangan

Nomor       67/PMK.03/2011     tentang

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek

Tidak   Kena   Pajak   Pajak   Bumi   dan

Menimbang

:

a.

bahwa untuk menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak, perlu mengatur kembali besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota............(4);

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota....................(5) Tahun Pajak..................(6);

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan

:

1.

Surat Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota*).........................................(7) Nomor:.............................(8) tanggal........................(9) hal...............................(10)

2.

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.......................................(11) Nomor..:..................................(12) tanggal............................(13) hal...................................(14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA............(15) TAHUN PAJAK..................(16).

PERTAMA

:

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB untuk Kabupaten/Kota*).................(17) adalah sebesar Rp.................................(18) (.....................................................................................)(19) untuk setiap Wajib Pajak.

KEDUA

:

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

Direktur Jenderal Pajak;

2.

Gubernur Propinsi...............................................(20);

3.

Bupati/Walikota..................................................(21);

4.

Kepala KPP Pratama...........................................(22).

an.

Angka 1

diisi nomor surat keputusan mengenai penetapan NJOPTKP

Angka 2

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 3

diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP

Angka 4

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 5

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 6

diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP

Angka 7

diisi nama Gubernur/Bupati/Walikota yang menandatangani surat rekomendasi

Angka 8

diisi nomor surat rekomendasi

Angka 9

diisi tanggal surat rekomendasi

Angka 10

diisi hal dalam surat rekomendasi

Angka 11

diisi nama KPP Pratama yang menerbitkan surat usulan penerbitan keputusan mengenai penetapan NJOPTKP

Angka 12

diisi nomor surat Kepala KPP Pratama

Angka 13

diisi tanggal surat Kepala KPP Pratama

Angka 14

diisi hal usulan surat Kepala KPP Pratama

Angka 15

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 16

diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP

Angka 17

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 18

diisi besarnya NJOPTKP dalam angka

Angka 19

diisi besarnya NJOPTKP dalam huruf

Angka 20

diisi nama propinsi tempat kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 21

diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 22

diisi nama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP

Angka 23

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan

Angka 24

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan

Angka 25

diisi nama Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan

Angka 26

diisi nama Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan

Angka 27

diisi NIP Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan