FASILITAS DANA GEOTHERMAL - PERTANGGUNGJAWABAN - TATA CARA PENGELOLAAN

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah, ketentuan mengenai pengelolaan Dana Geothermal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 27 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 115, TLN 4327); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 133, TLN 5052); PP No. 31 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 69); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502); PP No. 59 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 132, TLN 4777); PP No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 14, TLN 4812) jo. PP No. 49 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 124, TLN 5261); Keppres No. 22 Tahun 1981 jo. Keppres No. 45 Tahun 1991; Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 56 Tahun 2011; Keppres No. 56/P Tahun 2010;  Permenkeu No. 135/PMK.01/2011; Permenkeu No. 178/PMK.05/2011.

Ketentuan umum; tujuan; prinsip; bentuk; ruang lingkup; pengelola fasilitas dana geothermal; fasilitas dana geothermal untuk pemerintah daerah; fasilitas dana geothermal untuk pemegang IUP; fasilitas dana geothermal untuk pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi; pendapatan PIP atas pengelolaan dana geothermal; evaluasi dan monitoring; laporan; pertanggungjawaban; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.