Menimbang

:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN.

Pasal I

Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1)

Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.

(2)

Staf khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

1.

Sekretaris Pribadi Presiden;

2.

Bidang Hubungan Internasional;

3.

Bidang Informasi/Public Relation;

4.

Bidang Komunikasi Politik;

5.

Bidang Hokum dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6.

Bidang Komunikasi Sosial;

7.

Bidang Pertahanan dan Keamanan;

8.

Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;

9.

Bidang Teknik dan Industri.

(3)

Staf Khusus Presiden sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet."

2.

Ketentuan    Pasal  11   A   diubah,  sehingga   berbunyi   sebagai berikut :

"Pasal 11 A

(1)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden:

a.

Sekretaris Pribadi Presiden dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi Presiden.

b.

Masing-masing Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak 2 (dua) Asisten dan untuk Sekretaris Pribadi Presiden dapat dibantu paling banyak 5 (lima) Asisten, yang 2 (dua) diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.

(2)

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten.

(3)

Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO