bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu mengatur mengenai Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) jo. UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 4999); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) jo. UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN 5069); PP No. 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 4, TLN 5271); Keppres No. 56/P Tahun 2010.

Penyerahan jasa pengiriman surat dengan perangko yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.03/2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia ini mulai berlaku sejak 10 (sepuluh) hari  terhitung sejak tanggal diundangkan.