Menimbang

:

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006;

b.

bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja, Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 pada tanggal 27 Oktober 2005;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2006.

Pasal 1

(1)

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

a.

Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;

b.

Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

(2)

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2006 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

(3)

Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

a.

Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);

b.

Untuk daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

(1)

Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2)

Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

(3)

Celah fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilhitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(4)

Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

(5)

Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

(6)

Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(7)

Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk peningkatan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

(1)

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.

(2)

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.

(3)

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

Pasal 4

(1)

Alokasi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006 ditetapkan tidak lebih kecil dari alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2005.

(2)

Daerah Provinsi yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun 2006 lebih kecil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2005 ditambah dengan dana penyesuaian, memperoleh tambahan dana penyesuaian.

Pasal 5

Rincian besarnya alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO