Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan, hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstxtusi dalam perkara Nomor 072-073/PUU-IU/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

b.

bahwa beberapa ketentuan dala.m Undang-Undan;g Nomor 32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005  TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA  DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:

1.

Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1)

 Pemiliham diselenggarakan oleh KPUD

(2)

Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD  kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.

(3)

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4)

Dihapus."

Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

a.

memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b.

menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.

menyarnpaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

d.

memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang­undangan;

e.

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan

f.

melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu."

3.

Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagi berikut:

"Pasal 3 3

(1)

 Setelatri daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2)

Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

(3)

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(4)

Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini."

4.

Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Penjelasan Pasal 36 ayat (2) berbunyi cukup jelas.

5.

Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

(1)

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia `Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c.

berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d.

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e.

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau lebih;

g.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h.

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

k.

tidak  sedang  dinyatakan  pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pernbayaran pajak;

n.

menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

o.

belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2(dua) kali masa jabatan  yang sama; dan

p.

tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2)

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;

b.

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

c.

surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

d.

surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

e.

surat  keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merug;ikan keuangan negara, dan Pengadilan Negeri yang wilayah hiikumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf j;

f.

surat pernyataau, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,

g.

surat  keterangan  tidak sedang  dicabut hak pilihnya

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

h.

surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1;

i.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadii atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

jdaftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh  calon  dan ditandatangani  pula oleh  Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung,  sebagai  bukti  pemenuhan  syarat  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

k.

surat keterangan  tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

l.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

m.

fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

n.

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

o.

surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p.

surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q.

pas foto calon  ukuran  4 cm x 6 cm  berwarna  dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar."

6.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf e dan huruf f diubah sebagaimana dalam penjelasan.

7.

Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 64

(1)

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2)

Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon."

8.

Penjelasan Pasal 70 ayat (3) diubah sebagaimana dalam penjelasan.

9.

Pasal 78 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 78

(1)

Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

(2)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secaraa langsung, bebas, dan rahasia.

(3)

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.^,,

10.

Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 149

1.

Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di selurah atau sebagaian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.

(2)

Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

(3)

Penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi.

(4)

Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan  W akil  Bupati  atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota diajukan oleh Gubemur kepada Menten Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPUD Kabupaten /Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota."

11.

Lampiran III Model B 6 - KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran.

12.

Lampiran III ditambah Model B 6 A - KWK sebagaimana dalam lampiran.

13.

Lampiran III Model BB 6 - KWK diubah, sebagaimana  dalam lampiran.

14.

Lampiran  III  Model   BB 7- KWK diubah, sebagaima.na dalam lampiran.

Pasal II

Perattuan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalain Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27April 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Selaku

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AD INTERIM,

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 39

Ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Selain dari pada itu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelum dinyatakan ketentuan beberapa Pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah konstitusi dan belum diubah;

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Talnua 2004 tentang Pemerintahan Daerah be:rdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu disesuaikaii dengan beberapa perubahan.

Perubahan  tersebut  dilakukan  juga  guna  mengantisipasi  terjadinya  bencana alam,   kerusuhan,  gangguan   keamanan,   dan/atau  gangguan  lainnya   yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah  sehingga  pemilihan  tidak dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal. Karena itu di dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ini diatur mengen  ketentua penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta mekanisime penundaannya.

II.

PASAL DEMI PASAL

 Pasal I

Angka 1

 Pasal 4

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 38

Ayat 1

Huruf a

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibukaikan dengan swat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/ sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Huruf d

Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Huruf e

Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan d.ari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

Huruf f

Tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara sekuraug-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telati memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri.

Huruf g

Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Huruf h

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan rnemiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan.

Huruf i

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia mengumunnkan daftar kekayaan pribadi melalui media massa yang ada di daerah setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel dan atau surat keterangan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Tidak pernah melakukan perbuatan  tercela, dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Huruf o

Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan.

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bahwa laporan kekayaan yang dibuat oleh pasangan calon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui KPUD dan selanjutnya KPUD meneruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Pas foto yang terbaru dan sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau berpeci.

Angka 6

Pasal 42

Ayat (2 )

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatannya, apabila terpilih berlaku bagi jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara/daerah atau organ yayasan bidang apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya.

Huruf f

Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 64

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "hari yang diliburkan" dalam ketentuau ini adalah hari libur untuk pelaksanaan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui Gubernur, dan hari libur untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh Gubenur atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Bupati atau Walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 78

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 149

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4494