Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 21 November 2002 dalam rangka pembahasan RAPBN TA 2003, telah dicapai beberapa kesepakatan;

b.

bahwa untuk memenuhi kesepakatan Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI tentang tidak adanya Daerah yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2002 ditambah Dana Penyeimbang TA 2002, dalam APBN TA 2003 disediakan Dana Penyeimbang Murni;

c.

bahwa untuk membantu keuangan Daerah dalam rangka perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebesar 10% dan kenaikan tunjangna fungsional kependidikan sebesar 50%, dalam APBN TA 2003 disediakan Dana Penyeimbang Kebijakan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b  dan huruf c, perlu  menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Jumlah Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2003 bagi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

5.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG TAHUN ANGGARAN 2003 BAGI DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

(1)

Dana Penyeimbang yang dialokasikan kepada Daerah terdiri dari :

a.

Dana Penyeimbang Murni; dan

b.

Dana Penyeimbang Kebijakan.

(2)

Dana Penyeimbang Murni diberikan kepada Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada Daerah yang menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2003 kurang dari atau paling tidak sama dengan penerimaan DAU Tahun Anggaran 2002 ditambah Dana Penyeimbang.

(3)

Dana Penyeimbang Kebijakan diberikan kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membantu keuangan daerah dalam rangka perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebesar 10% (sepuluh persen) dan kenaikan tunjangan fungsional kependidikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 2

(1)

Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang pada Anggaran Belanja  untuk Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2003. 

(2)

Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003. 

(3)

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

Pasal 3

(1)

Dana Penyeimbang Murni yang dialokasikan kepada Daerah merupakan satu kesatuan dengan alokasi DAU Tahun Anggaran 2003 dan penggunaannya sepenuhnya menjadi wewenang Daerah terutama untuk menunjang keperluan belanja pegawai, belanja kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(2)

Dana Penyeimbang Kebijakan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Daerah dan penggunaannya khusus untuk pembayaran atas perbaikan penghasilan gaji PNS sebesar 10% (sepuluh persen) dan kenaikan tunjangan fungsional kependidikan sebesar 50% (lima puluh persen). 

Pasal 4

(1)

Perhitungan besarnya Dana Penyeimbang Murni untuk masing-masing Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dilakukan bersamaan dengan penghitungan Dana Alokasi Umum yang hasilnya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003.

(2)

Rincian besarnya Dana Penyeimbang Murni Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing Daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

(1)

Perhitungan besarnya Dana Penyeimbang Kebijakan untuk masing-masing Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada bobot kebutuhan belanja pegawai Daerah dan bobot kebutuhan tunjangan fungsional kependidikan Daerah.

(2)

Bobot kebutuhan belanja pegawai Daerah dan bobot kebutuhan tunjangan fungsional kependidikan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung berdasarkan proporsi kebutuhan belanja pegawai masing-masing Daerah terhadap total kebutuhan belanja pegawai seluruh Daerah dan Proporsi kebutuhan tunjangan fungsional kependidikan masing-masing Daerah terhadap kebutuhan tunjangan fungsional kependidikan seluruh Daerah.

(3)

Besaran alokasi dana Penyeimbang Kebijakan masing-masing Daerah didapatkan dari hasil perkalian bobot masing-masing Daerah dengan jumlah plafond Dana Penyeimbang Kebijakan yang tersedia. 

(4)

Rincian besarnya Dana Penyeimbang Kebijakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk masing-masing Daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) disediakan untuk Daerah penerima terhitung sejak bulan Januari 2003 melalui penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Pasal 7

Penetapan hasil perhitungan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4) hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2003.

Pasal 8

Masing-masing Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota penerima Dana Penyeimbang wajib melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal   13 Januari  2003

MENTERI KEUANGAN .REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

96.311.891

9.682.228

1

Kab. Aceh Barat

0

6.875.551

2

Kab. Aceh Jaya

0

1.918.267

3

Kab. Nagan Raya

0

3.614.709

4

Kab. Aceh Besar

0

15.986.510

5

Kab. Aceh Selatan

0

8.224.745

6

Kab. Aceh Barat daya

0

2.824.821

7

Kab. Aceh Singkil

8.278.689

2.278.342

8

Kab. Aceh Tengah

0

9.912.518

9

Kab. Aceh Tenggara

0

5.278.633

10

Kab. Aceh Gayo Luwes

0

2.482.718

11

Kab. Aceh Timur

0

10.716.552

12

Kab. Aceh Tamiang

0

3.777.441

13

Kab. Aceh Utara

50.775.519

12.317.109

14

Kab. Bireun

0

11.721.690

15

Kab. Pidie

11.246.224

16.285.196

16

Kab. Simeuleu

7.609.185

1.932.285

17

Kota Banda Aceh

3.484.894

10.552.375

18

Kota Sabang

2.107.699

2.131.347

19

Kota Langsa

0

1.465.708

20

Kota Lhokseumawe

0

3.724.187

Total se Provinsi NAD

179.814.101

143.702.932

II

Provinsi Sumatera Utara

0

19.898.152

1

Kab. Asahan

0

20.953.441

2

Kab. Dairi

0

9.835.715

3

Kab. Deli Serdang

0

38.379.820

4

Kab. Tanah Karo

0

12.715.182

5

Kab. Labuhan Batu

0

19.340.501

6

Kab. Langkat

0

21.234.345

7

Kab. Mandailing Natal

0

10.118.440

8

Kab.NIas

0

12.834.573

9

Kab. Simalungun

0

26.610.449

10

Kab. Tapsel

9.269.497

16.162.439

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

11

Kab. Tapteng

0

7.059.738

12

Kab. Taput

2.003.677

15.568.036

13

Kab. Toba samosir

0

10.381.517

14

Kota Binjai

0

7.781.812

15

Kota Medan

0

36.371.453

16

Kota P. Siantar

0

8.327.084

17

Kota Sibolga

0

3.320.492.

18

Kota T. Balai

0

3.675.752

19

Kota T. Tinggi

3.681.178

4.920.657

20

Kota Padang Sidempuan

0

5.824.671

Total se Provinsi Sumatera Utara

14.954.352

311.314.269

III

Provinsi Sumbar

49.774

13.289.410

1

Kab. 50 Kota

0

11.412.633

2

Kab.Agam

0

13.996.599

3

Kab. Kep. Mentawai

5.778.906

1.521.022

4

Kab. Padang Pariaman

0

14.428.189

5

Kab. Pasaman

0

13.139.076

6

Kab. Pesisir Selatan

0

12.924.220

7

Kab. S. Lunto Sij

0

9.692.071

8

Kab. Solok

0

13.155.607

9

Kab. Tanah Datar

0

12.644.278

10

Kota Bukit Tinggi

0

5.187.401

11

Kota P. Panjang

0

2.806.598

12

Kota Padang

0

25.712.241

13

Kota Payakumbuh

0

7.306.767

14

Kota Sawahlunto

0

3.013.690

15

Kota Solok

0

3.219.449

16

Kota Pariaman

0

2.924.163

Total se Provinsi Sumatera Barat

5.828.680

166.373.414

IV

Provinsi Riau

177.735.746

9.289.848

1

Kab. Bengkalis

58.092.842

11.457.336

2

Kab.Idragiri Hilir

17.933.313

11.223.029

3

Kab.Indragiri Hulu

31.603.667

6.685.533

4

Kab. Kampar

37.688.855

14.541.539

5

Kab. Karimun

29.928.838

3.586.767

6

Kab. Riau Kep.

6.410.324

5.632.085

7

Kab.Kuantan Singingi

3.707.751

8.316.044

8

Kab. Natuna

50.923.877

2.459.631

9

Kab. Pelalawan

18.486.900

3.268.191

10

Kab. Rokan Hilir

24.468.132

4.410.409

11

Kab. Rokan Hulu

10.255.727

5.361.163

12

Kab. Siak

28.549.186

4.020.545

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

13

Kota Batam

17.980.777

3.783.238

14

Kota Dumai

10.249.358

4.304.530

15

Kota Pekan Baru

0

15.701.223

16

Kota Tanjung Pinang

0

3.603.767

Total se Provinsi Riau

524.015.293

117.644.878

V

Provinsi Jambi

0

8.706.298

1

Kab. Batanghari

0

8.555.956

2

Kab. Bungo

0

8.327.877

3

Kab.  Kerinci

0

12.957.785

4

Kab. Merangin

0

8.698.367

5

Kab. Muaro Jambi

0

6.430.595

6

Kab. Sarolangun

0

6.661.022

7

Kab.  Tj. Jabung Barat

0

4.943.048

8

Kab. Tj. Jabung Timur

0

4.712.563

9

Kab. Tebo

0

5.276.107

10

Kota Jambi

0

14.692.441

Total se Provinsi Jambi

0

89.962.059

VI

Provinsi Sumsel

0

11.994.591

1

Kab. Lahat

0

14.077.565

2

Kab. Musi Banyuasin

9.235.989

12.084.820

3

Kab. Banyuasin

0

7.820.938

4

Kab. Musi Rawas

0

10.760.880

5

Kab. Muara Enim

0

13.136.229

6

Kab. OKI

0

19.897.235

7

Kab. OKU

0

23.106.483

8

Kota Palembang

0

30.979.469

9

Kota Prabumulih

0

3.543.842

10

Kota Pagar Alam

0

2.634.284

11

Kota Lubuk Linggau

0

4.511.993

Total se Provinsi Sumatera Selatan

9.235.989

154.548.329

VII

Provinsi Bangka Belitung

0

792.319

1

Kab. Bangka

0

11.698.242

2

Kab. Belitung

0

6.431.631

3

Kota P. Pinang

0

4.493.105

Total se Provinsi Bangka Belitung

0

23.415.297

VIII

Provinsi Bengkulu

0

7.239.364

1

Kab. Bengkulu Selatan

0

14.661.665

2

Kab. Bengkulu Utara

0

14.036.363

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Kab. Rejang Lebong

0

13.933.259

4

Kota Bengkulu

0

9.543.777

Total se Provinsi Bengkulu

0

59.414.428

IX

Provinsi Lampung

0

10.685.793

1

Kab. Lampung Barat

0

7.286.387

2

Kab. Lampung Selatan

0

22.615.653

3

Kab. Lampung Tengah

0

24.045.527

4

Kab. Lampung Utara

0

15.269.439

5

Kab. Lampung Timur

0

18.254.804

6

Kab. Tanggamus

0

20.426.736

7

Kab. T. Bawang

0

10.179.903

8

Kab. Way Kanan

0

5.609.033

9

Kota B. Lampung

0

19.831.772

10

Kota Metro

0

6.780.895

Total se provinsi Lampung

0

160.985.942

X

Provinsi DKI Jakarta

38.134.060

171.909.370

XI

Provinsi Jawa Barat

122.753.026

22.557.091

1

Kab. Bandung

0

60.106.225

2

Kab. Bekasi

4.108.675

15.856.720

3

Kab. Bogor

0

32.690.001

4

Kab. Ciamis

0

39.471.895

5

Kab. Cianjur

0

28.479.498

6

Kab. Cirebon

0

25.728.731

7

Kab. Garut

0

38.842.822

8

Kab. Indramayu

0

23.183.666

9

Kab. Karawang

0

25.067.891

10

Kab. Kuningan

0

22.075.326

11

Kab. Majalengka

0

18.309.184

12

Kab. Purwakarta

0

12.916.575

13

Kab. Subang

0

22.577.521

14

Kab. Sukabumi

0

27.083.750

15

Kab. Sumedang

0

23.696.090

16

Kab. Tasikmalaya

0

28.445.433

17

Kota Bandung

0

42.453.655

18

Kota Bekasi

0

15.332.853

19

Kota Bogor

0

13.350.520

20

Kota Cirebon

0

9.380.014

21

Kota Depok

0

10.858.984

23

Kota Tasikmalaya

0

14.265.444

24

Kota Cimahi

0

8.130.547

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Total se Provinsi Jawa Barat

126.861.701

588.408.175

XII

Provinsi Banten

0

3.245.257

1

Kab. Lebak

0

16.458.945

2

Kab. Pandeglang

0

18.803.382

3

Kab. Serang

0

21.076.304

4

Kab. Tangerang

0

21.387.085

5

Kota Cilegon

0

4.660.304

6

Kota Tangerang

0

12.279.290

Total se Provinsi Banten

0

97.910.567

XIII

Provinsi Jawa Tengah

244.933.593

26.836.754

1

Kab. Banjarnegara

0

18.460.384

2

Kab. Banyumas

0

28.061.933

3

Kab. Batang

6.188.937

13.008.644

4

Kab. Blora

15.109.700

18.498.168

5

Kab. Boyolali

0

25.029.881

6

Kab. Brebes

0

24.259.762

7

Kab. Cilacap

0

29.204.804

8

Kab. Demak

0

15.616.087

9

Kab. Grobogan

0

21.924.803

10

Kab. Jepara

0

17.167.212

11

Kab. Karanganyar

0

20.273.874

12

Kab. Kebumen

0

23.247.041

13

Kab. Kendal

16.248.188

17.504.315

14

Kab. Klaten

0

35.266.136

15

Kab. Kudus

0

15.628.491

16

Kab. Magelang

0

20.379.991

17

Kab. Pati

0

23.570.152

18

Kab. Pekalongan

0

14.663.770

19

Kab. Pemalang

0

19.705.184

20

Kab. Purbalingga

0

16.189.166

21

Kab. Purworejo

0

23.366.861

22

Kab.Rembang

0

12.635.583

23

Kab. Semarang

0

18.796.366

24

Kab. Sragen

0

21.295.155

25

Kab. Sukoharjo

0

19.808.048

26

Kab. Tegal

0

20.760.320

27

Kab. Temanggung

0

15.303.300

28

Kab. Wonogiri

0

25.041.984

29

Kab. Wonosobo

0

14.465.968

30

Kota Magelang

0

7.050.798

31

Kota Pekalongan

0

6.423.089

32

Kota Salatiga

0

2.970.512

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

33

Kota Semarang

0

28.666.644

34

Kota Surakarta

0

17.061.997

35

Kota Tegal

26.623.052

6.920.577

Total se Provinsi Jawa Tengah

309.103.470

684.063.754

XIV

Provinsi DI Yogya

19.962.253

7.841.711

1

Kab. Bantul

0

24.240.121

2

Kab. G. Kidul

0

20.104.351

3

Kab. Kulon Progo

0

17.317.731

4

Kab. Sleman

0

27.137.256

5

Kota Yogyakarta

0

16.496.466

Total se Provinsi DI Yogyakarta

19.962.253

113.137.636

XV

Provinsi Jawa Timur

246.052.119

32.508.724

1

Kab. Bangkalan

0

14.869.264

2

Kab. Banyuwangi

0

27.022.666

3

Kab. Blitar

0

21.900.052

4

Kab. Bojonegoro

0

21.298.443

5

Kab. Bondowoso

17.698.213

14.444.881

6

Kab. Gresik

0

15.990.727

7

Kab. Jember

0

33.896.728

8

Kab. Jombang

0

20.273.530

9

Kab. Kediri

0

27.449.011

10

Kab. Lamongan

0

21.726.122

11

Kab. Lumajang

0

18.607.608

12

Kab. Madiun

0

16.991.363

13

Kab. Magetan

0

19.749.382

14

Kab. Malang

0

34.941.873

15

Kab. Mojokerto

6.835.239

16.397.273

16

Kab. Nganjuk

0

23.481.264

17

Kab. Ngawi

0

20.567.808

18

Kab. Pacitan

0

14.792.210

19

Kab. Pamekasan

0

15.780.863

20

Kab. Pasuruan

35.122.236

20.261.309

21

Kab. Ponorogo

0

20.247.835

22

Kab. Probolinggo

0

16.960.219

23

Kab. Sampang

0

10.997.065

24

Kab. Sidoarjo

0

26.115.063

25

Kab. Situbondo

3.169.848

11.599.518

26

Kab. Sumenep

51.176.899

18.626.926

27

Kab. Trenggalek

0

18.964.806

28

Kab. Tuban

0

19.044.473

29

Kab. Tulungagung

0

24.615.547

30

Kota Blitar

0

5.812.414

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

31

Kota Kediri

0

9.103.550

32

Kota Madiun

39.030.127

8.408.072

33

Kota Malang

0

15.355.435

34

Kota Mojokerto

0

4.795.352

35

Kota Pasuruana

4.249.648

5.258.818

36

Kota Probolinggo

0

5.538.117

37

Kota Surabaya

507.133

35.512.472

38

Kota Batu

0

2.798.012

Total se Provinsi Jawa Timur

403.841.462

712.704.795

XVI

Provinsi Kalimantan Barat

0

8.304.082

1

Kab. Bengkayang

0

4.620.365

2

Kab. Landak

0

6.585.686

3

Kab. Kapuas Hulu

0

7.671.352

4

Kab. Ketapang

0

10.600.899

5

Kab. Pontianak

0

15.877.488

6

Kab. Sambas

0

11.828.032

7

Kab. Sanggau

0

13.280.755

8

Kab. Sintang

0

11.338.492

9

Kota Pontianak

1.219.508

12.572.903

10

Kota Singkawang

0

5.488.730

Total se Provinsi Kalimantan Barat

1.219.508

108.168.784

XVII

Provinsi Kalimantan Tengah

0

7.078.168

1

Kab. Barito Selatan

0

6.789.008

2

Kab. Barito Timur

0

3.450.876

3

Kab. Barito Utara

0

6.265.578

4

Kab. Murung Raya

0

1.788.094

5

Kab. Kapuas

0

11.792.808

6

Kab. Gunung Mas

0

4.540.600

7

Kab. Pulang Pisau

0

4.639.878

8

Kab. Kotawaringin Barat

0

5.705.505

9

Kab. Sukamara

0

1.586.337

10

Kab. Lamandau

0

1.341.254

11

Kab. Kotawaringin Timur

0

8.700.498

12

Kab. Katingan

0

4.182.995

13

Kab. Seruyan

0

2.465.223

14

Kota Palangka Raya

0

9.829.305

Total se Provinsi Kalimantan Tengah

0

80.156.127

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

XVIII

Provinsi Kalimantan Selatan

0

9.854.364

1

Kab. Banjar

0

10.869.652

2

Kab. Barito Kuala

0

7.092.013

3

Kab. Hulu Sungai Selatan

0

9.533.202

4

Kab. Hulu Sungai Tengah

0

9.884.237

5

Kab. Hulu Sungai Utara

0

9.418.052

6

Kab. Kotabaru

0

9.319.994

7

Kab. Tabalong

0

6.829.612

8

Kab.Tanah Laut

0

6.639.461

9

Kab. Tapin

0

6.638.866

10

Kota Banjar Baru

0

4.739.067

11

Kota Banjarmasin

0

15.049.579

Total se Provinsi Kalimantan Selatan

0

105.868.099

XIX

Provinsi Kalimantan Timur

180.696.828

9.710.559

1

Kab. Berau

26.628.794

5.075.313

2

Kab. Bulungan

53.616.815

3.955.095

3

Kab. Kutai

70.284.323

19.306.510

4

Kab. Kutai Barat

20.913.841

5.166.127

5

Kab. Kutai Timur

34.089.887

3.210.566

6

Kab. Malinau

0

1.857.791

7

Kab. Nunukan

21.178.631

2.238.380

8

Kab. Pasir

43.053555

5.607.978

9

Kab. Penajem Paser Utara

0

2.002.341

10

Kota Balikpapan

31.852.273

8.658.612

11

Kota Bontang

25.687.920

1.819.340

12

Kota Samarinda

41.872.490

13.992.595

13

Kota Tarakan

20.850.641

2.873.306

Total se Provinsi Kalimantan Timur

570.725.998

85.474.513

XX

Provinsi Sulawesi Utara

26.815.844

8.862.676

1

Kab. Bolaang Mangondow

0

14.998.188

2

Kab. Minahasa

0

33.730.580

3

Kab. Sangihe Talaud

0

9.565.564

4

Kab. Kep. Talaud

0

3.311.157

5

Kota Bitung

0

5.704.929

6

Kota Manado

0

15.728.926

Total se Provinsi Sulawesi Utara

26.815.844

91.902.020

XXI

Provinsi Gorontalo

0

953.447

1

Kab. Boalemo

0

4.045.069

2

Kab. Gorontalo

0

16.170.576

3

Kota Gorontalo

0

7.833.199

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Total se Provinsi Gorontalo

0

29.002.291

XXII

Provinsi Sulawesi Tengah

0

8.713.145

1

Kab. Banggai

0

10.390.323

2

Kab. Banggai Kep.

0

3.842.880

3

Kab. Buol

0

4.058.067

4

Kab. Toli-Toli

0

6.134.581

5

Kab. Donggala

0

14.018.691

6

Kab. Parigi Moutong

0

7.412.108

7

Kab. Morowali

0

5.534.504

8

Kab. Poso

0

13.239.336

9

Kota Palu

0

11.817.919

Total se Provinsi Sulawesi Tengah

0

85.161.554

XXIII

Provinsi Sulawesi Selatan

0

14.641.959

1

Kab. Bantaeng

0

4.819430

2

Kab. Barru

0

6.953.197

3

Kab. Bone

0

20.227.221

4

Kab. Bulukamba

0

12.304.340

5

Kab. Enrekang

0

6.916.554

6

Kab. Gowa

0

14.090.777

7

Kab. Jeneponto

0

8.604.587

8

Kab. Luwu

0

8.854.743

9

Kab. Luwu Utara

0

8.781.816

10

Kab. Majene

0

5.995.317

11

Kab. Mamuju

3.688.725

7.515.131

12

Kab. Maros

0

9.146.769

13

Kab. Pangkep

0

9.327.382

14

Kab. Pinrang

0

10.230.297

15

Kab. Polewali Mamasa

0

9.724.968

16

Kab. Mamasa

0

3.257.203

17

Kab. Selayar

0

4.983.778

18

Kab. Sidenreng Rapang

0

10.284.022

19

Kab. Sinjai

0

8.145.079

20

Kab. Soppeng

0

10.714.534

21

Kab. Takalar

0

8.587.043

22

Kab. TanaToraja

0

13.914.408

23

Kab. Wajo

0

11.467.344

24

Kota Pare-Pare

0

5.916.240

25

Kota Makassar

0

27.772.025

26

Kota Palopo

0

3.764.329

Total se Provinsi Sulawesi Selatan

3.688.725

266.940.493

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

XXIV

Provinsi Sulawesi Tenggara

0

8.249.331

1

Kab. Buton

0

14.454.467

2

Kab. Kendari

0

18.263.481

3

Kab. Kolaka

0

10.516.161

4

Kab. Muna

0

13.182.196

5

Kota Kendari

0

9.361.151

6

Kota Bau-Bau

0

5.015.829

Total se Provinsi Sulawesi Tenggara

0

79.042.616

XXV

Provinsi Bali

0

9.892.678

1

Kab. Badung

2.784.552

12.302.375

2

Kab. Bangli

0

6.658.086

3

Kab. Buleleng

0

20.089.672

4

Kab. Gianyar

338.993

14.103.114

5

Kab. Jembrana

0

9.205.423

6

Kab. Karangasem

0

11.179.575

7

Kab. Klungkung

0

7.376.740

8

Kab. Tabanan

0

15.739.042

9

Kota Denpasar

0

13.578.237

Total se Provinsi Bali

3.123.545

120.124.942

XXVI

Provinsi Nusa Tenggara Barat

0

7.711.826

1

Kab. Bima

0

11.169.143

2

Kab. Dompu

0

6.843.987

3

Kab. Lombok Barat

0

14.368.116

4

Kab. Lombok Tengah

0

17.010.251

5

Kab. Lombok Timur

0

20.353.574

6

Kab. Sumbawa

0

12.812.618

7

Kota Mataram

0

9.114.167

8

Kota Bima

0

6.543.068

Total se Provinsi Nusa Tenggara Barat

0

105.926.750

XXVII

Provinsi Nusa Tenggara Timur

0

8.353.077

1

Kab. Alor

0

6.806.510

2

Kab. Belu

0

11.033.886

3

Kab. Ende

0

8.815.889

4

Kab. Flores Timur

0

7.684.936

5

Kab. Kupang

8.865.815

10.914.868

6

Kab. Rote Ndao

0

1.931.403

7

Kab. Lembata

0

3.435.842

8

Kab. Manggarai

0

13.009.115

9

Kab. Ngada

0

8.044.205

10

Kab. Sikka

0

7.541.995

NO.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Penyeimbang Murni

Dana Penyeimbang Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

11

Kab. Sumba Barat

0

7.980.225

12

Kab. Sumba Timur

0

6.472.812

13

Kab. Timor Tengah Selatan

0

11..905.024

14

Kab. Timor Tengah Utara

0

6.680.999

15

Kota Kupang

0

9.416.016

Total se Provinsi Nusa Tenggara Timur

8.865.815

130.026.802

XXVIII

Provinsi Maluku

0

8.161.501

1

Kab. Mal. Tenggara Barat

0

6.997.797

2

Kab. Mal. Tengah

0

15.291.423

3

Kab. Mal. Tenggara

0

7.884.110

4

Kab. Pulau Buru

0

3.466.678

5

Kota Ambon

0

12.868.742

Total se Provinsi Maluku

0

54.670.251

XXIX

Provinsi Maluku Utara

0

1.596.521

1

Kab. Halteng

11.577.335

6.650192

2

Kab. Mal. Utara

0

13.621.699

3

Kota Ternate

4.631.869

4.949.703

Total se Provinsi Maluku Utara

16.209.204

26.818.115

XXX

Provinsi Papua

0

11.182.716

1

Kab. Blak Numfor

0

7.990.933

2

Kab. Fak-Fak

0

5.684.261

3

Kab. Jayapura

0

11.258.482

4

Kab. Jayawijaya

0

9.392.054

5

Kab. Manokwari

0

9.815.400

6

Kab. Merauke

0

13.634.199

7

Kab. Mimika

0

2.609.008

8

Kab. Nabire

0

7.824.706

9

Kab. Paniai

0

3.264.017

10

Kab. Puncak jaya

0

1.493.210

11

Kab. Sorong

0

9.742.063

12

Kab. Yapen Waropen

0

6.457.473

13

Kota Jayapura

0

8.058.237

14

Kota Sorong

0

5.114.039

Total se Provinsi Papua

0

113.520.798

Total Daerah Provinsi

1.153.445.134,00

479.742.960,00

Total Daerah Kabupaten/Kota

1.108.954.866,00

4.598.557.040,00

Total Nasional

2.262.400.000,00

5.078.300.000,00