Menimbang

:

a.

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu kiranya dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041):

3.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PM.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)

Alokasi DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas penetapan perubahan alokasi DBH CHT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009.

(2)

Perubahan alokasi DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi penghasil cukai hasil tembakau menjadi sebesar Rp1.065.069.180.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

(3)

Gubernur mengatur pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di daerah yang bersangkutan.

(4)

Pembagian alokasi DBR CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/ kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

(5)

Pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara triwulanan.

(2)

Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan perubahan alokasi DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah dana yang telah disalurkan mulai triwulan perlama sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009.

(3)

Penyaluran DBH CHT triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I Tahun Anggaran 2009.

(4)

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Gubernur yang merupakan laporan konsolidasi dari Bupati dan Walikota di daerah yang bersangkutan.

(5)

Dalam hal DBH CHT yang telah disalurkan pada triwulan pertama sampat dengan triwulan keempat belum direalisasikan, maka penggunaan DBH CHT dapat dilakukan pada tahun berikutnya untuk kegiatan DBH CHT sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2009

MENTERl KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Provinsi Sumatera Utara

2.049.939.000

Kab. Asahan

73.188.400

Kab. Dairi

73.188.400

Kab. Deli Serdang

73.188.400

Kab. Karo

73.188.400

Kab. Labuhan Batu

73.188.400

Kab. Langkat

73.188.400

Kab Mandailing Natal

73.188.400

Kab. Nias

73.188.400

Kab. Simalungun

73.188.400

Kab. Tapanuli Salatan

73.188.400

Kab. Tapanuli Tengah

73.188.400

Kab. Tapanuli Utara

73.188.400

Kab Toba Samosir

73.188.400

Kota Binjai

73.188.400

Kota Madan

73.188.400

Kota Pematang Siantar

1.954.939.000

Kota Sibolga

73.188.400

Kota Tanjung Balai

73.188.400

Kota Tebing Tinggi

73.188.400

Kota padang Sidempuan

73.188.400

Kab. pakpak Bharat

73.188.400

Kab. Nias Salatan

73.188.400

Kab. Humbang Hasundutan

73.188.400

Kab, Sardang Bedagai

73.188.400

Kab. Samosir

73.188.400

Kab. 8atu Bara

73.188.400

Kab. Labuhan Batu Utara

73.188.400

Kab. Labuhan Batu Selatan

73.188.400

Kab. Padang Lawas utara

73.188.400

Kab. Padang Lawas

73.188.400

Total Provinsi Sumatara Utara

6.833.130.000

Provinsi Jawa Barat

35.724.598.975

Kab. Bandung

1.395.821.888

Kab. Bekasi

29.569.288.373

Kab. Bogor

1.373.482.599

Kab. Ciamis

1.375.607.672

Kab. Cianjur

1.376.424.479

Kab. Cirebon

3.024.418.896

Kab. Garut

1.388.982.701

Kab. Indramayu

1.373.482.599

Kab. Karawang

9.337.599.392

Kab. Kuningan

1.374.226.208

Kab. Majalengka

1.375.345.165

Kab. Purwakarta

1.373.482.599

Kab. Subang

1.373.482.599

Kab. Sukabumi

1.373.482.599

Kab. Sumedang

1.382.539.547

Kab. Tasikmalaya

1.381.814.160

Kota Bandung

1.374.427.692

Kota Bekasi

1.373.482.599

Kota Bogor

1.373.511.602

Kota Cirebon

11.104.064.445

Kota Depok

1.373.482.599

Kota Sukabumi

1.373.482.599

Kota Cimahi

1.373.482.599

Kota Tasikmalaya

1.375.212.319

Kota Banjar

1.379.984.644

Kab. Bandung Barat

1.373.998.451

Total Pravinsi Jawa Barat

119.049.210.000

Provinsi Jawa Tengah

98.596.434.000

Kab. Banjarnegara

2.859.216.221

Kab. Banyumas

2.922.089.386

Kab. Batang

3.750.252.729

Kab. Blora

4.034.221.493

Kab. Boyolali

3.986.059.848

Kab. Brebes

2.906.721.845

Kab. Cilacap

3.070.847.291

Kab. Demak

7.011.944.171

Kab. Grobogan

5.859.627.274

Kab. Jepara

3.134.178.928

Kab. Karanganyar

6.589.030.463

Kab. Kebumen

2.998.236.060

Kab. Kendal

10.637.805.241

Kab. Klaten

6.060.217.676

Kab. Kudus

82.409.330.847

Kab. Magelang

3.890.846.812

Kab. Pati

5.322.382.997

Kab. Pekalongan

2.968.301.378

Kab. Pemalang

2.953.669.963

Kab. Purbalingga

3.928.714.857

Kab. Purworejo

2.973.268.342

Kab. Rembang

2.899.104.420

Kab. Semarang

3.385.509.070

Keb. Sragen

3.072.866.289

Kab. Sukoharjo

3.225.598.915

Kab. Tegal

3.588.832.443

Kab. Temanggung

9.994.550.476

Kab. Wonogiri

2.889.672.495

Kab. Wonosobo

4.393.990.683

Kota Magelang

2.872.460.954

Kota Pekalongan

3.832.922.122

Kota Salatiga

3.903.353.759

Kota Semarang

9.546.746.210

Kota Surakarta

3.217.206.393

Kota Tegal

2.968.767.939

Total Provinsi Jawa Tengah

328.654.780.000

Provinsi DI Yogyakarta

2.754.682.000

Kab. Bantul

1.836.588.000

Kab. Gunung Kidul

918.294.000

Kab. Kulan Progo

1.377.441.000

Kab. Sleman

1.285.611.600

Kota Yogyakarta

1.010.123.400

Total Provinsi DI Yogyakarta

9.182.940.000

Provinsi Jawa Timur

180.404.736,000

Kab. Bangkalan

4.844.037.000

Kab. Banyuwangi

5.094.720.000

Kab. Blitar

8.174.207.000

Kab. Bojonegoro

16.233.681.000

Kab. Bondowoso

8.338.209.000

Kab. Gresik

4.947.619.000

Kab. Jember

8.911.056.000

Kab. Jombang

8.694.363.000

Kab. Kediri

40.574.136.000

Kab. Lamongan

7.496.680.000

Kab. Lumajang

5.786.731.000

Kab. Madiun

5.887.556.000

Kab. Magetan

5.427.308.000

Kab. Malang

26.396.888.000

Kab. Mojokerto

6.300.761.000

Kab. Nganjuk

8.722.355.000

Kab. Ngawi

7.650.366.000

Kab. Pacitan

5.509.831.000

Kab. Pamekasan

18.567.425.000

Kab. Pasuruan

39.217.788.000

Kab. Ponorogo

5.848.057.000

Kab. Probolinggo

10.584.399.000

Kab. Sampang

6.309.789.000

Kab. Sidoarjo

9.611.134.000

Kab. Situbondo

5.559.796.000

Kab. Sumenep

13.365.977.000

Kab. Trenggalek

5.566,933.000

Kab. Tuban

6.211.010.000

Kab. Tulungagung

10.801.141.000

Kota Blitar

5.494.481.000

Kota Kediri

41.190.379.000

Kota Madiun

4.934.538.000

Kota Malang

17.687.319.000

Kota Mojokerto

5.504.645.000

Kota Pasuruan

5.624.065.000

Kota Probolinggo

4.857.006.000

Kota Surabaya

13.923.209.000

Kota Batu

 5.094.589.000

Total Provinsi Jawa Tengah

601.349.120.000

Total

1.065.069.180.000