PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

NOMOR 06/PMK.010/2005

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG

UNTUK KEGIATAN USAHA HULU

MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mendorong kegiatan investasi dibidang minyak dan gas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3612);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4152 );

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 1

Atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tariff akhir Bea Masuknya menjadi 0% (nol perseratus).

Pasal 2

Pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu MInyak dan Gas Bumi

Pasal 3

Permohonan pembebasn Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan berpedoman pada Daftar Barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Juli 2006 dan mempunyai daya laku surut sejak 16 Juli 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA

JUSUF ANWAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 06/PMK.010/2005

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS

IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

DAFTAR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

NO.	KELOMPOK BARANG
A.	DRILLING AND PRODUCTION
	1. DRILLING MACHINERY, MUD EQUIPMENT & ACCESSORIES
	2. PRODUCTION SURFACE EQUIMPENT
	3. DRILLING TOOLS AND RETRIEVABLE PRODUCTION TOOLS
	4. CASING, TUBING AND ACCESSORIES
	5. CEMENTING EQUIPMENT AND LINER HANGER SYSTEMS
	6. FISHING AND REPAIR TOLLS (DRILLING)
	7. DRILLING AND MUD CONTROL INSTRUMENTS
	8. PRODUCTION WELL TEST AND MONITORING INSTRUMENTS
	9. WELLHEAD EQUIPMENT AND ACCESSORIES
	10. PRODUCTION STRING COMPONENTS AND SUBSURFACE PUMPS
	11. DERRICKS AND ACCESSORIES
	12. GEOLOGICAL AND GEOPYSICAL OPERATING EQUIPMENT
B.	PLANT AND MACHINERY
	1. BOILERS AND ACCESSORIES
	2. ENGINE, TURBINE
	3. ENGINE, GAS / OIL
	4. GAS TURBINE
	5. COMPRESSORS AND VACUUM PUMPS
	6. PUMPS, RECIPROCATING
	7. PUMPS, CENTRIFUGAL AND ROTARY
	8. PUMPS, OTHER TYPES
	9. HOISTING AND LIFTING EQUIPMENT
	10. ROAD MAKING & EXCAVATING & CONSTRUCTION EQUIPMENT
	11. MINING EQUIPMENT
	12. REFINERY PLANTS AND COMPONENTS
	13. CHEMICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT
	14. AUXILIARY PLANTS AND COMPONENTS
	15. PLANT ELEMENTS AND PARTS


NO.	KELOMPOK BARANG
C.	TRANSPORTATION :
	1. MARINE AND OFFSHORE INSTALLATIONS
	2. VEHICLES AND VEHICLE ACCESSORIES (NOS)
	3. GARAGE AND RETAIL
	4. OUTLET EQUIPMENT
	5. AIRCRAFT & AIRCRAFT FUELING EQUIPMENT
D.	MACHINERY, ACCESSORIES, AND INSTRUMENT :
	1. TRANSMISSIONS
	2. PROCESS INSTRUMENT
	3. SPARE PARTS
E.	BUILDING, TANKS, AND SHOP EQUIPMENT :
	1. STRUCTURES AND TANKS
	2. GENERAL SHOP EQUIPMENT
	3. MACHINE TOOLS AND ATTACHMENTS AND ACCESSORIES
	4. PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES
F.	ELECTRICAL :
	1. ELECTRICAL POWER SOURCES
	2. ELECTRIC MOTOR, ACCESSORIES AND PARTS
	3. SWITCH CONTROL GEAR AND ELECTRICAL INSTRUMENTS
	4. WIRES, CABLES AND ACCESSORIES
	5. LAMPS, LIGHTING FITTINGS AND ACCESSORIES
	6. CONDUIT & FITTINGS, FUSES & HOUSE INSTALLATION MATERIAL
	7. TELECOMMUNICATION, ALARM & ELECTRONIC EQUIPMENT
	8. COMPUTERS, COMPUTER PERIPHERALS AND ACCESSORIES
G.	TUBULAR GOODS, VALVES AND FITTINGS :
	1. HOSES AND HOSE CONNECTIONS
	2. COCKS AND VALVES
	3. FITTING AND FLANGES
	4. VALVES AND ACCESSORIES
NO.	KELOMPOK BARANG
H.	BUILDING MATERIALS, METALS, METALS AND HARDWARE
	1. METALS & NON – METALS IN BARS, PLATES, SHEETS, WIRE 2. WIRE ROPES, CORDAGE CHAINS AND TACKLES 3. FASTENERS, ETC


I.	TOOLS AND PACKING :
	1. SMALL TOOLS 2. JOINTING (GASKESTS), INSULATING MATERIALS
J.	PAINTS, OILS, CHEMICALS AND LABORATORY :
	1. PAINTS, VARNISHES ETC 2. OIL AND OIL PRODUCTS 3. ABRASIVES, POLISHES AND COMPOUNDS GENERAL 4. CHEMICALS 5. LABORATORY REQUISITES AND APPARATUS
K.	MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES :
	1. FIRE, SAFETY AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION EQUIPMENT
L.	HOUSEHOLD, OFFICE, FIRE AND SAFETY

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR