Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pengelolaan Barang Milik Negara eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 14 diubah, angka 9, angka 10 dan angka 11 dihapus serta menambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 5a dan angka 14a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

2.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah Badan setingkat Kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005.

3.

BMN Eks BRR NAD-Nias adalah BMN Program dan BMN Operasional yang berasal dan tercatat pada Neraca Penutup BRR NAD-Nias sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.

4.

Tim Kerja Tim Likuidasi Badan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tim Kerja Tim Likuidasi, adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.01/2012.

5.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5a.

Wilayah Bencana adalah wilayah yang berada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Aceh dan Kepulauan Nias.

6.

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah penetapan status penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias untuk Kementerian Negara/Lembaga dari Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias.

7.

Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah tindakan pengalihan kepemilikan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara hibah atau penggantian biaya pengadaan.

8.

Hibah adalah pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana atau Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.

9.

Dihapus.

10.

Dihapus.

11.

Dihapus.

12.

Dokumen Kepemilikan Sementara adalah dokumen dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, faktur/kuitansi pembelian untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa kendaraan bermotor atau kendaraan/alat berat lainnya, akta hibah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang diperoleh dari hibah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dipergunakan untuk sementara waktu sebagai dasar dalam menyatakan kepemilikan atas suatu barang sampai dengan terbitnya dokumen kepemilikan yang sah.

13.

Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

14.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

14a.

Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau perundang-undangan lainnya.

15.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

2.

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias.

(2)

Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.

melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian/Lembaga;

b.

menerbitkan keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias;

c.

menerbitkan keputusan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan;

d.

menerbitkan keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias;

e.

 melakukan serah terima BMN Operasional yang digunakan atau dikuasai oleh Tim Kerja Tim Likuidasi kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, atau Pihak Lain.

(3)

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil I DJKN) Banda Aceh.

3.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias yang diajukan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi:

a.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas;

b.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau

c.

BMN Operasional yang digunakan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi guna mendukung tugas dan fungsi Tim Kerja Tim Likuidasi.

4.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan;

c.

surat pernyataan telah menguasai BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya, yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang; dan

d.

berita acara inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya.

(2)

Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

5.

Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

usulan permohonan dari Kementerian/Lembaga yang memerlukan BMN Eks BRR NAD-Nias;

b.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya;

c.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan;

d.

berita acara inventarisasi yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja serta disetujui oleh kepala satuan kerja, yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya.

(2)

Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

6.

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)

Terhadap rekomendasi yang diajukan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 11A.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(3)

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sebagai berikut:

a.

Terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang:

1.

sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; dan/atau

2.

telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

b.

Terhadap BMN Operasional yang digunakan atau dikuasai Tim Kerja Tim Likuidasi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias diikuti serah terima kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga.

(4)

Serah terima BMN Operasional yang digunakan atau dikuasai Tim Kerja Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara serah terima.

(5)

Berdasarkan keputusan Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan

b.

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

7.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Rekomendasi Hibah yang diajukan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi:

a.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas;

b.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah atau Pihak Lain namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau

c.

BMN Operasional yang digunakan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi guna mendukung tugas dan fungsi Tim Kerja Tim Likuidasi.

8.

Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan;

c.

surat pernyataan telah menguasai BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan; dan

d.

berita acara inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan.

(2)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pihak Lain.

(3)

Berita acara inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

a.

ditandatangani oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pihak Lain penerima Hibah; dan

b.

disetujui oleh kepala satuan kerja perangkat daerah atau Pihak Lain penerima Hibah.

(4)

Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

9.

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

usulan permohonan dari Pemerintah Daerah atau lembaga/yayasan, dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan melampirkan bukti identitas diri;

b.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Operasional yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya;

c.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Operasional yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

d.

berita acara inventarisasi yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja perangkat daerah serta disetujui oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan.

(2)

Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

10.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Kerja Tim Likuidasi.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Hibah dan keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(3)

Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sebagai berikut:

a.

terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang:

1.

sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a; dan/atau

2.

telah dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b,

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain;

b.

terhadap BMN Operasional yang digunakan atau dikuasai Tim Kerja Tim Likuidasi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias diikuti serah terima kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain.

(4)

Serah terima BMN Operasional yang digunakan atau dikuasai Tim Kerja Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(5)

Berdasarkan keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a.

Pemerintah Daerah penerima Hibah wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah;

b.

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias;

c.

Pihak Lain penerima Hibah wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagaimana pencatatan laporan keuangan Pihak Ketiga.  

Pasal II

1.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

berita acara inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang belum ditandatangani, penandatanganannya dapat dilakukan oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja serta disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini;

b.

berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang belum diselesaikan, dapat diganti dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

2.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                   ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
                REPUBLIK INDONESIA

                          ttd.

              AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1288