Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan

:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan perkiraan.

(2)

Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

(1)

Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

(2)

Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp284.888.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

(3)

Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi pada tahun berjalan.

(2)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Triwulan I dan Triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

(3)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Triwulan III dan Triwulan IV.

(4)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

 LAMPIRAN

 No.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TOTAL

1

2

3

JAWA BARAT

284,888,000,000.

Provinsi

56,977,600,000

1

Kab. Bandung

31,108,290,253

2

Kab. Bekasi

4,558,208,000

3

Kab. Bogor

32,975,181,824

4

Kab. Ciamis

4,558,208,000

5

Kab. Cianjur

4,558,208,000

6

Kab. Cirebon

4,558,208,000

7

Kab. Garut

36,993,597,747

8

Kab. Indramayu

4,558,208,000

9

Kab. Karawang

4,558,208,000

10

Kab. Kuningan

4,558,208,000

11

Kab. Majalengka

4,558,208,000

12

Kab. Purwakarta

4,558,208,000

13

Kab. Subang

4,558,208,000

14

Kab. Sukabumi

26,552,754,176

15

Kab. Sumedang

4,558,208,000

16

Kab. Tasikmalaya

4,558,208,000

17

Kota Bandung

4,558,208,000

18

Kota Bekasi

4,558,208,000

19

Kota Bogor

4,558,208,000

20

Kota Cirebon

4,558,208,000

21

Kota Depok

4,558,208,000

22

Kota Sukabumi

4,558,208,000

23

Kota Cimahi

4,558,208,000

24

Kota Tasikmalaya

4,558,208,000

25

Kota Banjar

4,558,208,000

26

Kab. Bandung Barat

4,558,208,000

 MENTERI KEUANGAN,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO