Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping,  Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan  Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian;

b.

bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia terdapat bukti adanya harga dumping untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri dan hubungan kausal (causal link) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri;

c. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

4.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Memperhatikan

:

1.

Surat Menteri Perdagangan Nomor: 45/M-DAG/SD/l/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Permintaan Pertimbangan atas rencana pengenaan Bea Masuk Antidumping Atas Produk Cold Rolled Coil/Sheet yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;

2.

Surat Menteri Perdagangan Nomor: 236/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Usulan Pengenaan Bea Masuk Antidumping Atas Produk Cold Rolled Coil/Sheet yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;

3.

Surat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Selaku Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Nomor: 6/BPPKP/PKN/SD/02/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perbedaan Nama Perusahaan dalam Usulan Mendag Nomor: 236/M-DAG/SD/2/2013.

4.

Laporan Akhir Komite Anti Dumping Indonesia (Final Determintion) Hasil Penyelidikan Antidumping Terhadap Barang Impor Baja Lembaran Canai Dingin (CR Coil/Sheet) Asal Negara Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan dan Vietnam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM.

Pasal 1

Terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang dicanai secara dingin (cold reduced), sebagaimana termasuk dalam pos tarif:

1.

7209.16.00.10;

2.

7209.17.00.10;

3.

ex.7209.18.99.00 dengan lebar sampai dengan 1.250 mm dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm;

4.

7209.26.00.10;

5.

7209.27.00.10;

6.

ex.7209.28.90.00 dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm;

7.

7209.90.90.00;

8.

7211.23.20.00;

9.

7211.23.90.90;

10.

7211.29.20.00;

11.

7211.29.90.00;

12.

7211.90.10.00; dan

13.

ex.7211.90.90.00 dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm.

yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Negara asal barang, produsen/eksportir dan besaran Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

No.

Negara
Asal
Barang

 Perusahaan

Besaran
Bea Masuk
Anti
Dumping
dalam
Persentase
(%)

1

  Republik Rakyat Tiongkok

  Wuhan Iron and Steel Company Limited

13,6%

  Qinhuangdao Tongye Cold Rolled Steel Strip Co., Ltd

43,5%

  Perusahaan Lainnya

43,5%

2

  Jepang

  JFE Steel Corporation

18,6%

  Kobe Steel Ltd

55,6%

  Nippon Steel Corporation

55,6%

  Nisshin Steel Co.,Ltd

55,6%

  Sumitomo Metal Industries, Ltd

55,6%

  Perusahaan lainnya

55,6%

3

  Korea

  Dongbu Steel Co., Ltd

10,6%

  Dongkuk Industries Co.

10,1%

  Hyunday HYSCO

11,0%

  pasco

10,9%

  Perusahaan lainnya

11,0%

4

  Taiwan

  China Steel Corporation

7,0%

  Synn Industrial Co., Ltd

5,9%

  Sheng Yu Steel Co., Ltd.

12,3%

  Ton Yi Industrial Corp.

11,0%

  Kao Hsing Chang Iron & Steel Corp.

20,6%

  Perusahaan lainnya

20,6%

5

  Vietnam

  PaSCO-Vietnam Co., Ltd

12,3%

  Perusahaan Lainnya

27,8%

Pasal 3

1.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan tambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

2.

Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang sebagaimana dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

1.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

2.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                   ttd.

              AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                   REPUBLIK INDONESIA,

                                  ttd.

                       AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 460