KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 551/KMK.04/2000

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 180/KMK.04/1999 TENTANG SAAT TERUTANGNYA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN

BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.04/1999 tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2.
 Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/KMK.04/1999 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN.

Pasal 1

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

 

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO