Menimbang

:

a.

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 261/MPP/Kep/9/1996, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, sebagai produsen Uncoated Writing and Printing Paper di dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan dari Finlandia, Korea Selatan, Malaysia, dan India yang diduga diimpor sebagai barang dumping;

b.

bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan, dan Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses penyelidikan, setelah terlebih dahulu mengumumkan dimulainya penyelidikan pada tanggal 10 Pebruari 2003 di media massa;

c.

bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya Uncoated Writing and Printing Paper yang diimpor secara dumping dari negara sebagaimana dimaksud pada butir a yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri barang sejenis;

d.

bahwa berdasarkan penyelidikan lebih lanjut yang meliputi verifikasi baik di perusahaan dalam negeri maupun kepada perusahaan yang bersangkutan diluar negeri dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembelaan baik melalui komunikasi persurat maupun melalui company specific hearing, public hearing dan access to the non confidential file, Komite Anti Dumping Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa terdapat bukti adanya Uncoated Writing and Printing Paper yang diimpor secara dumping dari Finlandia, Korea Selatan, Malaysia, dan India yang telah mengakibatkan kerugian bagi industri barang sejenis di dalam negeri;

e.

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada industri Uncoated Writing and Printing Paper di dalam negeri terhadap kerugian sebagaimana dimaksud butir d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);

4.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;

Memperhatikan

:

Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 476/MPP/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 perihal Usul Penetapan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Produk Uncoated Writing & Printing Paper dari Finlandia, Korea Selatan, Malaysia, dan India;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING & PRINTING PAPER.

Pasal 1

(1)

Terhadap impor barang berupa Uncoated Writing Paper (dengan Pos Tarif 4802.55.40.00; 4802.56.30.00; 4802.57.30.00) dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

(2)

Negara asal dan nama produsen/eksportir barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang tersebut adalah sebagai berikut :

No.

Negara Asal
Barang
 

Nama Produsen/Eksportir

Besarnya
Bea Masuk
Anti Dumping

1.

 Finlandia :

•

 UPM Kymmene Group

22,44%

•

 Produsen/Eksportir Lainnya

60,40%

2.

 Republik Korea :

•

 Semua Produsen/Eksportir

59,64%

3.

 India :

•

 Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd.

7,41%

•

 Seshasayee Paper and Board Ltd.

6,19%

•

 Produsen/Eksportir Lainnya

40,13%

4.

 Malaysia :

•

 Sabah Forest Industries SDN BHD

 6,20%

•

 Produsen/Eksportir Lainnya

24,33%

Pasal 2

(1)

Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2)

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JUSUF ANWAR