ABSTRAK PERATURAN

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG_BADAN INTERNASIONAL

2014

PERMENKEU RI NOMOR 68/PMK.011/2014 TANGGAL 22 APRIL 2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

ABSTRAK

: 

-

bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-15625/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nomor: B-22325/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.05/11/2012 tanggal 2 November 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar Islamic Development Bank (IDB) dan Islamic Corporation for Development (ICD) serta United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) dapat dimasukkan ke dalam daftar sebagai badan internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka impor, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Kepmenkeu RI No. 89/KMK.04/2002, Permenkeu RI No. 123/PMK.04/2011.

-

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menambah 1 (satu) butir menjadi butir 9 pada angka Romawi I dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002, yakni UNORCID (United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia);

Menambah 2 (dua) butir menjadi butir 14 dan butir 15 pada angka Romawi III dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002, yakni IDB (Islamic Development Bank), dan ICD (Islamic Corporation for Development).

CATATAN

:

-

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

-

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 April 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 April 2014.