Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

b.

bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan

:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899 K/80/MEM/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

(1)

Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp454.462.741.814,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah).

(2)

Rincian alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Triwulan IV dengan realisasi penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III.

(2)

Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu, Pemerintah menyalurkan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

             ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

            ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 852

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 223/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011.

(dalam rupiah)

No.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TOTAL

1

2

3

JAWA BARAT

454,462,741,814

Provinsi

90,892,548,363

1

Kab. Bandung

54,068,840,359

2

Kab. Bekasi

7,271,403,869

3

Kab. Bogor

64,978,837,710

4

Kab. Ciamis

7,271,403,869

5

Kab. Cianjur

7,271,403,869

6

Kab. Cirebon

 7,271,403,869

7

Kab. Garut

32,615,061,618

8

Kab. Indramayu

7,271,403,869

9

Kab. Karawang

7,271,403,869

10

Kab. Kuningan

 7,271,403,869

11

Kab. Majalengka

7,271,403,869

12

Kab. Purwakarta

7,271,403,869

13

Kab. Subang

7,271,403,869

14

Kab. Sukabumi

51,936,568,646

15

Kab. Sumedang

7,271,403,869

16

Kab. Tasikmalaya

7,271,403,869

17

Kota Bandung

7,271,403,869

18

Kota Bekasi 

7,271,403,869

19

Kota Bogor

7,271,403,869

20

Kota Cirebon

7,271,403,869

21

Kota Depok

7,271,403,869

22

Kota Sukabumi

7,271,403,869

23

Kota Cimahi

7,271,403,869

24

Kota Tasikmalaya

7,271,403,869

25

Kota Banjar

7,271,403,869

26

Kab. Bandung Barat

 7,271,403,869

               ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO