REVISI ANGGARAN - TATA CARA - TAHUN ANGGARAN 2012

2012

PERMENKEU RI NOMOR NOMOR 49/PMK.02/2012 TANGGAL 28 MARET 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

 

 

 

 UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 113, TLN 5254); PP No. 20 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 74, TLN 4405); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Keppres No. 56/P Tahu n 2010;  Keppres No. 32 Tahun 2011; Permenkeu No. 93/PMK.02/2011; Permenkeu No.  164/PMK.05/2011; Permenkeu No. 165/PMK.02/2011; Permenkeu No. 191/PMK.05/2011; Permenkeu No. 25/PMK.05/2012.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur:

 

 

 

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran: ruang lingkup revisi anggaran, batasan revisi anggaran, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran: revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, revisi anggaran pada kantor pusat/kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, revisi anggaran pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran; Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA; Pelaporan Revisi Anggaran kepada DPR-RI; Ketentuan Penutup.

CATATAN

:

 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2012.
    - Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2012.