Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pengembangan profesi pejabat lelang Kelas I serta meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I;

Mengingat

:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I sebagai berikut:

a.

sehat jasmani dan rohani;

b.

berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau yang disetarakan, diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai;

c.

berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c);

d.

lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan

e.

tidak sedang menjalani “hukuman disiplin sedang atau berat” atau tidak pernah menjalani “hukuman disiplin berat”, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.

2.

Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I diusulkan oleh Kepala KPKNL/Kepala Kantor Wilayah/Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN dengan disertai dokumen persyaratan yang meliputi:

a.

fotokopi ijazah sarjana (S1) atau yang disetarakan;

b.

fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;

c.

fotokopi sertifikat kelulusan Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan

d.

surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan yang menerangkan bahwa tidak sedang menjalani “hukuman disiplin sedang atau berat” atau tidak pernah menjalani “hukuman disiplin berat”.

3.

Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban:

a.

bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;

b.

meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;

c.

membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang;

d.

membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam Lelang yang penawarannya melalui tromol pos atau teknologi informasi dan komunikasi (termasuk email dan internet);

e.

menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

f.

membuat Minuta Risalah Lelang;

g.

membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; dan

h.

meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

4.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)

Dalam hal terjadi kekosongan/kekurangan Pejabat Lelang Kelas I pada suatu KPKNL, lelang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang  berkedudukan di KPKNL  lain yang masih dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang sama, atau Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di Kantor Wilayah setempat.

(2)

Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL lain atau Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah, setelah menerima permintaan dari Kepala KPKNL yang membutuhkan.

(3)

Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan lelang berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL yang melaksanakan lelang.

5.

Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 32 ditambahkan satu huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)

Pejabat Lelang Kelas I diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, jika:

a.

melaksanakan lelang tanpa surat tugas Kepala KPKNL;

b.

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3);

c.

dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5); atau

d.

dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan di bidang kepegawaian.

(2)

Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu didahului dengan surat peringatan.

6.

Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 33 ditambahkan satu huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)

Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJKN dengan tembusan kepada Direktur, paling kurang dengan melampirkan:

a.

surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b;

b.

salinan atau fotokopi keputusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c;

c.

keputusan pembebastugasan kesatu dan kedua serta surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); dan/atau

d.

salinan atau fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat di bidang kepegawaian dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                 ttd.

                  MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd.

                 AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1337