Menimbang

:

a.

bahwa untuk tujuan pendataan diperlukan kode tertentu yang harus diisikan ke dalam Pemberitahuan Pabean;

b.

bahwa telah ada kesepakatan internasional tentang standar kode yang digunakan dalam perdagangan internasional;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Daftar Kode untuk pengisian Pemberitahuan Pabean.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KMK.05/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean.

Pasal 1 

Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean meliputi :

a.

Kode Kantor Pabean;

b.

Kode jenis Impor;

c.

Kode identitas Pemberitahu;

d.

Kode jenis PIB dan PEB;

e.

Kode jenis fasilitas:

f.

Kode satuan;

g.

Kode kemasan;

h.

Kode negara dan mata uang;

i.

Kode alat angkut;

j.

Kode propinsi;

k.

Kode pelabuhan/lokasi di Indonesia;

l.

Kode pelabuhan/lokasi di luar negeri.

Pasal 2

Daftar Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan XII keputusan ini.

Pasal 3 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan tentang Daftar Kode yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di   : JAKARTA

Pada tanggal    : 10 Maret 1997

MENTERI KEUANGAN,

MAR'IE MUHAMMAD