Menimbang

:

a.

bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS);

b.

bahwa Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

Mengingat

:

a.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;

b.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004.

Pasal 1

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Nasional  (PROPENAS)  Tahun 2000-2004 disusun sebagai berikut :

BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB III

:

PEMBANGUNAN HUKUM

BAB IV

:

PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB V

:

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB VI

:

PEMBANGUNAN AGAMA

BABVII

:

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

BABVIII

:

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

BAB IX

:

PEMBANGUNAN DAERAH

BABX

:

PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BABXI

:

PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BAB XII

:

PENUTUP

Pasal 3

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA