Menimbang

:

a.

bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2009, disebutkan bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Surat Utang Negara adalah Surat berharga yang berupa Surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2.

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

3.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

4.

Pasar Perdana Jepang adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Yen di Jepang untuk pertama kali.

5.

Pihak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

6.

Investment Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi di Jepang.

7.

Private Placement adalah kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang oleh Pemerintah kepada investor tertentu melalui Agen Penjual.

8.

Public Offering adalah kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang oleh Pemerintah kepada publik melalui Agen Penjual.

9.

Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa Investment Bank yang lulus seleksi sebagai calon Agen Penjual.

10.

Agen Penjual adalah Investment Bank yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Panel untuk melaksanakan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

11.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12.

Agen Fiskal adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan antara lain pencatatan kepemilikan (registry) dan melakukan pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara dalam denominasi Yen.

13.

Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

14.

Penjatahan adalah penetapan alokasi Surat Utang Negara yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

15.

Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk.

BAB II

KETENTUAN PENJUALAN

Pasal 2

Penjualan Surat Utang Negara yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara di Pasar Perdana Jepang dilakukan melalui Agen Penjual.

Pasal 3

(1)

Penjualan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan metode:

a.

Private Placement; atau

b.

Public Offering.

(2)

Penjualan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan skema jaminan (credit enhancement).

Pasal 4

(1)

Dalam hal penjualan Surat Utang Negara dilakukan melalui metode Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui:

a.

penunjukan secara langsung; atau

b.

seleksi Agen Penjual

(2)

Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal anggota Panel mengajukan penawaran pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang secara langsung kepada Pemerintah dan terjadi kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Surat Utang Negara yang akan diterbitkan.

(3)

Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang berasal dari Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal penjualan Surat Utang Negara dilakukan melalui metode Public Offering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN SELEKSI ANGGOTA
PANEL, AGEN PENJUAL DAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, Investment Bank harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya meliputi :

a.

memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi di Jepang;

b.

memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen di Jepang yang diterbitkan oleh negara atau korporasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terhitung pada saat penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi;

c.

memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen yang diterbitkan suatu negara atau korporasi; dan

d.

memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

Pasal 7

(1)

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

penyampaian surat permintaan proposal (request for proposal) kepada Investment Bank;

b.

penerimaan dan penelitian dokumen proposal;

c.

pemilihan Investment Bank untuk ikut tahap presentasi (beauty contest);

d.

pelaksanaan presentasi (beauty contest);

e.

pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi (beauty contest);

f.

negosiasi fee;

g.

pemeringkatan anggota Panel berdasarkan hasil negosiasi fee; dan

h. 

penetapan anggota Panel.

(2)

Anggota Panel ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(3)

Kuasa Pengguna Anggaran dapat mencabut keanggotaan Investment Bank dari Panel, apabila anggota Panel antara lain:

a.

melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar Surat Utang Negara; atau

b.

dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang.

Pasal 8

(1)

Penunjukan Agen Penjual untuk pertama kali dalam tahun anggaran berjalan, ditetapkan berdasarkan urutan peringkat terbaik anggota Panel hasil negosiasi fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g.

(2)

Penunjukan Agen Penjual untuk penjualan Surat Utang Negara berikutnya dalam tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan seleksi Agen Penjual melalui tahapan sebagai berikut:

a.

penyampaian Surat kepada anggota Panel mengenai permintaan proposal (request for proposal) yang antara lain memuat ekspektasi mengenai tenor, volume, harga dan waktu penerbitan;

b.

penerimaan proposal;

c.

evaluasi proposal; dan

d.

penunjukan Agen Penjual.

(3)

Penentuan jumlah Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas kebutuhan Pemerintah.

(4)

Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(5)

Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Agen Penjual.

Pasal 9

Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang, ditunjuk konsultan hukum lokal dan konsultan hukum internasional.

Pasal 10

(1)

Untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan hukum lokal, calon konsultan hukum lokal harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a.

memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum dalam kegiatan penerbitan surat utang di pasar internasional; dan

b.

memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam kegiatan penerbitan surat utang di pasar internasional.

(2)

Untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan hukum internasional, calon konsultan hukum internasional harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a.

memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum dalam kegiatan penerbitan surat utang negara lain atau korporasi dalam denominasi Yen di Jepang; dan

b.

memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam kegiatan penerbitan surat utang negara lain atau korporasi dalam denominasi Yen di Jepang.

Pasal 11

(1)

Seleksi untuk menjadi konsultan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

penyampaian surat permintaan proposal (Request for Proposal) kepada calon konsultan hukum;

b.

penerimaan dan penelitian dokumen proposal dari calon konsultan hukum;

c.

pemilihan calon konsultan hukum untuk ikut tahap presentasi (beauty contest);

d.

pelaksanaan presentasi (beauty contest);

e.

pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi (beauty contest);

f.

negosiasi fee; dan

g.

penunjukan konsultan hukum.

(2)

Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(3)

Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan konsultan hukum.

Pasal 12

(1)

Pelaksanaan seleksi anggota Panel, Agen Penjual dan konsultan hukum dilakukan oleh panitia seleksi.

(2)

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 13

(1)

Dalam hal penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang dilakukan melalui skema jaminan (credit enhancement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah dapat menunjuk institusi/lembaga keuangan internasional sebagai penjamin Surat Utang Negara dalam denominasi Yen.

(2)

Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 14

Setiap Pihak dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jepang.

Pasal 15

Dalam rangka penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang, Pemerintah dapat melakukan temu investor.

Pasal 16

Dalam rangka penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang diperlukan :

a.

perjanjian dengan Agen Penjual;

b.

perjanjian dengan konsultan hukum;

c.

perjanjian dengan Agen Fiskal;

d.

Memorandum Informasi; dan

e.

dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan skema dan metode penjualan yang digunakan.

Pasal 17

(1)

Unit pelaksana teknis di dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait.

Pasal 18

Menteri Keuangan berhak menerima seluruh atau menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

BAB V

PENETAPAN HASIL PENJUALAN DAN PENJATAHAN

Pasal 19

(1)

Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan/atau Penjatahan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang dalam suatu rapat penetapan.

(2)

Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penjualan dan/atau Penjatahan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 20

(1)

Menteri Keuangan mengumumkan hasil penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang kepada publik.

(2)

Pengumuman hasil penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang kepada publik sekurang-kurangnya meliputi:

a.

nilai nominal;

b.

seri Surat Utang Negara;

c.

tingkat bunga, untuk Obligasi Negara dengan kupon;

d.

yield (imbal hasil); dan

e.

tanggal jatuh tempo.

BAB VI

SETELMEN

Pasal 21

Setelmen Surat Utang Negara dalam denominasi Yen dilakukan paling singkat 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang.

Pasal 22

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dimuat dalam Memorandum Informasi, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

BAB VII

HASIL DAN BIAYA PENJUALAN

Pasal 23

(1)

Seluruh hasil penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang, merupakan penerimaan negara dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Jepang, merupakan beban negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2009

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI