Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan kesimpulan rapat kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah  dalam rangka pembahasan laporan pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semester I dan prognosis semester II Tahun Anggaran 2008 telah disetujui penambahan alokasi dana subsidi pangan RASKIN sebesar Rp3.371,2 miliar sehingga menjadi sebesar Rp11.960,6 miliar;

b.

bahwa sehubungan dengan adanya tambahan alokasi dana tersebut pada huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2008.

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.02/2008 TENTANG SUBSIDI BIAYA PERAWATAN BERAS DAN SUBSIDI PANGAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)

Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang bersifat sementara ditetapkan sebagai berikut :

a.

Bulan Januari sampai dengan bulan April sebesar Rp. 4.900,00 per Kg;

b.

Bulan Mei sebesar Rp. 5.000,00 per Kg; dan

c.

Bulan Juni sampai dengan Desember sebesar Rp. 5.200,00 per Kg

(2)

Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

(3)

Harga pembelian beras yang bersifat defenitif untuk tahun 2008 ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)

Perusahaan Umum (Perum) BULOG melakukan pengadaan beras RASKIN sejumlah 3.342.500 ton.

(2)

Kuantum penyaluran RASKIN sebanyak 3.342.500 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yang diperhitungkan berdasarkan asumsi :

a.

Tahap I :

1)

durasi penyaluran RASKIN selama 1 bulan (bulan Januari);

2)

jumlah Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin (KK-RTM) penerima manfaat RASKIN sebanyak 19.100.000 KK;

3)

alokasi RASKIN per KK - RTM sebanyak 10 Kg/RTM per bulan; dan

4)

harga jual sebesar Rp. 1.600,00 per Kg neto di titik distribusi.

b.

Tahap II :

1)

durasi penyaluran RASKIN selama 11 bulan (bulan Februari sampai dengan bulan Desember);

2)

jumlah KK-RTM penerima manfaat RASKIN sebanyak 19.100.000 KK;

3)

alokasi RASKIN per KK - RTM sebanyak 15 Kg/RTM per bulan; dan

4)

harga jual sebesar Rp. 1.600,00 per Kg neto di titik distribusi.

(3)

Dalam rangka penyelenggaraan Program RASKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif Subsidi Pangan Program RASKIN sebagai berikut :

a.

Bulan Januari sampai dengan bulan April sebesar Rp. 3.300,00 per Kg, yang diperoleh dari selisih antara  Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah sebesar Rp. 4.900,00 per Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan harga jual beras RASKIN sebesar Rp. 1.600,00 per Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b.

Bulan Mei sebesar Rp. 3.400,00 per Kg, yang diperoleh dari selisih antara Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah sebesar Rp. 5.000,00 per Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan harga jual beras RASKIN sebesar Rp. 1.600,00 per Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

c.

Bulan Juni sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 3.600,00 per Kg, yang diperoleh dari selisih antara Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah sebesar Rp. 5.200,00 per Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan harga jual beras RASKIN sebesar Rp. 1.600,00 per Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Dengan memperhitungkan kuantum rencana penyaluran RASKIN sebanyak 3.342.500 ton sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan tarif Subsidi Pangan Program RASKIN sebesar Rp. 3.300,00 per Kg, Rp. 3.400,00 per Kg dan Rp. 3.600,00 per Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah mengalokasikan dana Subsidi Pangan Program RASKIN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebesar Rp.11.660.550.000.000,00 (Sebelas triliun enam ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

3.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)

Subsidi Biaya Perawatan Beras sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6 dan Subsidi Pangan Program RASKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dihapus

(3)

Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4)

Apabila berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan bahwa jumlah dana Subsidi Biaya Perawatan Beras dan/atau Subsidi Pangan Program RASKIN yang ditanggung Pemerintah lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun anggaran, maka kelebihan pembayaran dimaksud merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG ke kas Negara.

(5)

Apabila berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran Subsidi Pangan Program RASKIN dari Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG pada satu tahun anggaran, maka kekurangan pembayaran, dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 November 2008

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI