Menimbang

:

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari:

Ketua

:

Chairul Tanjung;

Wakil Ketua

:

Dr. Raden Pardede;

Sekretaris

:

Aviliani, S.E., M.Si;

Anggota

:

1.

Dr. Ninasapti Triaswati;

2.

Umar Juoro, M.A., MAPE;

3.

Christianto Wibisono;

4.

Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;

5.

T. P. Rachmat;

6.

James T. Riady;

7.

Dr. Djisman S. Simanjuntak;

8.

Pieter Gontha;

9.

Prof. Dr. Hermanto Siregar;

10.

Chris Kanter;

11.

Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;

12.

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;

13.

Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;

14.

Erwin Aksa;

15.

Sandiaga S. Uno, M.B.A;

16.

Dr. Purbaya Yudhi Sadewa;

17.

Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA;

18.

Prof. Dr. Suahasil Nazara;

19.

Dr. Ishadi, SK., M.Sc.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                          ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                  REPUBLIK INDONESIA,

                                 ttd.

                      AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 28