Menimbang

:

a.

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi telah mengakibatkan adanya Barang Milik Negara yang terdapat di wilayah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

b.

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaannya, Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Negara;

c.

bahwa agar penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan secara cepat, akurat, transparan dan akuntabel, diperlukan suatu Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan penghapusan tersebut;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi Di Provinsi Sumatera Barat Dan Provinsi Jambi;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT BENCANA ALAM BERUPA GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

4.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

5.

Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat dengan KPB, adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

6.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat dengan DJKN, adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang melaksanakan fungsi Pengelola Barang.

7.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

8.

Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil DJKN, adalah unit vertikal di daerah setingkat eselon II di lingkungan DJKN yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

9.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat dengan KPKNL, adalah unit vertikal di daerah setingkat eselon III di lingkungan DJKN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN.

10.

Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara.

11.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau KPB dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

12.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13.

Daftar BMN, yang selanjutnya disingkat dengan DBMN, adalah daftar yang memuat data barang yang ada pada Pengelola Barang.

14.

Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

15.

Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing KPB.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan Penghapusan BMN akibat bencana alam berupa gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan proses Penghapusan BMN akibat gempa bumi dengan tetap memperhatikan tertib administrasi dan pengelolaan BMN yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Ruang lingkup

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pelaksanaan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

BAB II

OBJEK PENGHAPUSAN

 
Pasal 5

(1)

Penghapusan BMN akibat gempa bumi dilakukan terhadap:

a.

tanah dan/atau bangunan; dan

b.

selain tanah dan/atau bangunan.

(2)

Penghapusan hanya dilakukan terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

BMN sudah tidak ada karena:

1)

sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar terjadi sebagai akibat bencana alam berupa gempa bumi, antara lain hilang, berkurang, musnah, hancur, terbakar, tertimbun, dan mati; atau

2)

dibongkar, dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut atau dirobohkan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.

b.

BMN masih ada tetapi harus dilakukan pemusnahan karena:

1)

rusak berat; atau

2)

sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

(3)

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a.

dibongkar;

b.

dihancurkan;

c.

dibakar;

d.

ditimbun;

e.

ditenggelamkan dalam laut; dan/atau

f.

dirobohkan.

BAB III

KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

(1)

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan:

a.

memberikan persetujuan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi yang diusulkan oleh Pengguna Barang;

b.

menerbitkan keputusan Penghapusan atas BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi yang tercatat dalam DBMN; dan

c.

melakukan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dari DBMN.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara fungsional dilakukan oleh:

a.

Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru, untuk BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat; atau

b.

Kepala Kanwil IV DJKN Palembang, untuk BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi di Provinsi Jambi.

Pasal 7

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan:

a.

melakukan Inventarisasi BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi;

b.

mengajukan usulan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi kepada Pengelola Barang;

c.

menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi; dan

d.

melakukan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dari DBP.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b secara fungsional dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di lokasi bencana.

Pasal 8

(1)

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengelola Barang dapat melakukan pendampingan.

(2)

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh pejabat/pegawai pada KPKNL Padang, KPKNL Bukittinggi, dan KPKNL Jambi sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a.

Pendampingan atas pelaksanaan Inventarisasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang.

b.

Pengumpulan data dan informasi lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengelola Barang dalam memberikan persetujuan/penolakan Penghapusan BMN.

c.

Pendampingan dalam penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang.

(4)

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim.

(5)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

(6)

Segala pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim dibiayai dengan APBN sesuai standar biaya umum yang berlaku.

BAB IV

PRINSIP PENGHAPUSAN

Pasal 9

(1)

Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi meliputi :

a.

Penghapusan dari DBP dan/atau DBKP; dan

b.

Penghapusan dari DBMN.

(2)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.

(3)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 10

Dalam hal terdapat penerimaan negara akibat dari Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b, maka seluruh penerimaan negara dimaksud harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 11

Nilai BMN yang dihapuskan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam:

a.

DBP/DBKP dan/atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna; dan/atau

b.

DBMN dan/atau Laporan BMN.

Pasal 12

Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi meliputi kegiatan:

a.

Inventarisasi;

b.

Penghapusan; dan

c.

pelaporan.

Pasal 13

(1)

Usulan Penghapusan harus disampaikan oleh Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahap pasca bencana.

(2)

Usulan Penghapusan yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN.

BAB V

INVENTARISASI

Pasal 14

(1)

Inventarisasi dilakukan dengan:

a.

mengumpulkan data dan dokumen BMN Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di wilayah bencana alam berupa gempa bumi;

b.

mengelompokan data dan dokumen BMN Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi;

c.

melakukan cek fisik atas BMN Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di wilayah yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi;

d.

membandingkan data dan dokumen tersebut pada huruf b dengan hasil cek fisik tersebut pada huruf e;

e.

memintakan surat pernyataan/keterangan dari instansi teknis yang berwenang tentang kondisi BMN yang mendukung usulan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi; dan

f.

menyusun laporan hasil Inventarisasi.

(2)

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen penatausahaan BMN antara lain:

a.

DBP/KP dan/atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;

b.

DBMN dan/atau Laporan BMN;

c.

hasil Inventarisasi dan penilaian dalam rangka penertiban BMN; dan

d.

dokumen kepemilikan BMN.

(3)

Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 15

(1)

Dalam pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang membentuk Tim Inventarisasi.

(2)

Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat/pegawai dari Satuan Kerja dan/atau unit kerja di atasnya pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan dapat melibatkan unsur instansi teknis terkait dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat.

(3)

Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang.

Pasal 16

(1)

Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

DBMN yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

b.

Surat pernyataan mengenai kebenaran material atas hasil Inventarisasi dari Pengguna Barang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

c.

Surat pernyataan/keterangan mengenai kondisi fisik dan teknis BMN yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

Untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dilengkapi dengan surat keterangan yang berasal dari Departemen Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum atau Satkorlak, termasuk untuk BMN yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2)

Untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa:

a)

kendaraan bermotor, dilengkapi dengan surat keterangan yang berasal dari instansi teknis terkait atau Satkorlak; atau

b)

selain kendaraan bermotor, dilengkapi dengan surat pernyataan yang berasal dari kepala satuan kerja pada Pengguna Barang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

d.

Surat keterangan dari Satkorlak/instansi teknis terkait terhadap BMN yang harus dimusnahkan, dibongkar dan/atau dihancurkan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.

(2)

Dalam hal terdapat perubahan Rencana Umum Tata Ruang, usulan Penghapusan harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan melampirkan pula peraturan perundang-undangan atau keputusan/ketentuan lain yang menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan pemusnahan BMN terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

(3)

Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Inventarisasi Pengguna Barang dan Tim pendamping Pengelola Barang atau pejabat/pegawai KPKNL yang ditugaskan.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 17

Pengguna Barang menyiapkan data dan dokumen dalam pengajuan usulan Penghapusan kepada Pengelola Barang dengan didasarkan pada laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f.

Pasal 18

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN akibat gempa bumi kepada Pengelola Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)

Untuk BMN yang sudah tidak ada karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar terjadi sebagai akibat gempa bumi, antara lain hilang, musnah, berkurang, hancur, terbakar, tertimbun, dan mati, permohonan harus dilengkapi dengan:

a.

laporan hasil Inventarisasi; dan

b.

surat pernyataan/keterangan dari Satkorlak.

(2)

Untuk BMN yang sudah tidak ada karena dibongkar, dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut dan dirobohkan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, permohonan harus dilengkapi dengan:

a.

laporan hasil Inventarisasi; dan

b.

surat pernyataan/keterangan dari Satkotlak/ instansi teknis.

(3)

Untuk BMN yang masih ada tetapi harus dimusnahkan karena rusak berat atau sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, permohonan harus dilengkapi dengan:

a.

laporan hasil Inventarisasi; dan

b.

surat pernyataan/keterangan dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian:

a.

kesesuaian laporan hasil Inventarisasi dengan laporan Tim pendamping dan/atau pejabat/ pegawai KPKNL yang ditugaskan; dan

b.

kelengkapan dokumen pendukung.

(2)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen usulan diterima secara lengkap.

(3)

Dalam hal permohonan Pengguna Barang disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengguna Barang, dengan tembusan antara lain kepada:

a.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan

b.

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(5)

Dalam hal permohonan Pengguna Barang tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

Pasal 20

(1)

Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dengan mendasarkan pada surat persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan tersebut.

(2)

Salinan Keputusan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan antara lain kepada:

a.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

b.

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait;

c.

Kepala Kanwil DJKN setempat;

d.

Kepala Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga terkait; dan

e.

Kepala KPKNL setempat.

Pasal 21

(1)

Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dari DBP/DBKP berdasarkan Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(2)

Pengguna barang mencatatkan Penghapusan BMN sebagai mutasi kurang dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.

(3)

Penghapusan BMN dari DBP/DBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan Penghapusan BMN sebagai mutasi kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dari DBMN dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN berdasarkan Keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 23

(1)

Kepala Kanwil DJKN setempat menyusun laporan semesteran pelaksanaan Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara secara periodik sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.

(2)

Kepala Kanwil DJKN setempat menyusun laporan akhir Penghapusan BMN yang terkena akibat bencana alam berupa gempa bumi dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara pada akhir tahun berakhirnya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1)

Dalam hal BMN berupa bangunan pasca bencana alam berupa gempa bumi masih dalam keadaan berdiri dan kondisinya membahayakan keselamatan umum dapat dirobohkan terlebih dahulu sesuai dengan keterangan dari instansi berwenang.

(2)

Pelaksanaan perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum adanya persetujuan dari Pengelola Barang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, bangunan yang telah dibongkar, dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut dan dirobohkan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat diusulkan persetujuan Penghapusannya dengan melampirkan surat keterangan dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

Usulan Penghapusan BMN yang sampai dengan berakhirnya tahap pasca bencana belum mendapatkan putusan, diselesaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 460