Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan mengurangi dampak risiko fiskal atas penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

:

1.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2.

Sekretaris Kabinet;

3.

Jaksa Agung Republik Indonesia;

4.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

6.

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7.

Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

Untuk :

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pengendalian belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

:

Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan melalui:

1.

penghematan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan besaran sebagaimana yang diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 31 Maret 2012;

2.

penundaan anggaran kompensasi yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dalam rangka antisipasi perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), meliputi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan, penyesuaian besaran bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi, penyesuaian besaran dan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah penyaluran raskin;

3.

percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional khususnya terkait dengan kegiatan stimulus yang berasal dari pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

KETIGA

:

Penghematan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1.

pemotongan anggaran terhadap kegiatan yang bersumber dana dari Rupiah Murni;

2.

tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; dan

3.

tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian outcome/output dari program/kegiatan prioritas nasional.

KEEMPAT

:

Segera mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012.

KELIMA

:

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengendalian belanja Pemerintah Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEENAM

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                          ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO