Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, perlu menyelenggarakan Sail Komodo Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013;

Mengingat

:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013.

Pasal 1

(1)

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.

(2)

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 mempunyai tugas:

a.

menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Komodo Tahun 2013;

b.

menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013.

(2)

Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:

a.

Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, di salah satu pulau terluar;

b.

Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara;

c.

Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;

d.

Badan Usaha Milik Negara Peduli Komodo;

e.

Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;

f.

Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar;

g.

Seminar Nasional dan Internasional;

h.

Reli Kapal Layar (yacht rally);

i.

Potensi Pariwisata, Budaya dan Alam;

j.

Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;

k.

Olahraga Bahari

l.

Pameran Potensi Daerah;

m.

Festival Derawan 2013;

n.

Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 tersebar pada beberapa daerah, dan acara puncak dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

(1)

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

(2)

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

Pasal 6

Panitia Nasional Sail Komodo Tahun 2013 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a.

Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua

:

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I

:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wakil Ketua II

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

Anggota

:

1.

Menteri Dalam Negeri;

2.

Menteri Luar Negeri;

3.

Menteri Pertahanan;

4.

Menteri Sekretaris Negara;

5.

Menteri Keuangan;

6.

Menteri Kehutanan;

7.

Menteri Komunikasi dan Informatika;

8.

Menteri Kesehatan;

9.

Menteri Sosial;

10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

11.

Menteri Perdagangan;

12.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

13.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

14.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

15.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

16.

Menteri Negara Riset dan Teknologi;

17.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

18.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

19.

Sekretaris Kabinet;

20.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

21.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.

Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

Ketua

:

Menteri Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua I

:

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua II

:

Menteri Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua III

:

Menteri Perhubungan.

Wakil Ketua IV

:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua V

:

Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris I

:

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.

Sekretaris II

:

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

I.

Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di Salah Satu Pulau Terluar:

Ketua

:

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua

:

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

II.

Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan:

Ketua

:

Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. 

Wakil Ketua II

:

Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III

:

Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Wakil Ketua IV

:

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

III.

Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua

:

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I

:

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III

:

Staf Ahli Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

IV.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Peduli Komodo:

Ketua

:

Sekretaris Kementerian Bidang Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua

:

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Bidang Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Bidang Badan Usaha Milik Negara.

V.

Bidang Kegiatan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:

Ketua

:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Wakil Ketua III

:

Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

VI.

Bidang Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar:

Ketua

:

Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

Wakil Ketua I

:

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Wakil Ketua II

:

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

VII.

Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

Ketua

:

Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi.

Wakil Ketua

:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VIII.

Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally):

Ketua

:

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua

:

Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

IX.

Bidang Potensi Pariwisata, Budaya, dan Alam:

Ketua

:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kekayaan Alam, Kementerian Kehutanan.

X.

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:

Ketua

:

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua

:

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.

XI.

Bidang Olahraga Bahari:

Ketua

:

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua

:

Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

XII.

Bidang Pameran Potensi Daerah:

Ketua

:

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II

:

Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

XIII.

Bidang Festival Derawan 2013:

Ketua

:

Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua

:

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

XIV.

Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana:

Ketua

:

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua III

:

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua IV

:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

XV.

Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:

Ketua

:

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua I

:

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua II

:

Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

XVI.

Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua

:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua

:

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

XVII.

Bidang Keamanan:

Ketua

:

Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua

:

Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

XVIII.

Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina:

Ketua

:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua III

:

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

c.

Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua

:

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.

Sekretaris

:

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Anggota

:

1.

Walikota Kupang;

2.

Bupati Alor;

3.

Bupati Belu;

4.

Bupati Ende;

5.

Bupati Flores Timur;

6.

Bupati Kupang;

7.

Bupati Lembata;

8.

Bupati Manggarai;

9.

Bupati Manggarai Barat;

10.

Bupati Manggarai Timur;

11.

Bupati Ngada;

12.

Bupati Nagekeo;

13.

Bupati Rote Ndao;

14.

Bupati Sabu Raijua;

15.

Bupati Sikka;

16.

Bupati Sumba Barat;

17.

Bupati Sumba Barat Daya;

18.

Bupati Sumba Tengah;

19.

Bupati Sumba Timur;

20.

Bupati Timor Tengah Selatan;

21.

Bupati Timor Tengah Utara; dan

22.

Bupati Berau.

Pasal 8

(1)

Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengarah.

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggungjawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.

Pasal 9

(1)

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 dibebankan pada:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait tahun anggaran 2013;

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2013;

c.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2013.

(2)

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)

Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 kepada Presiden.

(2)

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini .ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                   ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO