Menimbang

:

bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

(2)

Dana Insentif Daerah, yang selanjutnya disingkat DID, adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk melaksanakan fungsi pendidikan.

(3)

Kriteria tertentu adalah kriteria yang ditetapkan sebagai dasar penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID, meliputi daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Kinerja Keuangan dan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, serta mempertimbangkan daerah yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

(4)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5)

Kriteria Kinerja Keuangan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, daerah yang menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, daerah yang mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata nasional, dan daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) di bawah rata-rata nasional, namun memiliki Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata nasional.

(6)

Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional, dan daerah yang memiliki tingkat inflasi di bawah rata-rata tingkat inflasi nasional.

(7)

Pelaksanaan fungsi pendidikan adalah pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

BAB II
ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 2

(1)

Alokasi DID ditetapkan sebesar Rp1.200.448.689.000,00 (satu triliun dua ratus miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(2)

Penentuan daerah berprestasi dan besaran alokasinya berdasarkan nilai tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian dari Kriteria Kinerja Keuangan serta Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, dengan tetap mempertimbangkan daerah yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

(3)

DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat.

(4)

Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DID adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

BAB III
PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 4

(1)

Penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang dicantumkan dalam APBD dan/ atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 yang menjadi kewenangan/urusan daerah, dengan jenis belanja sebagai berikut:

a.

belanja modal;

b.

belanja barang;

c.

belanja pegawai;

d.

belanja bantuan keuangan; dan

e.

belanja hibah.

(2)

Rincian untuk tiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan alokasi belanja anggaran pendidikan yang ditetapkan paling kurang 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DID meliputi:

a.

dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK);

b.

pendidikan kedinasan; dan

c.

hibah kepada perusahaan daerah.

BAB IV
PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 6

(1)

Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus.

(2)

Penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2010 dan Surat Pernyataan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3)

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BABV
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN

DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

NO.

DAERAH

JUMLAH

1.

Provinsi Sumatera Utara

38.815.602.000,00

2.

Provinsi Sumatera Barat

26.748.014.000,00

3.

Provinsi Kepulauan Riau

20.718.151.000,00

4.

Provinsi Jawa Barat

21.044.966.000,00

5.

Provinsi Jawa Tengah

24.590.163.000,00

6.

Provinsi Jawa Timur

26.509.541.000,00

7.

Provinsi Kalimantan Tengah

28.137.721.000,00

8.

Provinsi Kalimantan Selatan

20.725.047.000,00

9.

Provinsi Sulawesi Utara

32.800.533.000,00

10.

Kab. Aceh Besar

19.055.433.000,00

11.

Kota Banda Aceh

23.616.395.000,00

12.

Kab. Labuhan Batu

19.112.781.000,00

13

Kab. Simalungun

18.575.895.000,00

14.

Kota Binjai

21.025.497.000,00

15.

Kab. Agam

19.719.465.000,00

16.

Kota Padang

18.802.358.000,00

17.

Kab. Indragiri Hilir

20.297.949.000,00

18.

Kota Pekanbaru

22.223.351.000,00

19.

Kota Batam

26.859.874.000,00

20.

Kab. Bungo

21.106.391.000,00

21.

Kota Bandar Lampung

21.074.721.000,00

22.

Kab. Bekasi

19.485.287.000,00 

23.

Kab. Sukabumi

18.710.744.000,00

24.

Kota Bandung

18.409.382.000,00

25.

Kota Bekasi

18.499.475.000,00

26.

Kota Depok

23.034.186.000,00

27.

Kota Sukabumi

20.832.800.000,00

28.

Kota Cilegon

20.071.371.000,00

29.

Kota Tangerang

30.937.388.000,00

30.

Kab. Karanganyar

19.156.885.000,00

31.

Kota Surakarta

19.285.178.000,00

32.

Kota Yogyakarta

18.805.513.000,00

33.

Kab. Gresik

24.921.453.000,00

34.

Kab. Jombang

19.224.254.000,00

35.

Kab. Sidoarjo

22.867.801.000,00

36.

Kab. Tuban

19.242.536.000,00

37.

Kota Madiun

18.620.378.000,00

38.

Kota Surabaya

20.082.152.000,00

39.

Kota Batu 

19.225.757.000,00

40.

Kab. Malinau

19.312.825.000,00 

41.

Kab. Minahasa

20.200.367.000,00

42.

Kab. Sangihe

23.125.759.000,00

43.

Kota Bitung

21.170.032.000,00

44.

Kota Kotamobagu

19.860.188.000,00

45.

Kota Gorontalo

22.933.199.000,00

46.

Kota Palu

20.738.295.000,00

47.

Kota Makassar

26.010.976.000,00

48.

Kota Kendari

24.245.897.000,00

49.

Kab. Badung

24.190.475.000,00

50.

Kota Denpasar

26.694.597.000,00

51.

Kota Kupang

19.552.190.000,00

52.

Kota Ternate

19.726.672.000,00

53.

Kota Jayapura

25.796.404.000,00

54.

Kota Sorong

23.918.425.000,00

Total Provinsi

240.089.738.000,00

Total Kabupaten/ Kota

960.358.951.000,00

Total Nasional

1.200.448.689.000,00

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) ....................................... menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD dan /atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

(cap dan tanda tangan)

(materai Rp6000,-)

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI