Menimbang

:

a.

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tcrtata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional, sangat penting arti dan perannya dalam upaya peningkatan pemahaman dan pcngetahuan mengenai hukum khususnya, dan pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya;

b.

bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk segera mewujudkan adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Mengingat

:

Pasal 4 ayat (1) undang-Undang dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL.

Pasal 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berfungsi :

a.

sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;

b.

untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;

c.

untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;

d.

untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

(1)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.

(2)

Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

(3)

Anggota Jaringan adalah :

a.

Biro Hukum dan atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan :

1.

Kantor Menteri Koordinator;

2.

Kantor Menteri Negara;

3.

Departemen;

4.

Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.

Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;

6.

Pemerintah Daerah Propinsi;

7.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b.

Pengadilan Tingkat Banding;

c.

Pengadilan Tingkat Pertama;

d.

Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia;

e.

Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 6 bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggota Jaringan menyelenggarakan :

a.

penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi Hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai Anggota Jaringan, atau diterima dari Pusat Jaringan;

b.

penyimpanan salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;

c.

penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;

d.

pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya;

e.

evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Pasal 6

(1)

Badan Pembinaan Hukum Nasionnl sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional.

(2)

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

b.

bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumentasi hukum nasional.

c.

pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada para Anggota Jaringan, baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penemuan kembali, maupun bentuk lainnya;

d.

pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;

e.

pembinaan kerja sama diantara Anggota Jaringan;

f.

evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi hukum;

g.

pelayanan informasi dan dokumentasi hukum nasional kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sebuah Tim Pembina.

(2)

Tugas, pembentukan, dan susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundang di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 135