Menimbang

:

bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2.

Pinjaman BLU, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLU tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

3.

Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLU dengan pemberi pinjaman.

4.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pinjaman BLU dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai pengelolaan Pinjaman jangka pendek.

BAB II
PERSYARATAN, KEWENANGAN, DAN BATAS PINJAMAN

Pasal 3

(1)

BLU dapat mengadakan Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

(2)

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLU dengan status penuh.

Pasal 4

(1)

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (mismatch).

(2)

Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.

(3)

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 5

(1)

BLU dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

(2)

BLU dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(3)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLU.

(4)

Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek.

Pasal 6

(1)

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah:

a.

Kegiatan yang akan dibiayai dari PNBP/APBN (Rupiah Murni) telah tercantum dalam Rencana Bisnis  dan Anggaran BLU tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari  PNBP tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;

b.

Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;

c.

Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan

d.

Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.

(2)

Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 7

(1)

Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

a.

Pemimpin BLU untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.

b.

Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat.

c.

Pemimpin BLU atas persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bagi BLU yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.

(2)

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada kementerian/lembaga yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka Pinjaman jangka pendek.

Pasal 8

(1)

Pelaksanaan Pinjaman jangka pendek antara BLU dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.

(2)

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

a.

pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;

b.

jumlah pinjaman;

c.

peruntukan pinjaman;

d.

persyaratan pinjaman;

e.

tata cara pencairan pinjaman; dan

f.

tata cara pembayaran pinjaman.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 9

(1)

Pejabat Keuangan BLU melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.

(2)

Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLU.

Pasal 10

(1)

Penatausahaan Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLU.

(2)

Penatausahaan Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:

a.

administrasi pengelolaan pinjaman; dan

b.

akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)

Pemimpin BLU melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.

(2)

Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLU mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3)

Pimpinan BLU melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 12

(1)

Pejabat keuangan BLU menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLU mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.

(2)

Pejabat teknis BLU menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLU mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek.

(3)

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLU kepada Dewan Pengawas atau Menteri/Pimpinan Lembaga untuk BLU yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1)

BLU dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Khusus BLU yang bergerak dalam rangka pembiayaan sepanjang diperlukan diatur secara tersendiri oleh Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

BLU yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLU bertahap, maka BLU harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2009

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 74