Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;

b.

bahwa dalam rangka mempertegas fungsi pengendalian produksi dan konsumsi hasil tembakau, dengan tetap memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau, diperlukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang berkesinambungan melalui penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.

bahwa berdasarkan Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara lain menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2012 sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

a.

Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

b.

Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau,

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2)

Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. 

penetapan tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada:

1)

golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan

2)

batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri;

b.

batasan harga jual eceran per gram sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) hanya berlaku bagi jenis TIS dan HPTL.

2.

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2)

Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:

a.

harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;

b.

harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau

c.

harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

4.

Ketentuan Pasal 20A ayat (1) diubah sehingga Pasal 20A ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)

Batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Nomor Urut 3 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010, ditetapkan sebagai berikut:

No.
Urut

Pengusaha Pabrik

Batasan Jumlah Produksi
Pabrik

Jenis

Golongan

3

SKT atau
SPT

I

  Lebih dari 2 milyar batang

II

  Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang

III

  Tidak lebih dari 300 juta batang

5.

Tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.

Penetapan tarif cukai oleh Kepala Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

b.

Masing-masing tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor berdasarkan:

1)

golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010; dan

2)

tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri ini,

dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

c.

Penetapan kembali sebagaimana dimaksud huruf b dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

2.

Ketentuan mengenai:

a.

batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;

b.

batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A; dan

c.

tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini,

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

3.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

                 ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

             ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 700

                                             LAMPIRAN I

PERATURAN       MENTERI    KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NOMOR

181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF

CUKAI HASIL TEMBAKAU

No.
Urut

Golongan pengusaha
pabrik hasil tembakau

Batasan harga jual eceran
per batang atau gram

Tarif cukai
per batang
atau gram

Jenis

Golongan

1.

SKM

I

   Lebih dari Rp 660

   Rp   355

   Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660

   Rp   345

   Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630

   Rp   325

II

   Lebih dari Rp 430

   Rp   270

   Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430

   Rp   235

2.

SPM

I

   Paling rendah Rp 375

   Rp   365

II

   Lebih dari Rp 300

   Rp   235

   Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300

   Rp   190

   Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254

   Rp   125

3.

SKT atau
SPT

I

   Lebih dari Rp 590

   Rp   255

   Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 590

   Rp   195

II

   Lebih dari Rp 379

   Rp   125

   Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379

   Rp   115

   Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349

   Rp   105

III

   Paling rendah Rp 234

   Rp     75

4.

SKTF atau
SPTF

I

   Lebih dari Rp 660

   Rp   355

   Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660

   Rp   345

   Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630

   Rp   325

II

   Lebih dari Rp 430

   Rp   270

   Lebih dari Rp 374 sampai dengan Rp 430

   Rp   235

5.

TIS

Tanpa
Golongan

   Lebih dari Rp 250

   Rp     21

   Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250

   Rp     19

   Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149

   Rp       5

6.

KLB

Tanpa
Golongan

   Lebih dari Rp 250

   Rp      25

   Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250

   Rp      18

7.

KLM

Tanpa
Golongan

   Paling rendah Rp 180

   Rp      17

8.

CRT

Tanpa
Golongan

   Lebih dari Rp 100.000

   Rp 100.000

   Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000

   Rp   20.000

   Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000

   Rp   10.000

   Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000

   Rp     1.200

   Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000

   Rp      250

9.

HPTL

Tanpa
Golongan

   Tanpa Golongan Paling rendah Rp 275

   Rp      100

                                                                                                                            MENTERI KEUANGAN,

                                                                                                                                  ttd.

                                                                                                                            AGUS D.W. MARTOWARDOJO

                                              LAMPIRAN II

PERATURAN      MENTERI     KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR

181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF

CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No.
Urut

Jenis Hasil
Tembakau

Batasan HJE
terendah
per batang atau
gram

Tarif Cukai per
batang atau
gram

1.

SKM

Rp 661

Rp 355

2.

SPM

Rp 601

Rp 365

3.

SKT atau SPT

Rp 591

Rp 255

4.

SKTF atau SPTF

Rp 661

Rp 355

5.

TIS

Rp 251

                 Rp   21

6.

KLB

Rp 251

                 Rp   25

7.

KLM

Rp 180

                 Rp   17

8.

CRT

Rp 100.000

Rp 100.000

9.

HPTL

Rp 275

Rp 100

                     MENTERI KEUANGAN,

                                     ttd.

                     AGUS D.W. MARTOWARDOJO