Menimbang

:

a.

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Cheil Jedang Indonesia Nomor: 508/CJI-DIR/X/02 tanggal 23 Oktober 2002, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Cheil Jedang Indonesia telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Cheil Jedang Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Raya Brantas Km. 35, Desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);

3.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/ KMK.04/ 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT CHEIL JEDANG INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA BRANTAS KM. 35, DESA JATI GEDONG, KECAMATAN PLOSO, JOMBANG, JAWA TIMUR.

PERTAMA

:

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Cheil Jedang Indonesia sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada :

a.

Nama Perusahaan

:

PT Cheil Jedang Indonesia

b.

Alamat Kantor Perusahaan

:

Plaza Mandiri Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kav. 36- 38, Jakarta 12190

c.

Nama Pemilik/Penanggung Jawab

:

Han Soo Jung

d.

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

:

Apartemen Taman Anggrek 02/12A, Jakarta Barat

e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

:

-01.071.816.1-057.000

  (KPP PMA IV)

-01.071.816.1-602.001

  (KPP Mojokerto)

f.

Luas Lokasi Kawasan Berikat

:

487.115 M2

g.

Jenis Hasil Produksi

:

Glutamine Acid (asam amino) dan Inosine Monophospat (penyedap makanan)

KEDUA

:

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :

1.

Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

2.

Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002;

3.

Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;

4.

Mengadakan   pembukuan   mengenai   pemasukan,  pengolahan   dan  pengeluaran    barang   dari  dan  ke  Kawasan  Berikat, menyediakan/
memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA

:

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT

:

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291 / KMK.05/1997.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1.

Gubernur Bank Indonesia;

2.

Menteri Koordinator Bidang Perekonornian;

3.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

6.

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

7.

Direktur Jenderal Pajak;

8.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

9.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

10.

Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya;

11.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kediri;

12.

Pimpinan PT Cheil Jedang Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO