Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2007 Nomor 01/LHP/XVII/01/2008 tanggal 31 Januari 2008, terdapat Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 yang tidak teridentifikasi daerah penghasilnya dan merupakan hak daerah yang belum dilakukan penyaluran;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Reboisasi yang tidak teridentifikasi daerah penghasilnya, diberlakukan sebagai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi yang disalurkan kepada daerah tertentu oleh Menteri Keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Kehutanan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedomanan Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004 DAN TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

1.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 berasal dari penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang belum dibagihasilkan kepada daerah kabupaten dan kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.

2.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp235.757.491.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 2

1.

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 berasal dari Anggaran Transfer Ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.

2.

Perhitungan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 perdaerah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan pola rata-rata tertimbang atas realisasi penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang telah teridentifikasi daerah penghasilnya.

3.

Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 untuk daerah kabupaten dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1)

Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2010 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

(2)

Tata cara penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

(2)

Penggunaan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 613

NO.

DAERAH

DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi

2004

2005

Jumlah

I

1,157,270,464

1,620,740,604

2,778,011,068

-

III

 2,236,945,596

7,973,181,962

IV

18,521,162,168

39,881,413,713

V

32,525,938

10,833,795

43,359,733

VI

VII

VIII

30,516,674

IX

120,820,277

X

6,431,381

1

6,431,381

XI

XII

XIII

9

XIV

XV

1

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXIV

XXV

TOTAL NASIONAL

108,669,191,121

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO