Menimbang

:

a.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri, perlu melakukan pengaturan kembali tata cara seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN, adalah pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi PDN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.

2.

Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pengadaan PDN, adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

3.

Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi PDN, adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, atau Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

4.

Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.

5.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

6.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7.

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

8.

Dokumen Seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses seleksi calon Pemberi PDN.

9.

Seleksi Terbatas adalah metode seleksi calon Pemberi PDN dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas.

10.

Penunjukan Langsung adalah metode seleksi calon Pemberi PDN dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) calon Pemberi PDN.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang untuk melakukan seleksi calon Pemberi PDN.

BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 3

Dalam rangka melakukan seleksi calon Pemberi PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang membentuk Panitia Seleksi.

Pasal 4

Panitia Seleksi dipilih dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b.

memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c.

memahami isi dokumen persyaratan seleksi;

d.

tidak memiliki konflik kepentingan; dan

menandatangani Pakta Integritas yang memuat pernyataan untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi.

Pasal 5

Panitia Seleksi berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 7

Apabila diperlukan, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan narasumber.

BAB IV
ASAS UMUM

Bagian Kesatu
Metode Seleksi

Pasal 8

(1)

Seleksi dilakukan melalui Seleksi Terbatas.

(2)

Penawaran Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang dinilai memenuhi persyaratan.

(3)

Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Pemberi PDN yang memenuhi syarat, maka seleksi dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pemberi PDN

Pasal 9

(1)

Calon Pemberi PDN dari BUMN atau Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:

a.

memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;

b.

mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMN/Perusahaan Daerah yang bersangkutan; dan

c.

memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2)

Calon Pemberi PDN dari Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:

a.

telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan kewajiban lainnya terkait dengan pinjaman kepada pihak lain;

c.

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

d.

mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PERSIAPAN SELEKSI CALON PEMBERI PDN

Pasal 10

(1)

Panitia Seleksi melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a.

perencanaan seleksi calon Pemberi PDN;

b.

penyusunan jadwal seleksi calon Pemberi PDN; dan

c.

penyusunan Dokumen Seleksi.

(2)

Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

BAB VI
PROSES SELEKSI CALON PEMBERI PDN

Pasal 11

Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

a.

penyampaian undangan kepada calon Pemberi PDN;

b.

pemberian penjelasan (aanwijzing);

c.

penerimaan dokumen penawaran dari calon Pemberi PDN;

d.

evaluasi dokumen penawaran calon Pemberi PDN;

e.

penyusunan peringkat (shortlisted candidates) calon Pemberi PDN;

f.

beauty contest terhadap calon Pemberi PDN; dan

g.

pengusulan penetapan pemenang calon Pemberi PDN.

Pasal 12

Panitia Seleksi mengundang BUMN, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menyampaikan dokumen penawaran PDN (Request for Proposal).

Pasal 13

(1)

Panitia Seleksi memberi penjelasan (aanwijzing) kepada BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang mengajukan dokumen penawaran PDN.

(2)

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a.

cara penyampaian penawaran;

b.

dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam penawaran;

c.

metode evaluasi; dan/atau

d.

hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran.

Pasal 14

(1)

Calon Pemberi PDN menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Seleksi.

(2)

Dokumen penawaran PDN yang diterima oleh Panitia Seleksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang berwenang pada BUMN/Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah yang bersangkutan;

b.

bertanggal jelas dan bermeterai cukup; dan

c.

jangka waktu berlakunya penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 15

(1)

Panitia Seleksi melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan atas dokumen penawaran PDN.

(2)

Evaluasi administrasi meliputi evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran PDN.

(3)

Evaluasi pendanaan meliputi evaluasi syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) dokumen penawaran PDN.

Pasal 16

(1)

Pemenang penawaran ditentukan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan.

(2)

Panitia Seleksi menyusun peringkat (shortlisted candidates) hasil evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan.

(3)

Panitia Seleksi melaporkan hasil evaluasi administrasi dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 17

(1)

Panitia Seleksi melakukan beauty contest terhadap calon Pemberi PDN yang memenuhi syarat.

(2)

Beauty contest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan konfirmasi syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) dan kesiapan operasional calon Pemberi PDN, atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

(3)

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Pemberi PDN yang memenuhi syarat, maka beauty contest tetap dilaksanakan.

BAB VII
PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN PEMENANG, DAN

MASA SANGGAH SELEKSI CALON PEMBERI PDN

Pasal 18

Atas usulan Panitia Seleksi, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan pemenang seleksi calon Pemberi PDN.

Pasal 19

Panitia Seleksi menyampaikan surat penetapan pemenang kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang seleksi calon Pemberi PDN.

Pasal 20

(1)

Calon Pemberi PDN yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat sanggahan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pengumuman pemenang.

(2)

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang memberikan jawaban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, setelah mendapat masukan dari Panitia Seleksi.

(3)

Apabila terdapat ketidakpuasan atas jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Pemberi PDN dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.

(4)

Menteri Keuangan memberikan jawaban paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

(5)

Apabila sanggahan atau sanggahan banding dinilai benar, maka proses seleksi calon Pemberi PDN dievaluasi kembali atau dilakukan seleksi ulang.

(6)

Setiap pengaduan ditindaklanjuti oleh instansi yang menerima pengaduan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1)

Dalam hal pemenang seleksi calon Pemberi PDN mengundurkan diri, maka peringkat kedua seleksi calon Pemberi PDN ditetapkan sebagai pemenang seleksi.

(2)

Calon Pemberi PDN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seleksi calon Pemberi PDN berikutnya.

BAB VIII
KONTRAK PDN

Pasal 22

Kontrak PDN ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Direktur Utama BUMN/Perusahaan Daerah atau Kepala Daerah pemenang seleksi calon Pemberi PDN.

BAB IX
BIAYA SELEKSI

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan seleksi calon Pemberi PDN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,