Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan

:

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V /2007 tanggal 20 Februari 2008;

2.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tanggal 13 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

2.

Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

3.

Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus).

(2)

Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan terhadap seluruh Belanja Negara.

(3)

Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam APBN sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.

anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat; dan

b.

anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.

(2)

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi anggaran fungsi pendidikan pada seluruh kementerian negara/lembaga meliputi:

a.

Sub fungsi pendidikan anak usia dini:

b.

Sub fungsi pendidikan dasar;

c.

Sub fungsi pendidikan menengah;

d.

Sub fungsi pendidikan non formal dan formal;

e.

Sub fungsi pendidikan tinggi;

f.

Sub fungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan;

g.

Sub fungsi pendidikan keagamaan;

h.

Sub fungsi litbang pendidikan; dan

i.

Sub fungsi pendidikan lainnya.

(3)

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pendidikan;

b.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan;

c.

Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan;

d.

Dana Tambahan DAU Pendidikan; dan

e.

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pendidikan.

BAB III
PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN

 BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 4

Pengawasan atas pengelolaan Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP 

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan lain yang mengatur mengenai Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tang gal 30 April 2009

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83