ABSTRAK PERATURAN

PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25_PENUNDAAN PEMBAYARAN PAKAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013_WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

2013

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.011/2013 TANGGAL 27 AGUSTUS 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAKAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU.

ABSTRAK :  -   bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak;

                  -    bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

                   -   Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis sehubungan dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, dan untuk meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, perlu diberikan kebijakan Pajak Penghasilan untuk meringankan dan menjaga likuiditas bagi Wajib Pajak industri tertentu.

-        Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 4999);

UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN 4893).

-       Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengurangan besarnya pajak penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk Tahun 2013 diberikan kepada wajib pajak badan industri tertentu yang melakukan kegiatan usaha pada bidang:

a. industri tekstil;

b. industri pakaian jadi;

c. industri alas kaki;

d. industri furnitur; dan/atau

e. industri mainan anak-anak.

berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Besarnya Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25  dapat diberikan paling tinggi sebesar 25% dari Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak berorientasi ekspor, atau 50% dari Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berorientasi ekspor dengan menyampaikan permohonan secara tertulis tentang besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diminta, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29  diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dari saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN :  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal   diundangkan.

                    -  Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2013 dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2013.