Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya, Menteri Keuangan menetapkan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

b.

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional perlu mengatur kembali organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

c.

bahwa berdasarkan surat Nomor B-9980/Setneg/Setmen/KTLN /08/2007 tanggal 3 Agustus 2007 dan surat Nomor B-10929/Setneg/Setmen/KTLN /05/2008 tanggal 22 Mei 2008, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi dan data kegiatan serta data pendukung dalam rangka penetapan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan,

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/ perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

2.

Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

Pasal 2

(1)

Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

b.

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran pars anggota.

(2)

Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara /Pemerintah Indonesia;

b.

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(3)

Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)

Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

bukan Warga Negara Indonesia; dan

b.

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pasal 3

Dalam hal organisasi-organisasi internasional dan atau pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana ditetapkan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan tersebut dicabut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  87/PMK.03/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

I.

Badan-badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa:

1.

ADB (Asian Development Bank)

2.

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)

3.

IFC (International Finance Corporation)

4.

IMF (International Monetary Fund)

5.

UNDP (United Nations Development Programme),

meliputi:

a.

IAEA (International Atomic Energy Agency)

b.

ICAO (International Civil Aviation Organization)

c.

ITU (International Telecommunication Union)

d.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)

e.

UPU (Universal Postal Union)

f.

WMO (World Meteorological Organization)

g.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

h.

UNEP (United Nations Environment Programme)

i.

UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)

j.

ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific)

k.

UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) 1. WFP (World Food Programme)

l.

IMO (International Maritime Organization)

m.

WIPO (World Intellectual Property Organization)

n.

 IFAD (International Fund for Agricultural Development)

o.

WTO (World Trade Organization)

p.

WTO (World Tourism Organization)

6.

FAO (Food and Agricultural Organization)

7.

ILO (International Labour Organization)

8.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

9.

UNIC (United Nations Information Centre)

10.

UNICEF (United Nations Children's Fund)

11.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)

12.

WHO (World Health Organization)

13.

World Bank

II.

Kerjasama Teknik:

1.

Kerjasama Teknik Australia - Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)

2.

Kerjasama Teknik Canada - Republik Indonesia

3.

Kerjasama Teknik India - Republik Indonesia

4.

Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia

5.

Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia

6.

Kerjasama Teknik New Zealand - Republik Indonesia

7.

Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia

8.

Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia

9.

Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia

10.

Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia

11.

Kerjasama Teknik Negeri Polandia - Republik Indonesia

12.

Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia (USAID: United States Agency for International Development)

13.

Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia

14.

Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia

15.

Kerjasama Teknik Belgic - Republik Indonesia

16.

Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia

17.

Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia

18.

Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia

19.

Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia

20.

Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia

21.

Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia

22.

Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - Republik Indonesia

23.

Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - Republik Indonesia

24.

Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia

25.

Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia

26.

Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia

27.

Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia

28.

Kerjasama Teknik Philippine - Republik Indonesia

III.

Kerjasama Kebudayaan :

1.

Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia

2.

Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia

3.

Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - Republik Indonesia

4.

Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia

IV.

Organisasi -Organisasi Internasional Lainnya :

1.

Asean Secretariat

2.

SEAMEO (South Bast Asian Minister of Education Organization)

3.

ACE (The ASEAN Centre for Energy)

4.

NORAD (The Norwegian Agency for International Development)

5.

FPP Int. (Foster Parents Plan Int.)

6.

PCI (Project Concern International)

7.

IDRC (The International Development Research Centre)

8.

Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia

9.

NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)

10.

The Commission of The European Communities

11.

OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)

12.

World Relief Cooperation

13.

APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)

14.

SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)

15.

IPC (The International Pepper Community)

16.

APCC (Asian Pacific Coconut Community)

17.

INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)

18.

People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope

19.

CIP (The International Potato Centre)

20.

ICRC (The International Committee of Red Cross)

21.

Terre Des Hommes Netherlands

22.

Wetlands International

23.

HKI (Helen Keller International, Inc.)

24.

Taipei Economic and Trade Office

25.

Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgic

26.

KAS (Konrad Adenauer Stiftung)

27.

Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH

28.

Save the Children-US dan Save the Children-UK

29.

CIFOR (The Center for International Forestry Research)

30.

Islamic Development Bank

31.

Kyoto University- Jepang

32.

ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)

33

Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation

34.

Winrock International

35.

Stichting Tropenbos

36.

The Moslem World League (Rabithah)

37.

NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)

38.

HSF (Hans Seidel Foundation)

39.

DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)

40.

WCS (The Wildlife Conservation Society)

41.

BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)

42.

ASEAN Foundation

43.

SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)

44.

IMC (International Medical Corps)

45.

KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)

46.

Asia Foundation

47.

The British Council

48.

CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)

49.

CCF (Christian Children's Fund)

50.

CRS (Catholic Relief Service)

51.

CWS (Church World Service)

52.

The Ford Foundation

53.

FES (Friedrich Ebert Stiftung)

54.

FNS (Friedrich Neumann Stiftung)

55.

IRRI (International Rice Research Institute)

56.

Leprosy Mission

57.

OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)

58.

WE (World Education, Incorporated, USA)

59.

JICA (Japan International Cooperations Agency)

60.

JBIC (Japan Bank for International Cooperation)

61.

KOICA (Korea International Cooperation Agency)

62.

ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI