MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 64/PMK.04/2006
 

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG
BERTUGAS DI INDONESIA

MENTERI KEUANGAN,
 

Menimbang

:

a.

bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan International Relief and Development (IRD) pada tanggal 2 Agustus 2002;

 

 

b.

bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor: KL.05.00/UMPP/2461 tanggal 23 Juni 2006, IRD dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional;

 

 

c.

bahwa berdasarkan usulan Kepala BATAN Nomor: 0317/KS.01/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 dan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor : KL.05.00/UMPP/1136 tanggal 22 Maret 2006, dinyatakan Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) sudah, tidak melakukan lagi kegiatan di Indonesia, sehingga diusulkan untuk dicabut dari Organisasi Internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Mengubah Lampiran I butir V dengan menghapus 1 (satu) nomor, yaitu nomor 40 sehingga butir V berbunyi sebagai berikut:

"V.

KERJASAMA INTERNASIONAL LAINNYA

 

 

 

 

1.

SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)

2.

ACE (The Asean Centre for Energy)

 

 

 

 

3.

NORAD (The Norwegian Agency for International Development)

4.

FPP Int. (Foster Parents Plan International)

5.

PCI (Project Concern International)

6.

IDRC (The International Development Centre)

 

 

 

 

7.

Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia

8.

The Population Council-Republik Indonesia

9.

NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)

10.

WVI (The World Vision International)

 

 

 

 

11.

MCC (The Menonite Central Committee of Akron Pensylvania USA)-Republik Indonesia

 

 

 

 

12.

OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) -Republik Indonesia

 

 

 

 

13.

IFDC (International Fertilizer Development Centre) Republik Indonesia

14.

APCU (The Asean Head of Population Coordination Unit)

15.

SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.)

16.

IPC (The International Pepper Community)

17.

APCC (Asian and Pacific Coconut Community)

18.

PROJECT HOPE (The People Health Foundation Inc.) 

19.

CIP (The International Potato Centre)

20.

USC Can ada. (The Unitarian Service Committee of Canada)

21.

ICRC (The International Committee of Red Cross)

22.

TDN (Terre Des Hommes Netherlands)

23.

The Global Partners

 

 

 

 

24.

CIRAD (Le Centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Development)

 

 

 

 

25.

CIMMYT (The Internationale Maize and Wheat Improvmente Center)

26.

HKI (Helen Keller International Inc.)

27.

TETO (Taipei Economic and Trade Office)

28.

 FADO (Flemish Organization for Assistance on Development)

29.

Sasakawa Memorial Health Foundation

30.

KAS (Konrad Adenauer Stiftung)

31.

SACFU (The South Auatralian GRANIO-FACIAL Unit)

32.

Programme for Appropriate Technology in Health, USA PATH

33.

SC-US (The Save The Children Federation)

34.

CIFOR (The Center of International Forestry Research)

35.

The Pathfinder Fund

36.

ICA (The Institute of Cultural Affair)

37.

AWB (Asian Wetland Bureau)

38.

Birdlife International

39.

Kyoto University, Jepang

40.

CCA (The Canadian Cooperative Association)

 

 

 

 

41.

ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)

 

 

 

 

42.

SWISSCONTACT (Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation)

43.

Winrock International

44.

Stichting Tropenbos

45.

Utrecht University, Netherlands

46.

The Moslem World League (Rabita Alam Islamiyah)

47.

John Snow Inc./Mother Care Project

48.

PACT (Private Agencies Collaborating Together)."

 

 

2.

Mengubah Lampiran I butir VI dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 32 sehingga butir VI berbunyi sebagai berikut :

"VI.

ORGANISASI SWASTA INTERNASIONAL :

1.

Asian Foundation

2.

The British Council

3.

CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)

4.

CCF (Christian Children's Fund)

5.

CRS (Chatholic Relief Service) 

6.

The Ford Foundation

7.

FES (Friedrich Ebert Stiftung)

8.

FNS (Friedrich Neumann Stiftung)

9.

IECS (International Executive Service Cooperation)

10.

IRRI (International Rice Research Institute)

11.

Leprosy Mission International

12.

OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)

13.

Rockfeller Foundation

14.

WE (World Education Incooperated, USA)

15.

NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)

16.

HSF (Hans Seidel Foundation)

17.

DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)

18.

IBF (The Inverso Baglivo Foundation)

19.

WCS (The Wildlife Conservation Society)

20.

BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)

21.

Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation

22.

IMC (International Medical Corps)

23.

The Sub Regional Office Of CIRDAP In Southeast Asia (SOCSEA)

24.

International Islamic Relief Organization (IIRO)

 

 

 

 

25.

The Nature Conservancy (TNC)

26.

Koninklije Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis (KNCV)

27.

Asia Pacific Telecommunity (APT)

28.

Christoffel Blindenmission of Germany (CBM)

29.

Mercy Corps

30.

Conservation International (CI)

31.

Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia (CARDI)

32.

Save the Children Fund-United Kingdom (SC-UK)

33.

International Relief and Development (IRD)."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 2006

MENTERI KEUANGAN

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI