Dalam rangka meningkatkan penghematan energi dan air di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan energi dan air sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, denqan ini memberikan Instruksi:

Kepada

:

1.

Sekretaris Jenderal;

2.

Inspektur Jenderal;

3.

Direktur Jenderal Anggaran;

4.

Direktur Jenderal Pajak;

5.

Direktur Jenderal Bea dan cukai:

6.

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

7.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

8.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

9.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;

10.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan l.embaga Keuangan;

11.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal:

12.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Untuk

:

KESATU

:

Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan unit eselon I masing-masing, sebagai berikut:

a.

Penghematan energi:

1.

Penghematan listrik:

a)

pendingin ruangan (air conditioner);

b)

lampu penerangan;

c)

komputer:

d)

light emitting diode baliho dan running text;

e)

lift; dan

f)

alat elektronik lainnya.

2.

Penghematan bahan bakar minyak (BBM).

b.

Penghematan air.

KEDUA

:

Penghematan energi dan air dilakukan dengan target sebagai berikut:

a.

Penghematan energi:

1.

penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan listrik semester sebelumnya di lingkungan unit eselon I; dan

2.

penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan unit eselon I.

b.

Penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan air semester sebelumnya di lingkungan unit eselon I.

KETIGA

:

Melaksanakan penghematan energi dan air dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT

:

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penghematan energi dan air, masing-masing pimpinan unit eselon I, eselon II yang bertanggung jawab atas pengelolaan gedung/kantor, dan eselon III yang bertanggung jawab atas pengelolaan gedung/kantor membentuk satuan tugas di lingkungan unit masing-masing eselon.

KELIMA

:

Penanggungjawab satuan tugas di lingkungan unit eselon III melaporkan pelaksanaan penghematan energi dan air setiap semester kepada penanggung jawab satuan tugas di lingkungan unit eselon II untuk kemudian disampaikan kepada penanggung jawab satuan tugas di lingkungan unit eselon I.

KEENAM

:

Penanggung jawab satuan tugas di lingkungan unit eselon I melaporkan pelaksanaan penghematan energi dan air setiap semester kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Umum selaku penanggung jawab satuan tugas tingkat pusat penghematan energi dan air di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETUJUH

:

Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Umum selaku penanggung jawab satuan tugas tingkat pusat penghematan energi dan air di lingkungan Kementerian Keuangan melaporkan pelaksanaan penghematan energi dan air setiap semester kepada Menteri Keuangan.

KEDELAPAN

:

Pelaporan pelaksanaan penghematan energi dan air setiap semester dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Keuangan ini.

KESEMBILAN

:

Melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

Menteri Koordinator Bidang Perekonotnian;

2.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

3.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Neqara dan Reformasi Birokrasi;

4.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

5.

Wakil Menteri Keuangan;

6.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7.

Para Staf Ahli Menteri Keuangan;

8.

Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, para Direktur, para Kepala Pusat, Sekretaris Penqadilan Pajak dan Sekretaris Komisi Pengawas Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN,

                   ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO