Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

:

1.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.

Jaksa Agung;

4.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5.

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6.

Para Pimpinan Kesekretariatan Lemabag Negara.

Untuk

:

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan APBN Tahun Anggaran 2011.

KEDUA

:

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian/ Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/ Lembaga setelah memperhitungkan:

a.

belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), dan operasional kantor; dan

b.

kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

KETIGA

:

Langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan melalui:

a.

membatasi perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak;

b.

membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor;

c.

membatasi belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; dan

d.

penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.

KEEMPAT

:

Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tetap berpedoman kepada:

a.

pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh perseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011;

b.

pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercanlum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;

c.

pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi;

d.

pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum;

e.

pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project); dan

f.

pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang berasal dari PHLN dan PDN.

KELIMA

:

Usulan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAM

:

Pemanfaatan hasil penghematan ditetapkan melalui Sidang Kabinet untuk mendanai:

a.

percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi;

b.

kebijakan baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011;

c.

program/kegiatan yang sifatnya mendesak.

KETUJUH

:

Penyesuaian pagu Kementerian/Lembaga hasil penghematan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan pemanfaatan hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilakukan melalui proses revisi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.

KEDELAPAN

:

Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

KESEMBILAN

:

Para Menteri Koordinator mengawasi dan melaporkan pelaksanaan langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH

:

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KESEBELAS

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,