Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri belum mengakomodir Badan Layanan Umum sebagai institusi yang dapat melakukan pembelian Surat Utang Negara dengan cara private placement di pasar perdana domestik;

b.

bahwa untuk memberikan landasan hukum atas pelaksanaan pembelian Surat Utang Negara dengan cara private placement oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.

2.

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

3.

Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

4.

Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.

5.

Private Placement adalah metode penjualan SUN yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN sesuai kesepakatan.

6.

Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di manapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing di manapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama.

7

Bank Indonesia adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

8.

Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

9.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

11.

Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.

12.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.

13.

Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.

14.

Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.

15.

Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

(1)

Penjualan SUN dengan cara Private Placement diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan.

(2)

Penyelenggaraan penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara.

BAB II
TUJUAN PENJUALAN SUN
DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT
 

Pasal 3

Penjualan SUN dengan cara Private Placement dilakukan antara lain dengan tujuan sebagai berikut:

a.

memenuhi target pembiayaan Surat Berharga Negara  (SBN) netto tahun anggaran berjalan;

b.

mendapatkan sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang terbaik pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi terutama pada saat kondisi pasar sedang bergejolak;

c.

melakukan diversifikasi instrumen SUN;

d.

memperluas basis investor; dan/atau

e.

menutup kekurangan kas jangka pendek.

BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

(1)

Setiap Pihak dapat membeli SUN dengan cara Private Placement.

(2)

Pembelian SUN dengan cara Private Placement oleh Pihak selain Bank Indonesia, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, dan Dealer Utama hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama.

Pembelian SUN dengan cara Private Placement oleh Bank Indonesia, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Dealer Utama atau tanpa melalui Dealer Utama.

Pasal 5

(1)

Dealer Utama dapat membeli SUN dengan cara Private Placement baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak.

(2)

Bank Indonesia, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah melakukan pembelian SUN dengan cara Private Placement hanya untuk dan atas nama sendiri.

(3)

Bank Indonesia dapat membeli SUN dengan cara Private Placement hanya untuk SPN.

Pasal 6

(1)

Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak adalah minimal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.

(2)

Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh Badan Layanan Umum atau Pemerintah Daerah tanpa melalui Dealer Utama adalah minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.

(3)

Penyampaian penawaran pembelian SUN oleh Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan tanpa melalui Dealer Utama, adalah minimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.

Pasal 7

(1)

Pembelian SUN dengan cara Private Placement dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

a.

surat penawaran pembelian yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara dengan menggunakan formulir surat penawaran sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b.

surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai ketersediaan dana untuk melakukan pembelian SUN dengan cara Private Placement, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c.

surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan, dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a.

jenis SUN (Obligasi Negara dan/atau Surat Perbendaharaan Negara);

b.

status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan);

c.

volume;

d.

jatuh tempo;

e.

kupon atau tanpa kupon;

f.

Imbal Hasil (Yield) atau harga;

g.

besaran kupon, dalam hal SUN dengan kupon; dan

h.

tanggal Setelmen.

(3)

Tata cara penjualan SUN dengan cara Private Placement berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)

Penawaran pembelian SUN yang diajukan oleh Pihak akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penawaran pembelian.

(2)

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  

a.

pembahasan lebih lanjut antara DJPU c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan Pihak; atau

b.

penolakan Pemerintah atas penawaran pembelian SUN oleh Pihak.

(3)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain:

a.

jenis SUN;

b.

jatuh tempo;

c.

volume;

d.

harga; dan

e.

tanggal Setelmen.

(4)

Penolakan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a.

tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b.

kepentingan pengelolaan portofolio SUN;

c.

kondisi pasar SUN; dan/atau

d.

posisi kas Pemerintah.

(5)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pihak melalui surat Direktur Jenderal.

BAB IV
PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENJUALAN SUN
DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT

Pasal 9

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang:

a.

menetapkan hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan

b.

menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut.

1)

ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN;

2)

adendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN;

3)

surat-surat kepada agen penatausahaan, kliring, dan Setelmen; dan

4)

surat-surat kepada agen pembayar bunga dan pokok SUN.

Pasal 10

Penetapan hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SUN yang disampaikan.

Pasal 11

Setelmen Penjualan SUN dengan cara Private Placement dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (H+5), setelah tanggal kesepakatan.

Pasal 12

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan Setelmen penjualan SUN dengan cara Private Placement mengikuti aturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

Dalam hal pembelian SUN dengan cara Private Placement dilakukan oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak, Dealer Utama bertanggungjawab melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen.

Pasal 14

(1)

Dalam hal Bank Indonesia, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama tidak menyerahkan dana sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen, penjualan SUN dengan cara Private Placement dinyatakan batal.

(2)

Dalam hal Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen, DJPU melaporkan Dealer Utama kepada otoritas terkait.

Pasal 15

(1)

Pengumuman hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement kepada publik dan otoritas terkait dilakukan pada tanggal Setelmen.

(2)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

a.

volume;

b.

seri SUN;

c.

tingkat bunga (kupon)/Imbal Hasil (Yield) atau harga; dan

d.

tanggal jatuh tempo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                          ttd

         MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

               REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1478

Lampiran........................