Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara telah diatur Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah dan dalam Valuta USD;

b.

bahwa dalam rangka mengakomodir Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Yen, dan menyempurnakan ketentuan mengenai Surat Perintah Membayar yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, dan telah dicairkan untuk dapat dibatalkan sehubungan dengan adanya koreksi atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.05/2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)

Rekening KUN terdiri dari:

a.

Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah Nomor 502.000000, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah selain Valuta USD dan Valuta Yen.

b.

Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD Nomor 600.502411, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam Valuta USD dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD.

c.

Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen Nomor 600.502111, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam Valuta Yen dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen.

(2)

Dalam hal saldo Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD dan Valuta Yen tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD dan Valuta Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah.

2.

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C,  sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

(1)

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan atas SPM yang tidak bersifat kas (non cash transaction).

(2)

Pembatalan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(3)

Pembatalan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan surat keputusan dari Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan/atau pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(4)

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 16 B

(1)

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (4), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dapat membatalkan SP2D yang telah diterbitkan dan telah dicairkan.      

(2)

Pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Keuangan.

(3)

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 16 C

Pembatalan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B dapat dilakukan terhadap SPM dan SP2D yang telah diterbitkan pada Tahun Anggaran 2009.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,